Gardaasakota.com.-Pemerintah Kabupaten Bima dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan ini berlangsung di Aula Baharudin Lopa, Kantor Kejari Bima, Senin (17/11/2025), dihadiri Bupati Bima, Kajari Bima, Heru Kamarullah, SH., MH didampingi Zulkarnain, SH, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Bupati Bima, Ady Mahyudi, yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Fatahullah, S.Pd, menekankan bahwa kerja sama ini bertujuan menangani dinamika hukum di Bima, seperti sengketa aset tanah dan bangunan milik Pemkab. “Pemkab Bima menyambut baik MoU ini agar masalah hukum bisa ditangani profesional dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Kerja sama ini juga diharapkan membantu Pemkab Bima merumuskan strategi agar terhindar dari masalah hukum di masa depan. “MoU ini acuan kita untuk wujudkan Bima yang tertib, tentram, berintegritas, dan menjunjung tinggi penegakan hukum,” tambah Bupati.
Kajari Bima, Heru Kamarullah, SH., MH, berharap sinergi ini optimalkan pembangunan daerah. Lima aspek kerja sama meliputi pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum (legal opinion), pengurusan sengketa, pengajuan gugatan, pengawasan dan pengamanan aset negara/daerah.
“Pencegahan lebih baik dengan mitigasi risiko awal. Kejari Bima adalah mitra Pemkab dalam mengawal pembangunan daerah,” jelas Heru. Acara ini disaksikan pejabat utama Kejari Bima, OPD, dan Kabag Setda, diakhiri dengan penandatanganan MoU. (GA. 212*)
