Mataram, Garda Asakota – Kekecewaan mendalam dirasakan puluhan orang tua calon siswa SMA di Kota Mataram setelah anak-anak mereka yang semula dinyatakan lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili, tiba-tiba berubah status menjadi tidak diterima hanya beberapa jam setelah pengumuman.
Merasa ada kejanggalan, sekitar 50 orang tua calon siswa mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada Selasa (30/6/2026). Mereka meminta penjelasan sekaligus transparansi terkait perubahan hasil seleksi yang dinilai merugikan calon peserta didik.
Perwakilan orang tua calon siswa, Ibu Rusmini, warga Pagesangan, mengaku anaknya, sempat dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Mataram melalui jalur domisili pada Jumat sore. Namun, sekitar pukul 21.00 WITA di hari yang sama, status kelulusan di akun SPMB Online tiba-tiba berubah menjadi tidak diterima.
“Kami sudah senang anak kami diterima di SMA Negeri 1. Tapi malam harinya statusnya berubah menjadi tidak diterima. Kami benar-benar kecewa karena seperti dipermainkan,” ujarnya kepada wartawan media ini, Selasa 30 Juni 2026.
Tidak hanya status kelulusan yang berubah, Rusmini juga menyoroti perubahan jumlah kuota siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Mataram. Menurutnya, berdasarkan pengumuman awal, jumlah peserta yang diterima tercatat sebanyak 255 orang. Namun beberapa jam kemudian berubah menjadi hanya 205 orang.
“Itu yang kami pertanyakan. Kenapa kuotanya bisa berubah dari 255 menjadi 205? Ke mana 50 kuota itu? Sampai sekarang tidak ada penjelasan yang kami terima,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, para orang tua sudah dua kali mendatangi Dinas Pendidikan NTB untuk meminta klarifikasi. Pada pertemuan pertama mereka hanya diterima operator pengaduan SPMB yang menyarankan agar mengikuti perkembangan melalui akun SPMB Online.
Sementara dalam pertemuan kedua, rombongan diterima Kepala Bidang SMA Dinas Dikbud NTB, M. Toha. Namun, menurut Rusmini, substansi pertanyaan mengenai penyebab berubahnya hasil seleksi dan berkurangnya kuota tetap tidak dijawab.
“Kami hanya diarahkan mencari sekolah lain yang masih memiliki kuota kosong. Padahal yang kami tanyakan bukan itu. Kami ingin tahu kenapa sistem bisa berubah. Kenapa anak yang sudah diumumkan diterima bisa tiba-tiba tidak diterima,” katanya.
Rusmini menegaskan, para orang tua tidak ingin menuduh adanya pihak tertentu yang bermain dalam proses seleksi. Namun mereka meminta pemerintah membuka data secara transparan agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
“Kami tidak ingin menuduh siapa-siapa. Yang kami minta hanya transparansi data. Kalau memang ada kesalahan sistem, jelaskan. Kalau ada kesalahan operator, jelaskan. Jangan dibiarkan menggantung seperti ini,” ujarnya.
Ia bahkan mempertanyakan alasan adanya peserta yang tercatat memiliki jarak hanya sekitar 86 meter dari SMA Negeri 1 Mataram, padahal menurutnya kawasan di sekitar sekolah didominasi kompleks perkantoran dan bukan permukiman warga.
“Yang kami lihat di sistem ada jarak terdekat 86 meter. Kami mempertanyakan itu karena setahu kami di sekitar sekolah itu bukan kawasan permukiman. Ini yang juga perlu dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Menurut Rusmini, persoalan ini tidak hanya dialami anaknya. Puluhan calon siswa dari wilayah zonasi mengalami nasib serupa setelah hasil kelulusan berubah.
Karena itu, ia berharap Dinas Pendidikan NTB segera mengambil langkah konkret agar hak para calon siswa tidak hilang akibat persoalan administrasi maupun sistem.
“Kalau memang sejak awal anak kami tidak diterima, mungkin kami bisa menerima. Tapi ini sudah diumumkan diterima, lalu beberapa jam kemudian dibatalkan. Itu sangat menyakitkan bagi anak-anak kami,” ungkapnya.
Rusmini juga meminta pemerintah mengembalikan kuota sesuai pengumuman awal apabila memang kuota awal sebanyak 255 siswa benar adanya.
“Kalau memang sejak awal kuotanya 255, ya biarkan tetap 255. Jangan diubah-ubah setelah pengumuman. Anak-anak kami jangan dijadikan korban. Mereka hanya ingin bersekolah di SMA yang memang menjadi haknya sesuai zonasi,” pungkasnya. (GA. Im*)
