Mataram, Garda Asakota – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Barisan Aspirasi Rakyat Nusantara (BARA) NTB menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB, Rabu (10/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Menteri Agama RI untuk mengevaluasi total jajaran Kemenag NTB, termasuk mencopot Kepala Kanwil Kemenag NTB yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pondok pesantren.
Aksi yang diikuti puluhan aktivis itu berlangsung di depan gerbang Kantor Kanwil Kemenag NTB. Massa membawa lembaran tuntutan, serta sempat membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap maraknya dugaan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat.
Ketua Umum BARA NTB, Fandi Ahmad, dalam orasinya menegaskan bahwa berulangnya kasus dengan pola yang hampir sama menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan dan perlindungan terhadap santri.
“Terjadi kelemahan serius dalam sistem pengawasan dan perlindungan terhadap santri yang selama ini dijalankan. Berulangnya kasus dengan pola yang hampir sama menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penanganan belum berjalan maksimal,” tegas Fandi di hadapan massa aksi.
Menurutnya, publik berhak mempertanyakan efektivitas pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Agama terhadap pondok pesantren yang berada dalam ruang lingkup pengawasannya.
“Ketika kasus serupa terus muncul dari waktu ke waktu, maka publik berhak meminta pertanggungjawaban moral dan administratif dari institusi yang memiliki fungsi pengawasan,” ujarnya.
Meski demikian, BARA NTB tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan meminta seluruh dugaan pelanggaran diproses secara objektif sesuai fakta dan hukum yang berlaku.
Fandi menilai persoalan yang terjadi tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus individual semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
“Ketika terjadi kegagalan pengawasan yang berdampak pada keselamatan dan masa depan anak-anak, maka harus ada bentuk pertanggungjawaban yang jelas. Desakan pencopotan pejabat bukan semata persoalan individu, tetapi sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan sistem pengawasan yang dinilai tidak efektif,” katanya.
Dalam aksi tersebut, BARA NTB juga menyampaikan sejumlah tuntutan konkret guna mencegah terulangnya kasus serupa di lingkungan pondok pesantren. Di antaranya melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pondok pesantren yang memiliki catatan pelanggaran atau laporan masyarakat, membentuk satuan tugas independen pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta menerapkan sistem pengawasan berkala yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak.
Selain itu, mereka meminta penyediaan saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses santri maupun wali santri, pemberian sanksi tegas kepada pihak yang terbukti menutupi kasus, pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta transparansi dalam penanganan setiap kasus.
BARA NTB juga mengingatkan agar keselamatan santri menjadi prioritas utama seluruh pihak.
“Kepada Kementerian Agama, kami meminta agar keselamatan santri ditempatkan di atas kepentingan citra institusi. Jangan ada lagi pembiaran dan sikap defensif terhadap kritik masyarakat,” kata Fandi.
Sementara kepada aparat penegak hukum, BARA NTB meminta penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual.
Mereka juga mengajak seluruh pengelola pondok pesantren menjadikan lembaga pendidikan keagamaan sebagai ruang yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
“Pesantren adalah tempat mencetak generasi penerus bangsa, bukan tempat yang meninggalkan trauma bagi anak-anak yang dititipkan oleh orang tua,” ujarnya.
BARA NTB menegaskan akan terus mengawal proses penanganan berbagai kasus yang mencuat, mengawasi kinerja pihak terkait, serta mendampingi para korban dalam memperjuangkan keadilan.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Namun hingga aksi berakhir, tidak terlihat adanya pejabat Kanwil Kemenag NTB yang menemui massa untuk menerima atau menanggapi tuntutan yang disampaikan para demonstran. (GA. Im)
