Hadiri Paripurna DPRD NTB, Gubernur Klaim Berhasil Lakukan Penghematan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar rapat paripurna terkait dengan penjelasan Gubernur NTB terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Pemprov NTB tahun anggaran 2027 di ruangan rapat utama kantor Gubernur NTB, Selasa 17 November 2026.

Mataram, Garda Asakota.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar rapat paripurna terkait dengan penjelasan Gubernur NTB terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Pemprov NTB tahun anggaran 2027 di ruangan rapat utama kantor Gubernur NTB, Selasa 17 November 2026.

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Yek Agil didampingi oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda dan para Wakil Ketua DPRD NTB lainnya. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekda NTB, Abul Chair, perwakilan Forkopimda dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB.

Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan delapan (8) Fraksi Dewan terkait dengan pengantar nota keuangan dan RAPBD TA 2027. Salah satu yang dijawab oleh Gubernur terkait dengan klaim keberhasilannya melakukan langkah penghematan di lingkup Pemprov NTB salah satunya melalui penggunaan mobil listrik.

“Langkah penghematan salah satunya dengan penggunaan mobil listrik atau kendaraan listrik yang saat ini kita gunakan. Ditengah harga bahan bakar yang cukup tinggi, Alhamdulillah, operasional kendaraan listrik tidak mengalami kendala. Kita tidak perlu lagi melakukan pembelian bahan bakar sebagaimana kendaraan konvensional,” jelas Gubernur dihadapan rapat paripurna Dewan.

Selain melakukan penghematan dengan penggunaan mobil Listrik, Pemprov menurutnya telah melakukan analisis terhadap penggunaan energi di seluruh kantor pemerintah daerah.

“Kami melihat bahwa pada malam hari masih banyak kantor yang lampunya menyala, padahal tidak ada aktivitas pegawai. Karena itu, kami mencoba meningkatkan efisiensi dengan menggunakan sensor pada masing-masing kantor. Dilingkungan Gubernur, kami juga mulai mencoba penggunaan panel surya atau solar panel. Pengeluaran listrik yang selama ini hampir mencapai Rp700 juta per bulan diharapkan dapat diturunkan hingga setengahnya. Mulai awal tahun depan, penggunaan panel surya akan dilakukan. Semua hal yang memungkinkan untuk menurunkan overhead cost akan kami lakukan,” terang pria yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Republik Turki ini.

Menurutnya, sejak memimpin Pemprov NTB, pihaknya mengaku sudah berupaya menurunkan biaya operasional pemerintahan. Sebagai contoh, kendaraan Gubernur yang sebelumnya direncanakan menggunakan mobil baru dengan anggaran sekitar Rp2,7 miliar kami batalkan. Kami memilih kendaraan dengan harga sekitar Rp1,2 miliar karena itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu menggunakan fasilitas yang berlebihan. Alhamdulillah, dari situ kita bisa melakukan penghematan dan mengalokasikan anggarannya untuk kebutuhan lain,” ungkap pria yang akrab disapa Miq Iqbal ini.

Demikian juga dengan berbagai kebutuhan lainnya yang masih memungkinkan dilakukan penghematan. Belanja barang yang sifatnya administratif juga terus pihaknya evaluasi. “Dengan digitalisasi yang sekarang dilakukan, sejumlah pengeluaran administratif dapat dikurangi. Kita ingin agar belanja pemerintah lebih difokuskan pada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Hal lain yang juga dijelaskan Gubernur terkait dengan program pengentasan kemiskinan dan Desa Berdaya. Terkait pertanyaan mengenai lokasi dan intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pihaknya menjelaskan bahwa intervensi terhadap 106 desa kantong kemiskinan ekstrem tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur desa.

“Lebih jauh dari itu, intervensi tersebut diupayakan mampu menghasilkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, diperlukan pendekatan intervensi yang terintegrasi, terarah, dan berbasis karakteristik permasalahan masing-masing desa,” terangnya.

Ada dua pendekatan yang dilakukan pemerintah terkait dengan hal itu. Pertama, melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur. Kedua, melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan intervensi terhadap kepala keluarga yang ada di desa-desa berdaya.

“Setiap kepala keluarga mendapatkan alokasi maksimal Rp7 juta. Arahnya adalah peningkatan pendapatan atau income generation. Asumsinya, apabila sebuah keluarga masuk dalam kategori miskin ekstrem dan memiliki pengeluaran atau pendapatan di bawah Rp600 ribu per bulan, maka upaya kita adalah menggunakan bantuan tersebut untuk meningkatkan pendapatannya. Kita ingin menaikkan pendapatan keluarga tersebut sehingga mereka memiliki penghasilan di atas Rp600 ribu dan secara bertahap dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Inilah yang seharusnya kita upayakan. Alhamdulillah, program tersebut sudah mulai berjalan,” jelas Gubernur.

Terkait pertanyaan mengenai antisipasi kebencanaan melalui belanja tidak terduga (BTT), pihaknya menjelaskan bahwa alokasi belanja tidak terduga pada tahun 2027 secara keseluruhan sebesar Rp38 miliar. “Alokasi ini didasarkan pada peningkatan risiko kebencanaan yang harus kita antisipasi. Perubahan iklim telah menunjukkan dampak yang semakin nyata terhadap kehidupan masyarakat. Kita menghadapi berbagai kejadian bencana yang sebelumnya sulit diprediksi,” ujarnya.

Ia menceritakan saat Pemprov memberikan bantuan kepada NTT, para pengguna dan pihak terkait selalu meminta agar dalam waktu 24 jam bantuan sudah siap dikirimkan. “Sebenarnya, tujuan kegiatan tersebut bukan hanya untuk membantu daerah lain, tetapi juga untuk menguji apakah kita sendiri memiliki kesiapan yang memadai apabila bencana serupa terjadi di daerah kita. Sebab, NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki kerawanan terhadap hampir semua jenis bencana. Alhamdulillah, dalam waktu 24 jam, respons bantuan tersebut sudah dapat disiapkan dan dilaksanakan,” terangnya.

“Namun, kita juga menemukan banyak kelemahan dalam proses tersebut. Karena itu, kelemahan-kelemahan tersebut akan kita perbaiki melalui peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas BPBD yang dilakukan pada tahun ini,” timpalnya. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page