Mataram, Garda Asakota.-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri dalam rapat paripurna DPRD NTB, yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda yang digelar di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Senin 30 Maret 2026.
Dihadapan pimpinan dan anggota dewan, serta Perwakilan Forkopimda dan organisasi perangkat daerah, Iqbal menggambarkan tahun pertama pemerintahannya sebagai fase penuh tekanan—namun berhasil dilalui dengan capaian yang, menurutnya, melampaui ekspektasi awal.
“Genap satu tahun lebih kami menjalankan amanah ini, kami dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, mulai dari perubahan asumsi ekonomi hingga kebijakan efisiensi anggaran nasional,” kata Iqbal didampingi oleh pasangan Wakilnya, Umi Dinda. (Panggilan akrab Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, red.).
Ia merujuk pada kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Sejumlah program, terutama proyek fisik, terpaksa disesuaikan. Namun, Iqbal menekankan bahwa konsolidasi fiskal dan kolaborasi dengan DPRD menjadi kunci menjaga arah pembangunan tetap berjalan.
Dalam paparannya, Iqbal menegaskan tiga agenda utama pemerintahannya: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan ekonomi berbasis industrialisasi sektor unggulan, serta mendorong NTB menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Agenda itu diturunkan ke dalam tujuh visi pembangunan dan sepuluh program unggulan yang menjadi kerangka kerja hingga 2030.
Meski demikian, ujian terberat datang dari sektor pertambangan. Iqbal mengungkapkan, saat dirinya dilantik pada awal 2025, kondisi ekonomi NTB justru berangkat dari kontraksi minus 1,47 persen—berbanding terbalik dengan asumsi awal pertumbuhan 5,3 persen di akhir 2024. Penurunan tajam produksi dan ekspor tambang menjadi faktor utama.
“Kalau hanya mengikuti target moderat, kita akan tetap berada di zona negatif. Karena itu, kami memilih mendorong pertumbuhan lebih agresif,” ujarnya.
Hasilnya, ekonomi NTB pada 2025 tercatat tumbuh 3,22 persen. Bahkan, tanpa sektor tambang, pertumbuhan mencapai 8,33 persen. Angka ini menunjukkan daya tahan sektor non-tambang, terutama UMKM dan sektor jasa, yang menurut Iqbal justru mengalami ekspansi signifikan.
Di sektor pertanian, indikator nilai tukar petani (NTP) juga mengalami peningkatan tajam sepanjang tahun, mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani. “Ini salah satu capaian yang memberi sinyal positif di tengah tekanan sektor lain,” kata dia.
Dari sisi sosial, angka kemiskinan di NTB turun menjadi 11,38 persen pada September 2025, lebih rendah dibanding Maret 2025 yang sebesar 11,78 persen, sekaligus melampaui target nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga berada di angka 3,05 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Sejumlah indikator makro lain turut menunjukkan tren membaik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 73,97, indeks inovasi daerah masuk kategori sangat inovatif, dan daya saing daerah berada di atas rata-rata nasional.
Di bidang fiskal, Iqbal menyoroti capaian yang disebutnya sebagai tonggak penting: NTB berhasil keluar dari beban utang jangka pendek. Pemerintah provinsi, kata dia, mampu melunasi lebih dari Rp280 miliar kewajiban dan memasuki tahun anggaran 2026 tanpa utang yang tidak direncanakan.
“Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir kita masuk tahun anggaran baru tanpa beban utang,” ujarnya.
Namun, tantangan fiskal belum sepenuhnya usai. Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menyebabkan penurunan penerimaan pajak provinsi hingga lebih dari 20 persen, terutama karena skema bagi hasil dengan kabupaten/kota. Untuk itu, pemerintah daerah mulai menggenjot intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta mencari sumber pendapatan baru.
Sepanjang 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,47 triliun atau 99,79 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi Rp6,05 triliun atau 93,14 persen.
Menutup laporannya, Iqbal menegaskan bahwa capaian tahun pertama bukan alasan untuk berpuas diri. Ia menyebut tahun pertama sebagai “tahun belajar” bagi dirinya dan wakil gubernur, sekaligus fase membangun pola komunikasi dengan DPRD.
Ia juga menyinggung pentingnya kemitraan dengan legislatif, sembari mengapresiasi pengalaman panjang pimpinan DPRD NTB dalam menjaga stabilitas politik daerah.
“Capaian ini bukan milik pemerintah semata, tetapi hasil kerja kolektif semua pihak. Tantangan ke depan masih lebih besar,” ujarnya.
Dengan fondasi tahun pertama yang penuh dinamika, Iqbal menegaskan ambisinya: menjadikan NTB sebagai daerah yang tidak hanya bertahan di tengah tekanan, tetapi mampu melompat menjadi kawasan yang “makmur dan mendunia.” (GA. Im*)
