Mataram, Garda Asakota.- Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, H Muhamad Aminurlah, menyoroti tidak adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dalam kunjungan resmi Gubernur NTB bersama Menteri PUPR saat meninjau lokasi lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, pada Jum’at 30 Mei 2026 lalu.
Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima dua (2) periode ini mempertanyakan pola koordinasi Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama terkait agenda resmi yang melibatkan pejabat pusat di wilayah Kabupaten Bima.
“Saya sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan mitra sejajar pemerintah provinsi mempertanyakan kemitraan itu. Kok kehadiran gubernur di Kabupaten Bima tanpa didampingi atau bahkan tidak diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang punya wilayah,” kata politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) kepada wartawan, Senin 01 Juni 2026.
Menurutnya, meskipun lahan yang ditinjau merupakan aset milik pemerintah provinsi, namun secara administrasi kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Kabupaten Bima, sehingga koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dinilai menjadi keharusan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kita tahu memang provinsi punya kewenangan, tetapi hadir di wilayah kabupaten menurut saya tidak mungkin tanpa koordinasi. Harus ada komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Haji Maman itu mengaku menyayangkan jika benar Bupati dan Wakil Bupati Bima tidak mengetahui agenda kunjungan tersebut, sementara informasi kehadiran gubernur bersama menteri justru diketahui publik melalui unggahan di media sosial.
“Yang kita sayangkan, bupati dan wakil bupati tidak tahu kehadiran Pak Gubernur dengan menteri. Tiba-tiba publik mengetahui dari ruang media sosial. Ini memunculkan pertanyaan, ada apa sebenarnya?” katanya.
Aminurlah mengungkapkan, dirinya telah meminta agar dilakukan konfirmasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bima terkait informasi tersebut. Bahkan, kata dia, setelah kunjungan gubernur dan menteri, terdapat agenda peninjauan lanjutan oleh pejabat kementerian di lokasi yang sama yang disebut-sebut juga tidak diketahui pemerintah daerah.
“Sekolah Rakyat ini kan nantinya untuk masyarakat Kabupaten Bima juga. Pemerintah kabupaten adalah ujung tombak pelaksanaan program di daerah. Karena itu mereka harus mengetahui setiap program maupun jadwal kunjungan pemerintah provinsi di wilayahnya,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mencederai semangat tata kelola pemerintahan yang mengedepankan koordinasi, sinergi, serta hubungan kemitraan antarpemerintah.
“Ini mencederai tata kelola pemerintahan yang seharusnya dibangun dengan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah itu harus berjalan bersama-sama supaya target dan output pembangunan bisa tercapai,” ujarnya.
Ia pun berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang. Menurut dia, siapa pun pejabat yang hadir ke daerah, termasuk menteri hingga presiden sekalipun, tetap memerlukan komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana program di lapangan.
“Pak Gubernur menghadirkan menteri, bahkan presiden pun bisa. Tetapi tetap harus ada koordinasi dengan kabupaten/kota. Karena pada akhirnya yang mengeksekusi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat itu pemerintah daerah,” pungkasnya.
Berikut naskah berita dengan gaya straight news, berimbang, dan lebih kuat secara jurnalistik dengan memasukkan klarifikasi dari Pemkab Bima:
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima mengaku tidak menerima informasi resmi terkait kunjungan Menteri PUPR bersama Gubernur NTB saat meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Melalui Kepala Bagian Prokopim Setda Kabupaten Bima, Yan Suryadin, mengatakan agenda kunjungan tersebut tidak terkonfirmasi melalui jalur protokoler, baik kepada Prokopim Kabupaten Bima maupun jaringan protokol pemerintah daerah lainnya.
“Agenda Pak Menteri dan Pak Gubernur meninjau lokasi Sekolah Rakyat di Pandai itu tidak terkonfirmasi ke jaringan protokol, baik protokol provinsi maupun protokol Pemkab Bima,” ujar Yan saat dikonfirmasi wartawan, Senin 01 Juni 2026.
Akibat tidak adanya informasi resmi tersebut, kata dia, kunjungan pejabat pusat dan gubernur ke wilayah Kabupaten Bima itu tidak masuk dalam agenda pendampingan Pemerintah Kabupaten Bima.
Menurut Yan, kemungkinan terdapat pertimbangan khusus dari pihak kementerian karena agenda tersebut hanya bersifat singkat atau persinggahan dalam rangkaian kunjungan lain.
“Mungkin ada permintaan khusus dari kementerian atau karena hanya mampir sebentar sehingga tidak dikonfirmasi melalui jalur protokol. Itu yang kami belum tahu,” katanya.
Ia menjelaskan, secara umum setiap kunjungan pejabat kementerian maupun pemerintah provinsi ke daerah biasanya disertai rundown atau agenda tentatif yang dikirim kepada pemerintah daerah sebagai dasar koordinasi.
Dokumen itu, lanjutnya, menjadi acuan Prokopim untuk menindaklanjuti koordinasi lintas perangkat daerah, mulai dari penjemputan, pengamanan, pendampingan hingga agenda kepulangan.
“Biasanya kalau ada kunjungan seperti itu, ada tentatif atau rundown yang dikirim ke kami untuk ditindaklanjuti. Dari situ kami laporkan ke pimpinan dan melakukan koordinasi sejak kedatangan di bandara sampai kegiatan selesai. Untuk kunjungan kemarin kami tidak mendapatkan rundown itu,” jelasnya.
Yan mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan penelusuran internal terkait kemungkinan adanya informasi yang masuk melalui saluran komunikasi resmi.
Namun, berdasarkan pengecekan yang dilakukan, tidak ditemukan pemberitahuan dari kementerian maupun pihak terkait.
“Kami sudah cek, tidak ada informasi yang masuk. Kami juga berkoordinasi dengan OPD terkait, mereka juga belum mendapatkan informasi mengenai agenda tersebut,” ujarnya.
Tak hanya saat kunjungan Menteri PUPR bersama Gubernur NTB, Yan menyebut kunjungan pejabat kementerian lainnya ke lokasi yang sama sebelumnya juga tidak tercatat dalam agenda protokoler Pemkab Bima.
“Kalau kunjungan Dirjen juga, informasi tentatifnya tidak terkonfirmasi ke kami. Biasanya kalau ada agenda seperti itu pasti ada pemberitahuan untuk dasar koordinasi,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Bima memilih tidak berspekulasi mengenai alasan tidak adanya penyampaian informasi tersebut.
“Mungkin ada pertimbangan khusus, mungkin karena waktunya singkat atau ada pertimbangan lain. Kami tidak tahu persis,” pungkasnya. (GA. Im*)
