Gardaasakota.com.-Sejumlah anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kompak menyerukan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Senin 05 Mei 2025.
Kepada sejumlah wartawan, anggota DPRD NTB, Iwan Panjidinata, mengatakan dukungan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa merupakan bentuk aspirasi masyarakat di Pulau Sumbawa yang menghendaki Pulau Sumbawa membentuk Provinsi sendiri terpisah dari Provinsi induknya yakni Provinsi NTB.
“Aspirasi ini atas desakan dari masyarakat Pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kami anggota Dewan Insha Alloh mendukung penuh terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini didampingi anggota Dewan lainnya dari Dapil V seperti H Asaat Abdullah dari Fraksi Partai Nasdem, Syamsul Fikri dari Fraksi Partai Demokrat, dan Rusli Manawari dari Fraksi PPP di kantor DPRD NTB, Senin 05 Mei 2025.
Ia mengaku dukungan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa itu juga pernah disuarakan oleh Politisi DPP Gerindra, Dr Supratman, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI dan hari ini menjabat sebagai Menteri Hukum di Kabinet Prabowo-Gibran.
“Insha Alloh apa yang menjadi pesan beliau dan apa yang menjadi harapan masyarakat Pulau Sumbawa akan terbantukan baik oleh Fraksi Gerindra maupun oleh Kementerian karena dasar yang kami butuhkan dalam perjuangan ini adalah kebersamaan sehingga dalam waktu dekat mudah-mudahan Provinsi Pulau Sumbawa ini segera terbentuk,” kata Iwan.
Ia menyerukan kepada masyarakat Pulau Sumbawa agar tetap dalam koridor perjuangan bersama agar Provinsi Pulau Sumbawa segera terbentuk.
“Mari kita guyub, mari kita sama-sama berjuang agar nilai-nilai perjuangan dapat diijabah oleh Alloh dan Provinsi Pulau Sumbawa dapat segera terwujud,” ajaknya.
Sementara itu, anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Syamsul Fikri, mengatakan alasan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa itu bukan didasari oleh karena perlakuan Provinsi induk yang memarginalkan masyarakat Pulau Sumbawa apalagi menurutnya orang dari Pulau Sumbawa bisa menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB.
“Perjuangan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa ini didasari oleh semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendahulu seperti Almarhumah Hj Siti Maryam R Salahudin, Harun Al Rasyid, dan sejumlah tokoh-tokoh pulau Sumbawa lainnya,” timpalnya.
Ia menepis pembentukan DOB baru ini akan melahirkan daerah miskin baru dan akan terjadi pengurangan anggaran untuk aparatur, gedung dan fasilitas lainnya.
“Itu tidak benar, malah akan banyak muncul potensi baru ketika PPS ini terbentuk apalagi Pulau Sumbawa memiliki kekayaan alam yang potensial seperti dalam aspek perikanan, ketahanan pangan dan aspek pertambangan yang tersebar mulai dari Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima,” ungkapnya.
“Tambang dan Smelter ada di Sumbawa Barat, di Sumbawa ada tambang Blok Elang dan Dodo Rinti, ada juga tambang di Hu’u Dompu yang belum disentuh. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, maka potensi pendapatannya sangat besar untuk masyarakat Pulau Sumbawa,” sambung Syamsul Fikri.
Meski pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa terhalang oleh adanya kebijakan Presiden SBY sebelumnya, namun ia mengaku optimis kebijakan itu dapat dicabut kembali karena adanya desakan dari masyarakat Pulau Sumbawa.
Apalagi ia mengatakan saat kampanye Pilpres lalu, salah satu juru kampanye Prabowo-Gibran, yakni Fahri Hamzah menyuarakan mendukung penuh pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Jadi aspirasi ini bukan aspirasi kaleng-kaleng,” timpalnya.
Menurutnya, seluruh anggota DPRD NTB dari Dapil V Sumbawa dan KSB solid mendukung pembentukan DOB PPS seperti Sambirang Ahmadi, Salman, Abdul Rahim, dan Nurdin.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD NTB dari Dapil V lainnya, Rusli Manawari, yang mengatakan bahwa secara fiskal, kondisi fiskal Pulau Sumbawa sangat layak untuk dijadikan PPS.
“Sangat layak untuk dijadikan PPS karena didukung oleh potensi sumber daya yang melimpah baik dalam aspek pertanian, perikanan, Perkebunan dan pertambangan,” kata Rusli.
Para anggota DPRD NTB dari Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat ini, kata anggota DPRD NTB dari Fraksi Nasdem, Asaat Abdullah, nantinya akan menyuarakan langsung aspirasi pembentukan DOB PPS ini ke Pemerintah Pusat dan DPR RI. (GA. Im*)
