PJ Gubernur NTB, HL Gita Ariadi.
Mataram, Garda Asakota.-
Nama H Lalu Gita Ariadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) dikabarkan menjadi salah satu nama yang ditetapkan Presiden
RI menjadi Penjabat Gubernur NTB.
Nama HL Gita Ariadi sebelumnya diusulkan oleh DPRD NTB menjadi
Penjabat Gubernur NTB bersama dengan dua nama lainnya yakni Sekjen Kemenag RI,
Nizar Ali, dan L Niqman Zahir, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI.
Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir, mengaku sudah mengetahui
akan adanya informasi terkait dengan penetapan Sekda NTB. HL Gita Ariadi,
menjadi penjabat Gubernur NTB.
“Hanya saja fisik suratnya belum kita lihat,” ujar Wakil
Ketua DPRD NTB, H Muzihir, kepada sejumlah wartawan, Jum’at 01 September 2023.
Meski demikian, pria yang juga Ketua Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) NTB ini mengaku bersyukur atas penunjukan orang daerah menjadi
Penjabat Gubernur oleh Presiden.
“Kita bersyukur aja. Orang daerah ditunjuk Presiden,”
timpalnya.
Ia berharap Penjabat Gubernur NTB yang ditunjuk Presiden RI nantinya
dapat segera melakukan langkah penyehatan terhadap APBD NTB.
“PR nya hanya menyehatkan APBD. Itu saja. Kalau bisa, APBD kita
2024 bisa sehat. Dan di tahun 2023 ini utang tuntas,” harapnya.
Sosok HL Gita Ariadi menurutnya sangat memahami terkait
dengan kondisi APBD NTB dan cara menyehatkannya.
“Kira-kira dimana ‘bocornya’, beliau juga mengetahuinya. Dan
kebocoran itu harus disumpel agar tidak bocor lagi,” ungkapnya.
Soal masih adanya tunggakan utang tahun 2022 sekitar Rp100
Milyar serta belum adanya program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 juga
menjadi atensi pihaknya.
“Sisa utang sebesar Rp100 Milyar tersebut bisa tuntas tahun
ini, insha Alloh. Hanya saja yang menjadi masalah ini adalah tidak adanya program
kegiatan yang berjalan di tahun 2023 ini. Padahal ini sudah masuk triwulan
kedua. Nah inilah tugas berat PJ Gubernur,” kata H Muzihir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Naufar Furqoni
Farinduan, menilai sosok HL Gita Ariadi, menjadi pilihan terbaik bagi
masyarakat NTB untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan sampai dengan
terpilihnya Gubernur NTB definitif.
“Mik Gita harus segera mengambil langkah cepat melakukan
langkah strategis khususnya terkait masalah kondisi keuangan daerah,” ujar pria
yang akrab disapa Farin ini.
“Tentu harapan dengan Gita menjadi Pj Gubernur otoritasnya
lebih kuat khususnya masalah devisit anggaran bisa cepat terselesaikan semoga
tidak ada perubahan,” sambungnya lagi.
Selain utang di momen politik, ia juga meminta supaya Miq
Gita bisa menjaga netralitas ASN. Karena kembali lagi, lanjutnya, PJ itu
ditetapkan bukan dipilih dalam kontestasi politik melainkan PJ dalam rangka
mengisi kekosongan jabatan gubernur.
“Harapan kita sebagai putra daerah tata kelola pemerintahan
di daerah tidak beririsan langsung dengan kepentingan politik pihak manapun. Jangan
sampai PJ ini berdiri langsung di atas kepentingan politik,” pungkasnya. (GA.
Im*)
