Mataram, Garda Asakota.-Anggota Komisi II DPRD NTB, Hulaimi, mengkritik belum adanya program nyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menguatkan ekonomi masyarakat NTB. Program Desa Berdaya yang digaung-gaungkan Pemerintah bisa menekan angka kemiskinan ekstrim justru dianggap hanya menguatkan struktur pemerintahan desanya bukan memberdayakan masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan itu semestinya yang disentuh adalah penguatan sumber daya manusianya melalui program pemberdayaan masyarakat baik disektor pertanian, perikanan dan kelautan maupun dalam aspek pertambangan. Insha Alloh, kalau ini dilakukan kemiskinan ekstrim itu tidak akan ada,” tegas Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Timur-Utara ini kepada wartawan, Selasa 15 September 2026, di kantor Gubernur NTB.
Pemberdayaan masyarakat miskin didaerah bisa dilakukan menurutnya ketika ada program pemerintah yang menguatkan atau meningkatkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak disektor-sektor riel masyarakat seperti di Pertanian, Perikanan atau Pertambangan. “Ketimbang memperkuat BUMD disektor keuangan dengan memberikan suntikan dana kepada perusahaan-perusahaan yang keberadaannya seperti “hidup Segan, mati tak mau,”. Keuntungan menghidupkan BUMD disektor riel juga akan memberikan keuntungan lain yakni membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dimana jumlah wisudawan daerah kita makin menumpuk tiap tahunnya,” ungkapnya.
Selama ini, lanjutnya, pemerintah selalu mengatakan adanya hilirisasi sektor riel. Namun sampai saat sekarang bentuk hilirisasi produk riel yang dikatakan pemerintah itu mana?. “Kita punya produk jagung, kenapa tidak dibuatkan program pabrik pakan disini?. Selama ini produk jagung selalu dikirim keluar daerah. Padahal jika diolah disini keuntungannya akan sangat besar dan bisa membuka lapangan pekerjaan,” kata Hulaimi.
Begitu juga dengan petani bawang merah yang saat sekarang menjerit karena harga produk mereka anjlok karena berbenturan dengan panen raya. “Disinilah sebenarnya pemerintah itu bergerak dengan membuat program yang bisa menyerap hasil kerja para petani seperti membangun gudang Cold Storage. Kalau SDM Pemerintah tidak mampu melakukan hal itu, maka buat PKS dengan perusahaan-perusahaan swasta yang berkompeten dengan bidang itu,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengkritik program Desa Berdaya yang menurutnya tidak akan bisa efektik menurunkan angka kemiskinan ekstrim. “Itu bukan mengentaskan kemiskinan ektstrim, tapi memberdayakan pemerintah desa. Dana sebesar Rp300-500 Juta per desa itu untuk membantu Pemerintah Desa bukan untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Padahal yang menjadi masalahnya disini adalah masyarakatnya yang harus diberdayakan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Hulaimi melihat belum ada program riel dari Pemerintahan hari ini yang menguatkan ekonomi masyarakat sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Sebenarnya simpel aja, jangan kasih umpan, kasihlah pancing ke masyarakat. Petani itu diberdayakan dengan menyerap hasil pertanian mereka dengan harga yang pantas diatas hasil produksi. Begitupun dalam sektor-sektor lainnya,” kata Hulaimi.
Pihaknya berharap agar pemerintah daerah tidak melulu menunggu pergerakan dari Pemerintah Pusat. “Minimal bergeraklah meskipun dalam gerakan yang kecil untuk menyentuh kesejaheraan masyarakat baik itu sektor pertanian, perikanan dan lainnya. Yah caranya kalau tidak bisa oleh pemerintah, minimal ajak pihak swasta yang berkompeten terhadap hal itu,” timpalnya.
Ia juga menyarankan pemerintah bisa membangun sentra pasar bawang merah di Sumbawa ataupun di Bima seperti lang dilakukan di Probolinggo Jawa Timur. “Fungsi sentra ini mengarahkan panen petani ke pusat pasarnya ini atau Sentra. Nah nanti para pembeli yang dari luar itu akan berdatangan untuk melakukan transaksi dengan petani. Jadi tidak lagi lewat tengkulak,” tandasnya. (GA. Im*)
