Gardaasakota.com.-Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah forum penting bagi pemerintah daerah untuk membahas dan menyepakati anggaran yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam rakor ini, berbagai pihak terkait akan membahas prioritas anggaran, alokasi dana, dan target-target yang ingin dicapai. Tujuan utama dari rakor ini adalah untuk memastikan bahwa APBD disusun secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Walikota Bima, H. A.Rahman, S.E, saat memimpin rakor dalam rangka pembahasan program prioritas dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat, 02 Mei 2025, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola anggaran dan pelaksanaan program yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan riil masing-masing perangkat daerah.
Dia menegaskan bahwa kesalahan-kesalahan pada tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran bersama agar tidak terulang kembali. “Hal-hal yang kemarin kurang tepat, ke depan harus kita jalankan sesuai aturan dan kebutuhan OPD.
Saya ingin mendengarkan langsung dari setiap OPD bagaimana dana yang disediakan digunakan, dan harus mampu menjelaskan untuk apa dana tersebut dialokasikan,” tegas Walikota.
Dalam Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Walikota dan turut dihadiri oleh Wakil Walikota, Feri Sofiyan, S.H, , Sekretaris Daerah Kota Bima, Seluruh Asisten, Staf Ahli, Inspektur Inspektorat, Kepala Bapedda Kota Bima dan seluruh Kepala OPD yang mendapat undangan, Walikota juga menekankan peran tim klinis perencanaan dalam memastikan setiap subkegiatan berbasis pada indikator kinerja utama (IKU) dan sesuai pedoman APBD.
Baik Bappeda maupun Inspektorat diminta untuk memastikan agar tidak ada pengulangan kesalahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Wali Kota mengharapkan agar seluruh program yang disusun benar-benar maksimal dalam pelaksanaannya.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun fokus saat ini adalah APBD 2025, Pemkot Bima juga akan mulai mempersiapkan APBD 2026 dengan lebih matang dan sesuai aturan.
“Saya butuh kerja keras kita semua. APBD 2025 harus berjalan sesuai aturan main. Saya minta Inspektorat, dan BPKAD bekerja maksimal. Tahun ini APBD harus benar-benar dikawal secara klinis,” lanjutnya.
Walikota juga memberikan arahan agar Sekda terus mengawal proses penyusunan APBD secara menyeluruh, dan meminta para asisten untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan OPD dilaporkan secara rutin kepada Kepala Daerah.
Pihaknya ingin agar setiap OPD benar-benar memberikan kinerja terbaik, melaporkan seluruh kegiatan dan perkembangan yang ada di Pemerintah Kota Bima.
“Setelah proses klinis selesai, saya ingin setiap OPD melaporkan langsung kepada Walikota dan Wakil Walikota mengenai penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, untuk itu mari kita perbaiki kinerja yang belum maksimal ” harapnya.
Rapat ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam menyusun APBD yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat Kota Bima. (GA. 212*)
