Kota Bima, Garda Asakota,-Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi persoalan strategis daerah, mulai dari ketersediaan BBM, cadangan pangan pemerintah, hingga pasokan pupuk bagi petani menjelang musim tanam.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) melalui video conference bersama Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, Senin (19/10/2026).
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., mengikuti kegiatan tersebut dari Command Center Kota Bima, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima.
Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan langkah pemerintah daerah dalam merespons berbagai isu, terutama menyangkut stabilitas pangan dan energi, kondisi sosial, serta kesiapan distribusi kebutuhan pokok.
Gubernur NTB menekankan pentingnya kewaspadaan dan koordinasi lintas sektor agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Dalam rakor, Kepala Bulog NTB menyampaikan bahwa stok beras di wilayah NTB masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pertamina NTB memaparkan kondisi pasokan dan distribusi BBM serta LPG. Distribusi ditopang tiga depot utama yakni Depot Ampenan, Depot Badas di Sumbawa, dan Depot Bima, dengan pasokan yang didukung pengiriman dari Manggis dan Tuban.
Berdasarkan laporan Pertamina, ketahanan stok Pertalite diperkirakan sekitar empat hari, sedangkan Biosolar sekitar 30 hari. Adapun LPG berada pada kisaran empat hari.
Pertamina juga menjelaskan penyaluran LPG telah ditingkatkan sekitar 200 persen menjelang pelaksanaan MotoGP, sehingga stok di sejumlah pangkalan masih mencukupi.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina terus memantau persediaan di SPBU dan memprioritaskan pengiriman ke lokasi yang stoknya mulai menipis, terutama di jalur lintas, kawasan perkotaan, dan jalur pariwisata. Sejumlah SPBU juga disiapkan beroperasi 24 jam, didukung petugas pengatur antrean.
Pertamina mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin melaporkan kondisi kekeringan dan krisis air bersih yang melanda Kota Bima.
Ia menjelaskan, Pemkot Bima telah menetapkan status tanggap darurat menyusul krisis air bersih yang berdampak pada 21 kelurahan. Pemkot terus melakukan penanganan melalui pendistribusian air bersih kepada masyarakat.
Untuk mendukung kelancaran penanganan tersebut, Wali Kota meminta konfirmasi dan dukungan Pertamina terkait bantuan BBM yang dibutuhkan dalam operasional distribusi air bersih.
Di sisi lain, Wali Kota melaporkan bahwa kondisi pangan di Kota Bima relatif aman. Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat juga masih berlangsung berupa beras 10 kilogram per keluarga dan minyak goreng 4 liter untuk setiap alokasi penyaluran.
Pemkot Bima berharap koordinasi dengan Pemprov NTB, Bulog, Pertamina, dan instansi terkait terus diperkuat, khususnya dalam menjamin kelancaran pasokan BBM, menjaga ketersediaan pangan, memastikan distribusi pupuk, serta mendukung penanganan krisis air bersih. (GA. 212*)
