Mataram, Garda Asakota.-Anggota Komisi V Bidang Infrastruktur DPR RI, H Mori Hanafi, mengungkapkan sampai saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU belum membahas secara detail terkiat dengan program strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ingin membangun jalan Bypass Port to Port Lembar Kayangan yang bakal menghabiskan anggaran sekitar Rp3,2 Triliun.
Meski tahun ini, Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp60 Milyar untuk Bypass Port to Port ini. Namun dukungan anggaran tersebut menurutnya tidak mungkin dikucurkan secara terus menerus oleh Pusat. Apalagi dalam perencanaannya, kebutuhan anggaran Bypass Port to Port itu membutuhkan anggaran sebanyak lebih kurang Rp3,2 triliun.
“Kebutuhan anggaran itu nggak mungkin dari Pemerintah Pusat terus. Makanya harus ada sharing anggarannya. Untuk tahun ini Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp60 Milyar. Tahun depan yah kita lihat lagi karena disebagian tempat port to port banyak lahan yang sulit untuk dibebaskan dan ada penolakan dari masyarakat sementara ini. Jadi dari Pusat tahun depan belum ada anggaran untuk Bypass port to port ini,” ungkap anggota Komisi V DPR RI utusan dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa ini, Rabu 28 Oktober 2026.
Apalagi menurutnya terkait program strategis pemerintah daerah ini menurutnya belum pernah sekalipun dibahas secara detail dengan Kemeterian PU dan dengan Komisi V DPR RI sehingga menurutnya agak sulit bisa mendapatkan anggaran yang optimal dari APBN.
“Jujur saja, terkait dengan rencana proyek Bypass port to port ini belum pernah dibahas secara detail di Kementerian PU dengan Komisi V DPR RI. Kalau terkait pembangunan kantor DPRD NTB, kita sudah bahas khusus. Begitu pun terkait dengan pembangunan GOR Turide. Jadi soal port to port itu tidak pernah kita bahas khusus,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB yang saat itu merupakan utusan dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Akibat dari belum ada pembahasan detail soal port to port ini di Kementerian PU maupun dengan Komisi V DPR RI, ia mengaku tidak bisa menjawab terkait dengan besaran dukungan anggaran Pemerintah Pusat untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah tersebut.
“Jadi terus terang kalau ditanya soal itu, saya gak bisa jawab,” ujar pria yang juga Ketua DPW Partai Nadem Provinsi NTB ini.
Menurutnya Pemerintah Provinsi NTB bisa saja mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan Bypass port to port. Hanya saja karena belum ada pembahasan detail terkait dengan proyek port to port tersebut dengan Kementerian PU dan Komisi V DPR RI. kecil kemungkinan Pemprov NTB bisa mendapatkan diukungan anggaran yang optimal dari Kementerian PU.
“Bisa, tapi nggak optimal. Kalau mau optimal harus ada RDP karena kalau RDP itu isunya akan diarahkan. Tapi isu port to port ini baik dari kementerian maupun dari anggota Komisi V misalkan pak Abdul Hadil (Anggota Komisi V dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok, red.) tidak pernah mengangkat atau membicarakan isu ini. Beda dengan kita mengangkat isu kantor DPRD NTB dan GOR. Nah port to port ini tidak pernah diangkat isunya. Jadi mohon maaf yah isu ini baru sebatas di NTB saja,” bebernya.
Wakil Ketua DPRD NTB, H Lalu Wirajaya, mengatakan sampai saat sekarang belum ada penjelasan resmi Gubernur NTB terkiat rencana Pemerintah yang mengajukan pinjaman kepada PT SMI untuk membiayai pembangunan port to port tersebut.
“Saya pikir nanti kita akan mendapatkan penjelasan dan kita akan nilai tingkat urgensinya kalau memang berdampak terhadap rakyat kenapa tidak?. Kan ngutang juga kan diperbolehkan oleh aturan,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan media ini di website LPSE Provinsi NTB, saat sekarang pemerintah provinsi NTB telah selesai melakukan lelang DED Bypass Port to Port dengan pagu anggaran sebesar Rp9,1 Milyar lebih dan dimenangkan oleh PT PD dari Jakarta Selatan.
Selain berhasil melakukan lelang DED, Pemprov juga telah berhasil melakukan lelang penyusunan dokumen Amdal dan Andalalin jalan Bypass pot to port Lembar kayangan segmen Ganti-Pringgabaya dengan anggaran sebesar Rp1,2 M lebih dan dimenangkan oleh PT HEC dari DKI Jakarta. (GA. Im*)
