Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, saat menerima penjelasan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2023 dari Gubernur saat rapat paripurna dewan yang digelar Senin malam, 11 September 2023.
Mataram, Garda Asakota.-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) pada Senin malam, 11 September 2023, menggelar rapat paripurna dalam
rangka mendengarkan penjelasan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, terkait Nota
Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD 2023.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB,
Hj Baiq Isvie Rupaeda, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir, serta
anggota DPRD NTB, juga dihadiri langsung oleh Gubernur NTB.
Rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan
nota kesepakatan terhadap perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2023,
yang merupakan dasar penyusunan Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
keberhasilan kita bersama dalam mencapai kesepakatan tersebut. Semoga kerja
keras kita selama ini, berbuah tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan
yang ada di NTB saat ini,” kata Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, mengawali
penjelasannya.
Kondisi-kondisi dinamis yang terjadi akhir-akhir ini,
menurutnya, tidak menyurutkan langkah pihaknya untuk terus melakukan pembenahan
dan perbaikan serta melanjutkan pembangunan.
“Pemerintah NTB terus melakukan upaya-upaya yang optimal,
demi mengatasi segala permasalahan fiskal yang timbul akibat tekanan inflasi, permasalahan
dalam bidang lainnya seperti stunting di bidang kesehatan, konflik-konflik
horizontal di bidang sosial dan keamanan, serta antisipasi terhadap bencana
kekeringan terus diupayakan solusi dan dimaksimalkan penanganannya,” tegas pria
yang akrab disapa Bang Zul ini.
Pembangunan yang dilakukan saat ini, lanjutnya, tidak hanya
berupa pembangunan fisik, namun juga pembangunan dalam meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia yang lebih maju, pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal,
serta mendorong industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah terhadap hasil
alam di tanah bumi gora, sehingga diharapkan mampu menunjang kemakmuran para
petani demi mewujudkan masyarakat NTB yang gemilang.
“Kita percaya dan yakin kerja keras dan ikhtiar kita selama
ini akan membawakan hasil berupa perubahan yang menyeluruh bagi peningkatan
kesejahtaeraan rakyat di NTB,” ucapnya.
Menindaklanjuti nota kesepakatan terhadap KUPA dan PPAS-P, Bang
Zul mengatakan bahwa segenap jajaran pemerintah telah melakukan kerja-kerja
untuk meramu dan menyusun postur Raperda tentang APBD yang merupakan arah
kebijakan fiskal dalam melangsungkan pemerintahan di NTB.
“Kami terus berkomitmen bahwa segala kebijakan yang tertuang
dalam Raperda APBD ini, kemudian nantinya akan benar-benar membawa keberpihakan
dan kemaslahatan bagi segenap warga NTB,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan postur
raperda tentang perubahan apbd tahun anggaran 2023.
Adapun postur yang dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pendapatan Daerah
Perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar 6,12 triliun rupiah lebih, terjadi kenaikan target sebesar 2,69 persen
dibandingkan dengan apbd 2023 yang semula sebesar 5,96 triliun rupiah lebih.
Kenaikan ini merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan
BLUD sebesar 235 miliar rupiah lebih dan penurunan target pendapatan yang cukup
signifikan pada komponen hasil kerjasama pemanfaatan BMD yakni sebesar 333
miliar rupiah lebih, serta penambahan potensi pendapatan bagi hasil dari PT AMNT
pada tahun 2022 yang tertuang dalam LHP BPK sebesar 232 miliar rupiah
lebih, dengan rincian meliputi, pendapatan
asli daerah diproyeksikan menurun.
“Penurunannya sebesar 0,10 persen atau 2,97 miliar rupiah
lebih dari rencana awal sebesar 2,985 triliun rupiah lebih menjadi 2,982
triliun rupiah lebih,” jelas Gubernur.
Kedua, pendapatan transfer diestimasikan meningkat sebesar
164 miliar rupiah lebih atau sebesar 5,51 persen yang semula pada apbd 2023
sebesar 2,97 triliun rupiah lebih menjadi 3,14 triliun rupiah lebih.
Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal
dari pendapatan hibah juga diprediksikan menurun signifikan hingga 98,85 persen
yang semula dari 892 juta rupiah lebih menjadi hanya 10 juta rupiah lebih.
Belanja Daerah
Perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar 6,17 triliun rupiah lebih, bertambah 182 miliar rupiah lebih dari apbd
2023, yang semula sebesar 5,99 triliun rupiah lebih atau meningkat sebesar 3,05
persen.
Terjadi defisit sebesar 49,52 miliar rupiah lebih yang
ditutupi dari komponen pembiayaan. Penurunan belanja daerah pada perubahan APBD
tahun anggaran 2023, merupakan akumulasi dari penambahan belanja badan layanan
umum daerah (BLUD), sebesar 275 miliar rupiah lebih dan penambahan belanja,
untuk Pemilukada sebesar 35 miliar rupiah serta pengurangan belanja untuk
penyehatan APBD.
Pembiayaan Daerah
Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa
silpa sebesar 62,52 miliar rupiah lebih, dikurangi dengan pengeluaran
pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar 13 miliar rupiah.
“Dalam perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 terdapat defisit
anggaran sebesar 49 miliar rupiah lebih. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan
netto sebesar 49 miliar rupiah lebih,” tutupnya. (GA. Ese*)