Penentuan Tarif Parkir dalam Masjid Islamic Center Hubbul Wathan Disarankan Dikaji Ulang

Ketua NTPW NTB, Abdul Hakim (Kiri), Anggota Komisi III DPRD NTB, H Muhammad Aminurlah (Kanan).

Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) selama beberapa hari ini mengumumkan penentuan tarif parker dan pemanfaatan fasilitas pada Islamic Center Hubul Wathan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sewa Parkir Islamic Center berdasarkan jenis layanan kendaraan jenis Bus tarifnya sebesar Rp15 ribu per unit, kendaraan jenis Hiace tarifnya sebesar Rp10 ribu per unit, mini bus tarifnya dipatok sebesar Rp3 ribu per unit, motor tarifnya sebesar Rp2 ribu per unit, mini bus menginap per hari dipatok sebesar Rp15 ribu, dan motor menginap per hari tarifnya dikenakan Rp10 ribu.

Ketua NTB Transparancy And Parlementary Watch (NTPW), Abdul Hakim, menilai penentuan tarif parkir dan pemanfaatan fasilitas pada Islamic Center Hubbul Wathan haruslah dikaji ulang. Menurutnya, fungsi utama Islamic Center Hubbul Wathan adalah sebagai pusat kegiatan keagamaan, dakwah, Pendidikan dan sosial Umat Islam.

“Karena itu sangat penting bagi pemerintah untuk membedakan halaman Masjid yang memang ditetapkan sebagai fasilitas parker. Halaman yang menjadi bagian dari akses utama jamaah. Halaman yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. Dan ruang terbuka yang merupakan bagian dari fasilitas sosial dan publik. Tidak tepat apabila seluruh area halaman kemudian diperlakukan sebagai objek komersial tanpa memperhatikan fungsi awal Pembangunan,” ujar pria yang akrab disapa Akim ini menanggapi terkait penentuan tarif parkir di IC Hubbul Wathan, Minggu 22 November 2026.

Akim yang juga merupaka Ketua Garda Satu Provinsi NTB ini tidak menampik bahwa daerah ingin mengoptimalkan dalam mendapatkan PAD sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023 juga memberikan batasan bahwa pemanfaatan aset daerah tidak boleh mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Maksudnya, aset milik pemerintah daerah boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi pemanfaatan tersebut tidak boleh menghilangkan, menghambat, atau mengganggu fungsi utama aset dan pelayanan pemerintahan yang menggunakan aset tersebut. Seperti Islamic Center merupakan aset Pemprov NTB yang pengelolaannya diserahkan kepada UPTD tertentu. Sementara Aset ini memiliki fungsi utama sebagai Pusat kegiatan ibadah umat Islam. Tempat penyelenggaraan dakwah dan pendidikan keagamaan. Pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Fasilitas pelayanan publik di bidang keagamaan.

“Apabila halaman parkirnya dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pemanfaatan tersebut tidak boleh sampai menghambat akses jemaah, mengganggu kegiatan ibadah, atau menghilangkan fungsi sosial-keagamaan Islamic Center. Dengan kata lain, kepentingan memperoleh PAD tidak boleh mengalahkan tugas dan fungsi utama fasilitas pemerintah daerah,” ujar Akim.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD NTB, H Muhamad Ainurlah, juga ikut mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang menetapkan tarif parkir di Masjid IC Hubbul Wathan. “Perlu dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menerbitkan tarif parkir tersebut. Apalagi Masjid IC ini sarat dengan fungsi sosial dan fungsi keagamaan. Dan saat penyusunan Raperda Nomor 03 tahun 2026 tersebut tidak pernah dibahas soal penentuan tarif di IC,” ujar pria yang akrab disapa Haji Maman ini.

Pihaknya berjanji akan memanggil pihak terkait untuk mempertanyakan terkait dengan penentuan tarif parkir di Masjid IC tersebut. “Bagaimana orang bisa datang memakmurkan Masjid kalau ada penarikan tarif parkirnya. Nanti kita akan pertanyakan pihak Bapenda terkait dengan hal tersebut termasuk kita ingin melihat komponen-komponen apa saja dalam penentuan tarif tersebut,” ujarnya.

Pihaknya lebih setuju tidak boleh ada penentuan tarif parkir dalam area masjid. “Tapi kalau mau menyumbang secara sukarela, yah gak ada masalah untuk kepentingan Masjid. Saran saya hal itu perlu dipertimbangkan dan dikaji secara lebih mendalam lagi,” pungkasnya. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page