Mataram, Garda Asakota.-Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Mori Hanafi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan KONI NTB dan NTT mengubah pola pelaksanaan PON 2028 menjadi PON Hemat bukan PON Megah. Hal ini dilakukan karena kondisi fiskal yang berada dalam kondisi yang sulit, ditambah lagi permintaan KONI Pusat yang meminta agar NTB dan NTT menyiapkan masing-masing anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pelaksanaan PON 2028.
“Sebab, kalau NTB memaksakan Pola Lama PON seperti membangun venue baru semua Cabor di NTB serta seremoni megah, itu hampir pasti gagal fiskal. Yang harus dilakukan adalah mengubah model jadi PON hemat bukan PON megah,” ungkap pria yang juga anggota Komisi V DPR RI ini kepada wartawan media ini, Sabtu 14 November 2026.
Pria yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTB ini memberikan beberapa saran kepada Pemprov, KONI NTB dan NTT untuk melakukan negosiasi ulang pembagian Cabor dan biaya. “Jangan terima semua Cabor. Fokus hanya pada Cabor yang venuenya sudah ada dan atlet NTB kuat seperti olahraga alam terbuka, Hall Pertemuan dan lainnya. Selain itu, serahkan Cabor mahal ke Jakarta. Ini sudah skema resmi, Jakarta ditetapkan sebagai Provinsi Penyangga lewat Kepmen 129/2024 dan akan menggelar 17 Cabor seperti Aquatik, berkuda, menembak, senam, dan balap sepeda,” sarannya.
Ia juga menyarankan Pemprov, KONI NTB dan NTT menuntut kejelasan dana Sharing dari APBN. Apalagi menurutnya saat ini disebut tidak ada Sharing Pusat-Daerah. “Pemprov harus bersama NTT mengajukan skema bersama ke Kemenpora, KONI Pusat dan BPKP agar APBN menanggung peralatan pertandingan, wasit nasional, dan sistem IT. Sementara APBD hanya untuk operasional lokal,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini.
Mori Hanafi juga meminta Pemprov dan KONI agar menerapkan arahan Presiden dan KONI Pusat untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada ketimbang membangun venue baru. “Jangan bangun venue baru yang berpotensi jadi white elephant setelah PON selesai,” timpalnya.
Pemprov dan KONI diharapkan dapat melakukan Audit venue dalam 30 hari seperti GOR 17 Desember Turida, Stadion, GOR di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Bima. “Klasifikasikan mana yang layak pakai, perlu renovasi ringan, atau tidak layak. Stop proyek Rp400 miliar yang belum jelas manfaat pasca-PON. Polemik GOR Turida menunjukkan risiko ini nyata. Lebih baik pecah jadi renovasi bertahap Rp30-80 miliar per venue selama 2026-2028,” terangnya.
Ia juga menyarankan Pemprov dan KONI untuk memanfaatkan venue non-pemerintah seperti Kampus, sekolah, hotel, dan kawasan Mandalika untuk cabor tertentu dengan skema sewa, bukan bangun baru.
Mori Hanafi juga menyarankan Pemprov dan KONI untuk menerapkan sistem multi years 2026-2028 dalam penganggaran PON 2028. “Jangan dibebankan di 2028 saja. Bagi jadi Rp250-350 miliar per tahun untuk renovasi dan operasional, sehingga tidak memotong belanja wajib pendidikan dan Kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menyarankan Pemprov dan KONI optimal dalam menerapkan kerja sama pemerintah-swasta dan sponsorship seperti Hak penamaan venue, sponsor UMKM, maskapai, perhotelan, dan BUMN. “Contoh yang bisa ditiru seperti Jakarta menyiapkan Rp166 miliar sendiri untuk penyempurnaan venue-nya, bukan menunggu NTB. Dana tanggung jawab sosial plus pariwisata sebab PON adalah event pariwisata. Alokasikan dari promosi pariwisata, bukan hanya dari Dispora. Penggunaan aset daerah seperti Sewa lahan parkir, tenant UMKM, dan penjualan tiket terusan untuk menutup biaya operasional,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan PON 2028, menurutnya penyelenggaraan dilaksanakan seefisien mungkin. Penempatan Cluster venue, bukan sebar ke semua kabupaten. “Pusatkan di Mataram – Lombok Barat – Lombok Tengah (Mandalika) agar transportasi, akomodasi, dan keamanan lebih murah. Kabupaten lain hanya jadi lokasi latihan. Gunakan akomodasi existing: Hotel, homestay, asrama haji, dan asrama mahasiswa, bukan bangun wisma atlet baru,” ujarnya.
Pelaksanaan seremoni dilakukan secara sederhana, digital. Pembukaan dan penutupan di stadion existing dengan konsep budaya Sasak-Samawa-Mbojo, tanpa panggung dan kembang api mahal. “Rekrut relawan mahasiswa. Kurangi honor panitia dengan sistem relawan bersertifikat dari UNRAM, UIN, dan politeknik,” kata Mori.
Terakhir, ia mengatakan agar momentum PON 2028 dijadikan sebagai investasi, bukan beban sebab NTB dari awal ingin jadi tuan rumah bukan karena kaya, tapi untuk akselerasi prestasi dan pembangunan olahraga. “Agar tidak rugi, target realistis bukan juara umum, tapi masuk 5 besar seperti yang pernah ditargetkan NTB, dengan fokus pembinaan 10-12 cabor unggulan saja,” tandasnya. (GA. Im*)
