Blog  

Dinilai Sehat, Komisi III DPRD NTB Dorong Pemerintah Tambahkan Modal BPR

 

Anggota Komisi III DPRD NTB, Lalu Wirajaya.



 

Mataram, Garda Asakota.-

 


Komisi III DPRD NTB menilai kinerja Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) NTB berkembang secara sehat karena sudah mampu menyumbang deviden ke
Pemerintah Daerah sebesar Rp 7,5 Miliar dari target Rp 10 Miliar di tahun 2022.

 


“BPR ini kami nilai sehat, sehingga kita akan mendorong
pemerintah menambahkan modal supaya target deviden Rp 10 Miliar tercapai,”
ungkap Anggota Komisi III DPRD NTB, Lalu Wira Jaya, Kamis 6 April 2023, usai
menggelar Rapat Penajaman terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Gubernur, tahun anggaran 2022, bersama mitra kerja, dalam hal Bank
Perkreditan Rakyat (BPR).

 

 

Sebagai Komisi yang membidangi bidang Keuangan Daerah,
Pendapatan Daerah, Asset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, BUMD dan
Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Perusahaan Patungan dan Penanaman
Modal, Kerjasama Daerah di DPRD, Wira Jaya menyebut, saat ini ada kekurangan
yang dialami BPR NTB yakni, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang
informasi dan teknologi. Sehingga disarankan supaya membangun kerjasama dengan
Bank NTB Syariah, karena sama-sama perusahaan daerah.

 


“Penjelasan Direksi BPR NTB, mereka sedang berbenah
supaya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen,” tutur Wira
Jaya.

 


Wira Jaya menjelaskan, sebenarnya BPR NTB membutuhkan modal
inti sebesar Rp 500 Miliar untuk bisa menjadi Bank sehat. Hanya saja, dari
angka itu, yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 140 Miliar.
Mesikpun demikian, sudah mampu menyumbang deviden Rp 7,5 Miliar dari target Rp
10 Miliar tahun 2022.

 


Wira Jaya menyampaikan alasan lain Komisi III DPRD NTB
mendorong pemerintah menambahkan modal untuk BPR NTB itu karena, keberadaan BPR
di tengah masyarakat, dalam rangka membantu pemerintah memberantas kemiskinan,
dengan memutus rantai praktek rentenir.

 


“Ini juga bagian upaya membantu pemerintah menurunkan
angka kemiskinan di NTB,” ujarnya.

 


Disinggung adanya rencana BPR konvensional menjadi Syariah?
Wira Jaya menegaskan masih terkendala modal inti dan SDM, sehingga disarankan
membangun kerjasama dengan Bank NTB Syariah.

 


“Sama-sama perusahaan daerah hanya segmen saja yang
beda. Kita harapkan BPR berimprovisasi memgembangkan pangsa pasar seperti melirik
pangsa pelajar di NTB, setidaknya bisa menerbitkan rekening bagi pelajar,
meskipun dibatasi. Kalau pelajar ada transferan dari keluarganya, setidaknya
BPR bisa memberikan kemudahan itu,” tukas Politisi Partai Gerindra NTB
ini. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *