Gardaasakota.com.-Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lalu Muhammad Iqbal dan Hj Indah Dhamayanti Puteri, kemarin telah dilantik secara resmi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersama-sama dengan ratusan Gubernur dan Wagub se-Indonesia lainnya di Istana Negara Jakarta.
Tentu saja, paska mengikuti retret hingga 27 Februari 2025, publik bersama-sama menunggu gebrakan dari pemimpin baru NTB dalam membawa NTB Menuju NTB Makmur yang Mendunia sebagaimana yang dicita-citakan oleh pasangan Iqbal-Dinda.
Anggota DPRD NTB yang juga merupakan politisi Partai PDI Perjuangan, Made Slamet, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam masa kepemimpinan Prabowo-Gibran akan sangat berdampak besar dan mempengaruhi pencapaian visi-misi Iqbal-Dinda.
“Adanya kebijakan efisiensi anggaran ini mengharuskan kepala daerah melakukan evaluasi ulang programnya karena efisiensi anggaran ini punya dampak yang sangat besar. Apalagi total anggaran yang harus diefisiensi ini cukuplah besar. Tentu pengurangan DAU dan DAK ini membawa problem tersendiri bagi Kepala Daerah yang baru dilantik sementara disatu sisi kebutuhan Pembangunan itu semakin besar dan janji politik juga banyak. Jangankan yang baru, Kepala Daerah yang Incumbent juga pasti pusing menghadapi kondisi seperti ini,” kata anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Mataram ini kepada wartawan, Kamis 20 Februari 2025.
Ia mengaku pesimis, Gubernur baru ini akan mampu mewujudkan visi-misi NTB Makmur Mendunia akibat dari adanya efisiensi anggaran ini.
“Dan tentunya mau tidak mau Gubernur baru harus melakukan evaluasi ulang semua program yang pernah dijanjikan sebelumnya. Dan ini harus disosialisasikan ulang kepada masyarakat bahwa kondisi saat sekarang tidak seperti pada saat mereka membuat dan menyusun visi-misi saat itu,” katanya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar program bantuan keuangan bagi desa se-NTB itu harus dibuatkan terlebih dahulu norma pendukungnya agar nanti ketika hendak diterapkan tidak dianggap sebagai sebuah temuan.
“Jadi dari awal itu harus dibuatkan dulu aturan mainnya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” sarannya.
Perampingan Struktur
Politisi PDI Perjuangan ini juga sepakat dengan keinginan Gubernur dan Wagub Baru untuk melakukan perampingan atau penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan itu dijadikan satu OPD.
Begitu pun seperti OPD Pemuda, Budaya dan Olahraga, ia lebih setuju kalau soal Budaya itu digabung dengan bidang Pariwisata dan Pendidikan digabung dengan Pemuda.
Sementara OPD seperti Pertanian dan Peternakan itu tetap harus dipertahankan menjadi OPD tersendiri karena Sebagian besar mata pencaharian Masyarakat NTB ini adalah dibidang Pertanian dan Peternakan.
“Tujuan perampingan itu agar pekerjaan itu bisa lebih efektif dan efisien. OPD yang ramping itu akan mempercepat membawa NTB Makmur dan Mendunia ketimbang OPD yang gemuk,” imbuhnya.
Berkaitan dengan rencana penerapan meritokrasi dalam penempatan pejabat di lingkup Pemprov NTB, ia mengaku akan menunggu seperti apa realisasi kebijakan yang merupakan janji pasangan Iqbal-Dinda itu.
“Itu janji politik yang akan diterapkan. Yah kita tunggu seperti apa penerapan janji meritokrasi itu. Nah kalau itu betul direalisasikan, itu sangat-sangat bagus,” pungkasnya. (GA. Im*)
