Blog  

Komisi IV DPRD NTB Dorong Pemerintah Bantu Daerah Dilanda Kekeringan Akibat Elnino

 

Ketua Komisi IV DPRD NTB, H Achmad Puaddi, FT.

Mataram, Garda Asakota.-

 


Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Achmad Puaddi, FT., mendorong Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) agar dapat bergerak cepat membantu
daerah-daerah yang dilanda kekeringan akibat kekeringan berkepanjangan atau
Elnino.

 


“Kami menekankan kepada BPBD agar segera merespon atau
membantu daerah-daerah yang dilanda kekeringan ini,” tegas politisi Golkar
mantan Ketua DPRD Lombok Tengah ini kepada wartawan, Rabu 04 Oktober 2023.

 


Komisi IV sendiri menurutnya sudah menerima laporan dari
BPBD terkait dengan terjadinya kondisi elnino di NTB.

 


“Saat itu mereka mengusulkan anggaran sebesar Rp1,4 Milyar. Di
APBD Murni 2023 sudah dianggarkan dana sebesar Rp400 juta. Kemudian di APBD
Perubahan 2023, anggarannya ditambah lagi sebesar Rp1 Milyar,” bebernya.

 


Di APBD Perubahan 2023, Dewan kembali menyetujui anggaran
bencana yang diusulkan oleh BPBD NTB untuk mengatasi bencana kekeringan ini
sebesar Rp1 Milyar.

 


“Dana Rp1 Milyar itu dipergunakan untuk menanggulangi
terjadinya bencana. Tetapi karena sekarang yang terjadi adalah bencana
kekeringan, maka silahkan dipergunakan untuk menanggulangi bencana kekeringan,”
ujarnya.

 


Anggaran sebesar Rp1 Milyar tersebut menurutnya bisa diarahkan
penggunaannya untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat yang sedang dilanda
kekeringan dan akan disalurkan melalui pihak ketiga.

 


“Penggunaan anggaran tersebut akan dilakukan melalui pihak
ketiga,” timpalnya.

 


Pemerintah Provinsi menurutnya hanya bersifat membantu
Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam mengatasi meluasnya dampak elnino yang
diperkirakan akan berlangsung hingga November ini.

 


“Jadi Pemprov melalui BPBD sifatnya hanya mengkoordinir saja
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” timpalnya.

 


Selain BPBD, ia juga berharap agar dinas teknis yang lain
seperti Dinas PUPR dapat mensupport langkah antisipasi bencana kekeringan ini
dengan pelaksanaan program pembuatan sumur bor.

 


“Dan untuk ketersediaan anggarannya juga, saya rasa tidak
ada masalah. Ditambah lagi dari ketersediaan anggaran melalui pokir-pokir Dewan
juga ada,” tandasnya. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *