Kota Bima, Garda Asakota.-Pemerintah Kota Bima terus memperkuat langkah pembenahan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui permohonan pendampingan teknis kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia dalam pelaksanaan konsolidasi paket pengadaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini menjadi bagian dari keseriusan Pemerintah Kota Bima dalam menindaklanjuti rekomendasi dan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, efektif, efisien, serta akuntabel.
Sebelumnya, dalam koordinasi pencegahan korupsi bersama KPK pada September 2026, aspek pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu perhatian yang perlu dibenahi.
Pemerintah Kota Bima merespons hal tersebut dengan mengambil langkah konkret, mulai dari penguatan reviu perencanaan pengadaan pada masing-masing OPD hingga mengajukan pendampingan langsung kepada LKPP RI.
Melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, pendampingan teknis dilaksanakan dengan menyasar sejumlah perangkat daerah yang memiliki kebutuhan pengadaan barang dan jasa.
Pendampingan dilaksanakan selama dua hari, yakni 10-11 November 2026, dengan melibatkan langsung pimpinan daerah dalam mengawal proses pembenahan tersebut.
Pada hari pertama, Selasa (10/11/2026), pendampingan dilakukan bersama Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., dengan fokus pada empat perangkat daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pertanian.
Sementara pada hari kedua, Rabu (11/11/2026), kegiatan pendampingan dilanjutkan bersama Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., dengan menyasar sektor kesehatan, meliputi Dinas Kesehatan, RSUD Kota Bima, serta tujuh Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Keterlibatan langsung Wali Kota dan Sekretaris Daerah dalam dua hari pelaksanaan pendampingan ini menjadi penegasan bahwa pembenahan tata kelola pengadaan menjadi perhatian dan komitmen bersama di tingkat pimpinan pemerintah daerah.
Pendampingan ini diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengadaan pada masing-masing OPD, mengkaji peluang konsolidasi paket yang sejenis, serta memastikan perencanaan dan pemaketan pengadaan dilakukan secara tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konsolidasi pengadaan bukan sekadar menggabungkan sejumlah paket pekerjaan, melainkan merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat kualitas perencanaan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.
Melalui pendampingan langsung dari LKPP RI, setiap perangkat daerah diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme konsolidasi, sekaligus mampu mengidentifikasi dan memperbaiki aspek-aspek perencanaan pengadaan yang masih perlu disempurnakan.
Pemerintah Kota Bima menempatkan langkah ini sebagai bagian dari pembenahan sistem, bukan semata-mata pemenuhan administrasi atau tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
Dengan pendampingan tersebut, Pemkot Bima berharap seluruh OPD semakin cermat, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran pengadaan. Setiap kebutuhan harus direncanakan secara terukur, setiap proses dilaksanakan sesuai regulasi.
Komitmen ini sekaligus menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima terus membuka ruang koordinasi, pendampingan, dan pengawasan bersama lembaga berwenang guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, berintegritas, dan semakin baik dalam pengelolaan keuangan daerah. (GA. 003*)
