 |
| Koordinator KKJ NTB, Haris Al Kindi, dan Koordinator KKB NTB, Satria Zulfikar. |
Mataram, Garda Asakota.-
Memasuki momentum tahun politik seperti Pemilihan Umum
(Pemilu) Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota DPD RI, Pemilihan Presiden dan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komunitas Kabar Baik (KKB) dan
Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menggelar kegiatan Jumpa Bareng Wartawan di Lesehan
7 Sambal Sayang-sayang Mataram.
Koordinator KKB NTB, Satria Zulfikar, mengungkapkan acara
diskusi yang digelarnya mengambik tema “Peluang dan Tantangan Pers Saat Pemilu
2024”.
“Memasuki tahun politik kedepan, jurnalis menjadi salah satu
elemen yang sangat penting sekaligus menjadi garda terdepan dalam transformasi
informasi tentang kepemiluan,” kata jurnalis vivanews ini, Rabu 18 Oktober
2023.
Jurnalis juga menurutnya menjadi salah satu elemen yang paling
rentan menghadapi resiko-resiko dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
“Selain ada peluang bagi industri media massa. Ada juga
berupa ancaman, intimidasi, tindakan diskriminatif, serta tindakan-tindakan
kekerasan lainnya. Dan ini perlu disikapi bersama sebagai langkah mitigasi awal
dalam menghadapinya,” ujar Satria.
Koordinator KKJ NTB, Haris Al Kindi, menyampaikan tahun
2022, Indeks Kebebasan Pers (IKP) di NTB berada pada posisi yang sangat tinggi
yakni di posisi 12.
“Yang tadinya anjlok di posisi 28. Diskominfotik memberikan
framing ini adalah dampak dari mudahnya mendapatkan akses informasi di Pemprov
NTB,” ungkap Pimred NTBSatu ini.
Meski IKP tahun 2022 sangat tinggi, menurutnya masih dijumpai
juga beberapa kasus terkait kebebasan pers.
“AJI merilis ada 53 kasus kekerasan jurnalis se-Indonesia.
Dan di NTB sendiri ada 5 kasus terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis. NTB
masuk zona kuning terhadap kebebasan pers,” bebernya.
Menghadapi tahun politik, menurutnya, kerentanan Jurnalis
dalam bekerja melakukan peliputan sangat rawan.
“Bahkan sebelum memasuki tahapan pemilu saja, kita sudah
mendapatkan ancaman dan intimidasi. Nah KKJ, AJI, dan PWI mungkin belum
mencatat banyak kejadian di daerah seperti di Loteng, Lotim atau di Pulau
Sumbawa. Mungkin juga belum banyak yang dilaporkan,” bebernya.
Seperti di Kabupaten Dompu, lanjutnya, salah satu kasus dugaan
kekerasan terhadap jurnalis, tahapannya sedang dipantau.
“Kalau itu sudah masuk laporannya di Kepolisian. Pelakunya
adalah salah satu oknum Caleg dari salah satu parpol. Dan kami menyebut ini
adalah salah satu kerawanan dalam Pemilu,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh para jurnalis
adalah melakukan langkah mitigasi pada saat memasuki tahapan pemilu salah
satunya pada saat tahapan kampanye.
“Langkah mitigasi itu sangat penting untuk menghindari
framing terhadap jurnalis saat melakukan peliputan. Bahwa tugas jurnalis itu
dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,” terangnya.
Mitigasi kedua, kata Haris, saat melakukan peliputan peristiwa
politik yang membutuhkan konfirmasi maka wajib untuk melakukan konfirmasi.
“Baik melalui WA, telpon atau bertemu langsung. Itu harus
kita lakukan sebagai langkah mitigasi,” cetusnya.
Jurnalis juga menurutnya harus berusaha semaksimal mumgkin
untuk menghindari menulis pemberitaan yang bersifat hoax tentang Caleg dan atau
parpol-parpol tertentu.
Selain itu, menurutnya, sangat penting bagi jurnalis ketika melakukan
tugas peliputan konflik untuk berada di posisi yang aman seperti dibelakang
APH.
“Itu adalah jarak yang paling aman dalam melakukan tugas
peliputan. Tapi kadangkala seringkali kesalahpahaman juga terjadi di lapangan,”
ungkapnya.
Sementara peluang yang dibisa diraih jurnalis pada momentum
politik, menurutnya, sebagai salah satu ruang bagi jurnalis untuk memberikan
pendidikan politik bagi masyarakat.
“Sepeti bagaimana berpolitik yang santun dan bagaimana membuat
perimbangan dalam pemberitaan politik yang bersifat kontroversial. Dan menjadi
ruang fiskal baru bagi media massa,” pungkasnya. (GA. Im*)
