Jakarta, Garda Asakota.-Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., bersama jajaran melaksanakan kegiatan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Konsultasi dilakukan dalam rangka membahas kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan, guna mendukung operasional Rumah Sakit Kota Bima yang baru.
Kegiatan konsultasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya DPRD Kota Bima untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia kesehatan selaras dengan pembangunan infrastruktur layanan kesehatan di daerah.
Pada kunjungan ke Kementerian Kesehatan RI, Ketua DPRD Kota Bima bersama rombongan melakukan konsultasi dengan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM). Pembahasan meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, formasi, serta dukungan penguatan layanan kesehatan daerah.
Sementara pada kunjungan ke KemenPAN-RB, DPRD Kota Bima membahas berbagai hal terkait kebijakan pengadaan ASN, mekanisme formasi, serta kebutuhan sumber daya manusia yang akan menunjang operasional rumah sakit ke depan.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik bangunan, namun juga harus diiringi dengan kesiapan tenaga kesehatan dan dukungan ASN yang memadai.
“Pembangunan rumah sakit harus berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat nantinya dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Selain membahas kebutuhan ASN tenaga kesehatan, DPRD Kota Bima juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pembangunan fisik rumah sakit, kesiapan regulasi, penganggaran, serta dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan layanan kesehatan daerah.
Kegiatan konsultasi ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kota Bima dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta program-program strategis daerah yang disusun secara matang dan berkelanjutan.
DPRD Kota Bima berharap hasil konsultasi tersebut dapat menjadi referensi dan masukan bagi Pemerintah Kota Bima dalam menyusun langkah-langkah strategis terkait penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan dan ASN di masa mendatang demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat Kota Bima. (GA. 212*)
