Mataram, Garda Asakota.-Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan dirinya tidak mengetahui secara langsung aliran uang dalam perkara dugaan gratifikasi DPRD NTB saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis 16 April 2026.
Dalam sidang yang menghadirkan tiga terdakwa, yakni Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim, dan M Nashib Ikroman, Isvie menyatakan seluruh informasi yang diketahuinya hanya berasal dari cerita anggota DPRD dan pemberitaan media.
“Saya tidak pernah melihat secara langsung. Saya hanya mendengar dari cerita dan kemudian dari media,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Ia menjelaskan, awal mula dirinya mengetahui adanya isu program Rp2 miliar bagi anggota DPRD baru berasal dari telepon Hj Nani, anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra. Saat itu, Ibu Nani menanyakan kebenaran informasi tersebut yang diberikan kepada anggota DPRD yang baru.
Isvie mengaku tidak mengetahui dan kemudian mengonfirmasi kepada Nur Salim yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPKAD NTB. Dari penjelasan tersebut, ia mengetahui adanya program yang disebut sebagai direktif gubernur yang diberikan kepada anggota DPRD yang baru. “Tapi program tersebut hanya boleh saya serahkan kepada IJU dan Hamdan,” ujarnya saat menceritakan jawaban Nur Salim kepada dirinya saat itu.
Jawaban Nur Salim itu, menurutnya disampaikan kembali ke Hj Nani. Namun saat itu, Hj Nanik gak mau menghubungi IJU dan Hamdan karena merasa sama-sama anggota. “Dan saya kembali telpon pak Nur Salim menyampaikan ibu Nani tidak berkenan menghubungi IJU. Tapi bagaimana jalan keluarnya, apakah bisa yang Rp2 Miliar itu langsung saja programnya diberikan kepada masing-masing anggota. Diijawab oleh Nursalim akan komunikasi dan koordinasikan dulu dengan pak Hamdan,” ujarnya menceritakan percakapannya dengan Nur Salim saat itu.
Saat ditanya soal apa itu Direktif Gubernur, Isvie menjelaskan direktif gubernur merupakan bagian dari kebijakan prioritas kepala daerah yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan. Salah satu program yang ia ketahui terkait direktif tersebut adalah program Desa Berdaya.
“Direktif gubernur itu program unggulan gubernur yang masuk dalam visi misi. Setahu saya itu program Desa Berdaya,” ujarnya.
Meski demikian, Isvie mengakui tidak memahami secara rinci konsep maupun implementasi program tersebut. Ia menyebut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan teknis, bahkan tidak pernah mendapatkan penjelasan langsung secara detail dari pihak eksekutif.
“Saya tidak pernah diajak bicara secara rinci soal program Desa Berdaya itu. Saya hanya tahu secara umum saja,” katanya.
Isvie juga menceritakan peristiwa ketika dirinya didatangi oleh Lalu Arif, anggota DPRD dari Fraksi NasDem. Dalam pertemuan tersebut, Lalu Arif menyampaikan adanya potensi keributan yang akan dilakukan oleh seorang anggota dewan lainnya, Bram (Abdul Rahim, anggota DPRD NTB dari PDIP, red.). Informasi itu disampaikan dengan nada serius karena berkaitan dengan ketidakpuasan atas program yang berkembang saat itu.
Isvie menuturkan, peringatan dari Lalu Arif tidak ia anggap sebagai hal sepele. Ia melihat situasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas internal DPRD, terlebih karena terjadi menjelang agenda penting, yakni rapat paripurna.
“Saya dilaporkan akan ada keributan dari saudara Bram. Ini tentu bisa membawa instabilitas,” ungkap Isvie dalam kesaksiannya.
Menyadari situasi yang bisa memanas sewaktu-waktu, Isvie langsung mengambil langkah antisipatif. Kebetulan, pada hari yang sama dijadwalkan rapat paripurna yang juga akan dihadiri oleh Gubernur NTB. Momentum itu dimanfaatkan Isvie untuk mencari jalan keluar secara langsung di hadapan pihak eksekutif.
Ia kemudian menghubungi Bram melalui sambungan telepon dan mengajaknya untuk bertemu langsung dengan gubernur di ruang kerjanya. Langkah ini diambil sebagai upaya meredam potensi konflik sekaligus membuka ruang komunikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi kegaduhan terbuka.
“Saya telepon saudara Bram untuk bertemu dengan gubernur di ruangan saya, karena saat itu gubernur juga akan hadir sebelum paripurna,” jelasnya.
Pertemuan tersebut kemudian berlangsung dengan menghadirkan gubernur dan beberapa pihak terkait. Dalam forum itu, Isvie secara langsung menyampaikan kondisi yang berkembang, termasuk kekhawatiran adanya gejolak di internal DPRD.
Ia bahkan secara terbuka meminta penjelasan kepada gubernur terkait persoalan yang memicu keresahan tersebut, khususnya terkait program yang disebut-sebut belum diterima oleh sebagian anggota dewan baru.
Dalam kesempatan itu, gubernur memberikan penjelasan bahwa dirinya hanya mengetahui program yang diberikan kepada anggota DPRD baru. Program tersebut, menurut gubernur, bukan dalam bentuk uang, melainkan program pembangunan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah.
“Gubernur menyampaikan bahwa yang ia ketahui hanya program, bukan uang, dan itu diberikan kepada anggota DPRD baru,” tutur Isvie mengutip penjelasan dalam pertemuan tersebut.
Isvie juga membedakan secara tegas antara direktif gubernur dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Pokir, menurutnya, merupakan hasil reses anggota dewan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diinput dalam sistem perencanaan daerah sebelum menjadi bagian dari program pemerintah.
Sementara itu, direktif gubernur merupakan program yang sepenuhnya berasal dari kebijakan eksekutif, tanpa keterkaitan dengan usulan DPRD.
“Kalau pokir itu hasil serapan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan yang diinput dalam SIPD. Tapi kalau direktif gubernur, itu murni program gubernur, tidak ada kaitannya dengan pokir,” tegasnya.
Isvie juga mengaku tidak mengetahui alasan mengapa program direktif tersebut kemudian dikaitkan dengan anggota DPRD, khususnya anggota baru. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur.
“Saya tidak tahu kenapa itu diberikan kepada anggota DPRD baru. Itu kebijakan gubernur, saya tidak tahu prosesnya,” ujarnya.
Didatangi Lalu Arif
Dalam persidangan, Isvie juga mengungkap adanya pengakuan dari Lalu Arif yang datang ke rumahnya. Lalu Arif, kata dia, mengaku telah menerima uang sebesar Rp200 juta dari terdakwa IJU. “Lau dia mau pulangkan, tapi tidak bisa menghubungi saudara IJU. Saya tidak komentari apa-apa karena saya Ketua DPRD. Saya diam saja karena kalau saya bilang pulangkan nanti salah. Saya tidak mau diri saya dianggap bermasalah,” ujarnya.
Selain itu Isvie menegaskan tidak ada satu pun yang mengaku menerima uang itu terkecuali dia mendengar dari pemberitaan media.”Hanya Lalu Arif saja yang cerita. Yang lainnya tidak ada. Terakhir setelah ribut di Media baru saya tahu ternyata dari Golkar ada juga yang menerima uang setelah kita mendegar dia kembalikan ke Kejati,” ujarnya.
Pernah Berusaha Sarankan Kembalikan Uang
Dalam kesaksiannya, Isvie juga mengungkap bahwa dirinya sempat didatangi oleh Lalu Wirajaya ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, Lalu Wirajaya menyampaikan hasil rapat Fraksi Gerindra yang meminta agar anggota yang diduga menerima uang segera mengembalikannya.
Menanggapi hal itu, Isvie mengaku langsung menelpon Ketua Partainya di hadapan Lalu Wirajaya untuk melaporkan situasi tersebut.
Ia menyampaikan adanya permintaan dari Fraksi Gerindra agar anggota DPRD yang menerima uang segera mengembalikannya. Ketua partai kemudian meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Partai.
Dalam perkembangan berikutnya, Isvie mengaku sempat membahas langkah pengembalian uang itu bersama Prof Zainal Asikin dan Sekretaris Partai Golkar. Dalam pembahasan awal, menurutnya, terdapat kesepahaman bahwa jika memang ada penerimaan uang, maka sebaiknya dikembalikan.
Namun, sikap itu berubah setelah Sekretaris Partai pulang dari pertemuan tersebut. Isvie mengaku menerima telepon yang justru meminta dirinya tidak lagi mencampuri persoalan tersebut.
“Awalnya kami sepakat menyarankan untuk mengembalikan, tapi setelah Sekretaris Partai pulang ke rumahnya, dia menelpon saya dan bilang supaya saya tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Tidak usah ribut lagi karena tidak ada anggota yang menerima. Akhirnya saya diam karena tidak mau ribut dan ambil bagian dalam persoalan ini,” tandasnya. (GA. Ese/Im*)
