.jpg?ssl=1) |
| H Mori Hanafi |
Mataram, Garda Asakota.-
Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Mori Hanafi, menegaskan dirinya memutuskan
untuk tidak mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerindra.
“Saya memutuskan untuk tidak mendaftar sebagai Caleg di
Partai Gerindra dan belum mendaftar sebagai Caleg di partai manapun juga,” tegas
anggota DPRD NTB utusan Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bima, Kota Bima dan
Kabupaten Dompu ini kepada wartawan, Selasa 13 Desember 2022.
Meski dirinya membenarkan tidak mendaftar sebagai Caleg di
Partai Gerindra, politisi yang dikenal energik ini meminta kepada pihak
tertentu agar tidak salah menafsirkan bahwa sikapnya tersebut sebagai sebuah
sikap hengkang dirinya dari Partai Gerindra.
“Itu jelas pemikiran yang sangat sempit karena tidak ada
hubungannya antara sikap saya yang tidak mendaftar sebagai caleg trus dikaitkan
dengan keluar dari kader partai. Jelas itu tidak ada hubungannya,” kata H Mori.
Sementara berkaitan dengan beredarnya sejumlah pamflet yang
mensosialisasikan dirinya sebagai Caleg DPR RI, kata Mori, hal itu sebagai
sebuah hak konstitusi yang dimiliki dirinya.
“Itukan hak konstitusi saya. Dan didalam pamflet itu tidak
mencantumkan nama partai, tidak ada warna partai tertentu yang dominan. Itukan umum-umu
aja,” cetusnya.
Kalau itu dipersoalkan, pihaknya mengaku bisa saja dirinya mensosialisasikan
diri sebagai Bakal Calon Gubernur dari Partai Gerindra.
“Bisa sajakan. Karena saya melihat Calon Gubernur yang
diusung Partai Gerindra ini sangat lemah. Jadi itukan hak saya dong. Oleh
karenanya, jangan diartikan saya tidak mendaftar sebagai Caleg itu kemudian
diartikan saya keluar dari Gerindra. Itu pemikiran yang sempit,” kritiknya.
Pihaknya mengaku salah satu alasan terbesar dirinya tidak
mendaftar sebagai Caleg di Gerindra karena sikap partai Gerindra yang sangat
sulit menempatkan dirinya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Padahal inikan masalah sederhana. Apasih masalahnya sampai
AKD ini harus diputusin oleh DPP. Dan diseluruh Indonesia ini, baru kali ini
terjadi. Tapi saya tegaskan, bukan berarti saya keluar dari Partai Gerindra,
sebab bisa saja besok lusa saya jadi fungsionaris partai atau jadi anggota
biasa atau bahkan dua atau tiga bulan kedepan bisa saja saya nyatakan pensiun
dari politik,” bebernya.
Begitu pun alasannya tidak menyetor kontribusi ke partai,
pihaknya mengaku karena didasari oleh tidak juga ditempatkan dirinya di AKD.
“Sengaja itu saya lakukan agar DPP bisa memanggil saya dan
menanyakan alasan kenapa saya tidak menyetor kontribusi. Biar DPP juga tahu
bahwa ada yang tercederai oleh Fraksi dan partai. Ini bukan karena soal uang,
tapi karena terdorong oleh karena saya ingin tahu alasan partai tidak
menempatkan saya di AKD ini apa. Apakah saya melakukan pelanggaran yang hebat atau
apakah saya telah melakukan perbuatan yang mencoreng nama partai?. Itu aja sih alasannya,”
ungkapnya.
Pihaknya membantah jika selama ini baik partai maupun fraksinya
mengundangnya untuk membicarakan soal tersebut.
“Tidak benar saya diundang untuk membicarakan soal-soal
tersebut. Malah saya taunya dari berita teman-teman di media aja. Padahal saya
juga ini masih kader partai. Koq sama yang lain ditanya, sama saya gak pernah
ditanya,” bantahnya.
Pihaknya kembali menegaskan agar dalam masalah ini tidak
boleh ada sikap yang mendikte atau memaksakan kesimpulan berpikir secara dini
seperti pemikiran tidak mendaftar sebagai Caleg terus disimpulkan Mori keluar
dari partai.
“Itu kesimpulan berpikir yang gegabah dan prematur. Jangan seperti
itulah,” tegas Mori.
Pihaknya mengaku tidak mengerti alasan permintaan partai
yang meminta dirinya mundur sebagai kader partai.
“Yah alasannya apa?. Apakah hanya karena saya gak daftar
jadi Caleg?. Itu alasan yang terlalu prematur atau gegabah. Dan bisa saja, kedepannya
saya sosialisasikan diri gak ikut Caleg tapi saya sosialisasikan diri sebagai
Calon Gubernur dari Gerindra dengan alasan karena elektabilitas calon yang
diusung sekarang gak ada peningkatannya padahal sudah diberikan waktu oleh
partai selama satu tahun. Kan bisa sajakan,” pungkasnya. (GA. Im/Ese*)
