Mataram, Garda Asakota.-Anggota Komisi III DPRD NTB, H Muhammad Aminurlah, tak menutup kegelisahannya melihat kondisi PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang dibelit utang lebih dari Rp22 miliar. Bagi pria yang akrab disapa Haji Maman itu, langkah penyelamatan tak bisa dilakukan secara serampangan. Ia menegaskan, pintu masuknya hanya satu: audit investigasi.
“Kita mulai dulu dengan audit investigasi, baru audit menyeluruh. Baru kita bicara menghidupkan kembali,” kata mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima itu kepada wartawan, Rabu, 8 April 2026.
Menurut dia, audit bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya membongkar akar persoalan yang selama ini membelit badan usaha milik daerah tersebut. “Kita harus tahu dulu ke mana uang itu mengalir, bagaimana pengelolaannya, apa kelemahannya. Tidak bisa kita melangkah tanpa pijakan yang jelas,” ujarnya.
Haji Maman menyebut, audit investigasi idealnya diinisiasi oleh pemegang saham, dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyarankan agar Pemprov bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit mendalam sebelum melangkah ke audit komprehensif.
“Ini bukan soal menempatkan orang untuk sekadar digaji. Kalau tidak ada kejelasan, buat apa? Harus ada langkah yang konstruktif dan akademis, bukan coba-coba,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti arah bisnis PT GNE yang dinilai melenceng dari tujuan awal pembentukan perusahaan daerah. Menurut dia, BUMD seharusnya tidak semata mengejar keuntungan, tetapi menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat.
“Perusahaan daerah itu bukan hanya cari profit. Dia harus hadir untuk melindungi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menopang sektor riil,” ujar politisi yang dikenal vokal ini.
Ia mengkritik model bisnis yang selama ini dijalankan, seperti produksi paving block, yang justru berpotensi bersaing dengan pelaku UMKM. “Kalau hanya paving block, itu malah bersaing dengan rakyat kecil. Bukan membantu, tapi berkompetisi. Itu keliru,” katanya.
Haji Maman mendorong agar PT GNE menemukan core business yang relevan dengan struktur ekonomi NTB yang didominasi sektor primer. Ia menyebut pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan sebagai ruang strategis yang harus digarap.
“Hampir 90 persen masyarakat kita petani dan nelayan. Harusnya di situ negara hadir. Misalnya jadi offtaker jagung, membantu distribusi hasil perikanan, atau membangun kemitraan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan kemitraan berbasis masyarakat bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan jika dikelola dengan sistem yang baik. “Semua tergantung manajemen, sistem, dan tata kelolanya. Kalau itu rapi, keuntungan pasti mengikuti,” katanya.
Di tengah beban utang yang mencapai lebih dari Rp22 miliar, Haji Maman mengingatkan agar pemerintah daerah tidak gegabah mengucurkan tambahan modal sebelum persoalan utama terurai.
“Bagaimana kita mau kasih uang, kalau kita belum tahu utang ini karena apa? Apakah salah kelola, rugi bisnis, atau ada hal lain? Ini yang harus dibuka lewat audit,” ujarnya.
Ia mengaku, Komisi III DPRD NTB hampir setiap saat memanggil pihak perusahaan, namun kejelasan mengenai asal-usul utang tersebut tak pernah benar-benar terungkap. “Dipanggil sering, tapi soal utang ini tidak pernah terang. Ini yang jadi persoalan,” katanya.
Karena itu, ia berharap manajemen baru PT GNE tidak hanya datang dengan wajah baru, tetapi juga gagasan segar dan arah bisnis yang jelas. “Harus ada ide dan terobosan baru. Jangan hanya ganti orang, tapi cara berpikirnya tetap sama,” ujar Haji Maman.
Di ujung pernyataannya, ia menegaskan bahwa penyelamatan BUMD bukan sekadar soal bertahan hidup, melainkan bagaimana menjadikannya relevan dan berdampak bagi masyarakat. “Kita ingin BUMD ini hidup, tapi hidup yang memberi manfaat. Bukan sekadar ada, tapi tidak terasa kehadirannya bagi rakyat,” katanya. (GA. Im*)
