Mataram, Garda Asakota.-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti dinamika tajam pertumbuhan ekonomi daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun pertamanya. Ia menegaskan, kinerja ekonomi NTB sepanjang 2025 merupakan hasil dari upaya keluar dari tekanan berat sektor tambang yang sempat menyeret daerah ke zona kontraksi.
Iqbal menjelaskan, perencanaan awal pembangunan disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi NTB berada di angka 5,3 persen pada akhir 2024. Namun saat mulai menjabat pada awal 2025, kondisi justru berbalik.
“Ketika kami mulai bekerja, ekonomi NTB berada di posisi minus 1,47 persen. Ini terutama akibat kontraksi di sektor tambang,” ujarnya di hadapan DPRD NTB saat menyampaikan LKPJ Setahun Kepemimpinannya dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Senin 30 Maret 2026.
Sektor tambang, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi NTB, mengalami penurunan tajam hingga 20,05 persen akibat berkurangnya produksi dan ekspor. Dampak dari kontraksi tersebut membuat fondasi pertumbuhan yang semula diasumsikan stabil menjadi goyah.
Menghadapi situasi itu, Pemerintah Provinsi NTB memilih mengubah pendekatan. Target pertumbuhan yang semula moderat ditingkatkan secara agresif, dengan fokus mendorong sektor non-tambang sebagai mesin baru ekonomi.
“Kita tidak punya pilihan selain keluar dari kontraksi tambang. Karena kalau kita tetap bertumpu di situ, ekonomi akan terus tertahan di zona negatif,” kata Iqbal.
Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil sejak triwulan kedua 2025, ketika ekonomi NTB berangsur kembali ke zona positif dan terus menguat hingga akhir tahun. Secara keseluruhan, NTB menutup 2025 dengan pertumbuhan 3,22 persen.
Bahkan, jika sektor tambang dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB melonjak hingga 8,33 persen—menjadi indikator kuat bahwa sektor lain mampu mengambil peran sebagai penopang utama.
“Ini menegaskan bahwa kita berhasil keluar dari tekanan sektor tambang dan mulai membangun fondasi ekonomi yang lebih beragam,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak hanya menandai pemulihan, tetapi juga mencerminkan lompatan pertumbuhan dibandingkan target awal. Dari rencana peningkatan hanya 0,70 persen, realisasi pertumbuhan mencapai sekitar 4,69 persen—hampir enam kali lipat.
Menurut Iqbal, keberhasilan keluar dari kontraksi tambang ditopang oleh kinerja sektor-sektor produktif seperti UMKM, jasa, dan pertanian yang tetap tumbuh positif sepanjang 2025. Bahkan, indikator kesejahteraan petani turut menguat, terlihat dari peningkatan nilai tukar petani.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengalaman fluktuasi dari 2024 ke 2025 menjadi pelajaran penting bagi arah kebijakan ke depan.
“Ini menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan pada tambang. Struktur ekonomi NTB harus lebih seimbang dan berkelanjutan,” katanya.
Dengan fondasi baru tersebut, Pemerintah Provinsi NTB kini menargetkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga stabil dan inklusif, agar tidak lagi mudah terpengaruh oleh gejolak di satu sektor dominan. (GA. Im*)
