Blog  

Ketua DPRD NTB Minta Bawaslu Tidak Mengaitkan Reses Dewan Sebagai Kampanye Caleg

Acara sosialisasi tahapan dan pengawasan penyelenggara pemilu 2024, yang dihadiri oleh anggota DPRD NTB, Bawaslu dan KPU NTB pada Senin, 02 Oktober 2023, di ruang rapat utama DPRD NTB.


Mataram, Garda Asakota.-



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), HJ Baiq Isvie Rupaeda, SH MH., meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB agar kegiatan resmi reses anggota Dewan tidak dipolitisir dan dikait-kaitkan dengan kegiatan kampanye sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg).



“Dalam waktu dekat ini DPRD NTB akan turun melakukan kegiatan reses. Kami berharap jajaran Bawaslu juga memahami agar kegiatan resmi reses itu tidak dipolitisir untuk dikait-kaitkan dengan kegiatan kampanye sebagai caleg,” ungkap Srikandi Udayana ini saat memimpin acara sosialisasi tahapan dan pengawasan penyelenggara pemilu 2024, yang dihadiri oleh anggota DPRD NTB, Bawaslu dan KPU NTB pada Senin, 02 Oktober 2023, di ruang rapat utama DPRD NTB.



Politisi senior Partai Golkar ini menyampaikan dalam waktu dekat DPRD NTB akan menggelar kegiatan reses Dewan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. 



Hanya saja pihaknya mengaku prihatin bahwa setiap langkah anggota Dewan yang melakukan kegiatan reses selalu diawasi dan setiap yang datang dilaporkan. 



“Kami ingin reses tidak di politisir. Kami kasih honor transport kepada peserta sosialisasi, langsung dilaporkan, langsung diperiksa,” kritik Baiq Isvie.



Lebih lanjut disampaikan politisi partai Golkar itu bahwa pihaknya juga ingin turut menciptakan pemilu yang luber, jurdil dan bermartabat. Sebagai kontestan pihaknya juga tak ingin menabrak aturan pemilu. Sehingga sangat penting Bawaslu maupun KPU memberikan penjelasan lebih teknis terkait dengan aturan main pemilu. 



“Kami harapkan diberikan rambu-rambunya, apakah boleh atau tidak boleh kita berikan transport bagi peserta sosialisasi. Kami mohon DPRD dibantu, tidak langsung semprit-semprit, kalau ada kekeliruan di lapangan diberitahukan secara persuasif,” harapnya. 



Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Gerindra, Lalu Sudihartawan, juga mengungkapkan sering kali mendapat tekanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Bahkan oleh pengawas pemilu kerap diterjemahkan sebagai ajang kampanye



“Kondisi dibawah itu sangat beda, tidak mengerti mana jadwal kampanye mana jadwal kita silaturahmi sebagai anggota dewan. Perlu diingat bahwa kita ini incumbent, berbeda dengan caleg penantang. Jadi kalau kita ada pertemuan, kami ketemu konstituen, mereka tidak silaturahmi ke calon, dia silaturahmi ke anggota DPRD,” tegas Sudihartawan. 



“Sehingga sekiranya perlu juga diberikan pemahaman kepada pengawas pemilu dibawah agar diberikan pemahaman, bisa membedakan mana batasan-batasan yang tidak perlu diawasi. Kapan kami sebagai anggota dewan dan kapan kami sebagai calon,” sambungnya. 



Menjawab lontaran kritik itu, Ketua Bawaslu NTB, Itratif, menjelaskan bahwa rumus pelaksanaan pemilu yang aman adalah peserta pemilu tidak saling memprovokasi untuk melakukan tindakan pelanggaran.



“Kalau semua tertib, maka pemilu akan berjalan aman, tapi yang terjadi semua (caleg) saling goda, sehingga ada yang tergoda untuk melakukan hal-hal diluar aturan,” jelas Itratif. 



Ia menambahkan adapun alasan kenapa caleg petahana lebih banyak mendapat laporan, sebab mereka dianggap sebagai musuh bersama oleh caleg-caleg penantang yang ingin merebut kursinya. Sehingga segala cara dilakukan untuk menyerang petahana. 



“Karena kursi yang diperebutkan sedikit, tapi yang memperebutkannya sangat banyak. Sehingga kecurigaan itu tidak muncul dari pengawas, tapi muncul dari pesaing yang ingin merebut kursi. Sehingga saran kita, kalau mau reses, koordinasi dengan penyelenggara pemilu di kecamatan,” jelasnya. 



Sedangkan dari Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menjelaskan bahwa sistem pemilu makin membaik dan makin teransparan. Kelemahan-kelemahan pemilu sebelumnya yang jadi ruang terjadi kecurangan terus ditutupi sehingga celah sekecil apapun ruang pelanggaran itu diminimalisir. 



“KPU berkomitmen terus memperbaiki sistem agar semakin baik. Pemilu 2024 punya alat deteksi, kalau dia merah berarti tidak benar datanya. Paling prinsip sistem kontrol penyelenggara pemilu semakin baik, baik dalam sistem rekapitulasi dan sistem perhitungan suara. Kami sudah pakai sistem aplikasi tekhnologi e-rekap, sehingga sangat kecil ruang untuk memanipulasi suara,” pungkasnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *