.jpg?ssl=1) |
| Wakil Walikota Bima. Feri Sofiyan SH., saat berpidato dihadapan forum Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Senin 06 Juni 2023. |
Mataram, Garda Asakota.-
Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH., mengungkapkan
permasalahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada
masalah data.
“Secara administratif data atau angka kemiskinan yang kita
miliki di NTB ini tidak sebanding dengan kemiskinan faktual yang ada
di lapangan,” kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima
ini saat menyampaikan pemaparannya di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tim
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB, Senin 06 Juni 2023 di Hotel Lombok
Raya.
Adanya instruksi Presiden Nomor 04 tahun 2022 untuk
men-zero-kan angka kemiskinan menurut pandangannya agak sedikit susah.
“Sebab miskin dan kaya sudah merupakan sunnatullah. Disamping
itu juga semakin kecil angka kemiskinan itu, maka kemiskinan itu makin susah
untuk dihapus. Apalagi ketika itu sudah masuk kedalam kategori miskin absolut,”
ujarnya.
Tugas pemerintah saat sekarang menurutnya bagaimana
pemerintah dapat bersungguh-sungguh untuk memperbaiki data kemiskinan.
“Verifikasi dan validisasi data itu yang paling penting. Selain
itu juga penting untuk melakukan harmonisasi dan validasi data yang ada di
Dukcapil dan data yang ada di Dinas Sosial serta data yang ada di BPS.
Data-data tersebut sebenarnya harus paralel dan konek supaya tidak menimbulkan
berbagai perbedaan pendapat tentang kemiskinan yang ada di daerah kita,” cetus
Feri.
Kalau dulu menurutnya banyak orang yang malu namanya terdata
dalam data kemiskinan, namun sekarang menurutnya menjadi orang miskin menjadi ‘hobi’
baru dalam masyarakat kita.
“Dan faktanya memang seperti itu. Apalagi dengan berbagai
kemanjaan program yang diberikan oleh Pemerintah disemua tingkatan berdampak
pada akhirnya masyarakat menjadi manja dan tidak lagi ada perasaan ‘malu’ untuk
mengaku menjadi orang miskin,” paparnya.
Diperparah lagi menurutnya dengan kriteria orang miskin yang
semakin hari makin absurd.
“Dulu standarnya orang miskin itu tidak memiliki motor dan
tidak memiliki HP Android. Tapi faktanya sekarang, siapa yang tidak memiliki
motor dan HP android?. Apakah itu masih masuk kedalam standar orang miskin atau
masuk kategori sejahtera, ini menjadi pertanyaan kita semua,” sambungnya.
Pihaknya berharap agar tidak mempermalukan Pemerintah
Provinsi NTB terkait dengan angka kemiskinan, Ia pun mengajak agar Pemerintah
Provinsi NTB dapat bersungguh-sungguh untuk melakukan verifikasi data kemiskinan
secara baik agar angka kemiskinan itu dapat sesuai dengan fakta lapangan.
“Jangan sampai terjadi seperti kata Wabup Dompu ada Kades yang
terdata dalam data kemiskinan. Bahkan ada juga ASN yang juga masuk kedalam data
kemiskinan dan menjadi penerima bantuan. Jadi ini menjadi sebuah PR kita
bersama agar bagaimana kita memperbaiki semua data-data itu agar bisa sesuai
dengan fakta yang ada di lapangan,” timpalnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sendiri, menurutnya, saat ini
belum menyerahkan data kemiskinan yang tervalidasi terakhir.
“Karena kami ingin betul-betul mendapatkan data yang valid
atau data yang riel dan faktual. Kami terlambat menyerahkan data itu karena
kami ingin menyerahkan data yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan
ini nanti dapat menjadi acuan data kemiskinan di Provinsi NTB,” pungkasnya.
(GA. Im*)