Mataram, Garda Asakota –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Rapat Paripurna yang mengagendakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 yang digelar diruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Rabu 24 Juni 2026.
Dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD NTB, Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, Sekda Abul Chair, Perwakilan OPD dan Forkopimda, masing-masing Juru Bicara menyampaikan PU Fraksinya dalam paripurna tersebut.
Salah satu isu atau masalah yang menjadi sorotan Fraksi-fraksi Dewan adalah tingginya SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp431 miliar.
Salah satu fraksi yang menyoroti soal ini adalah Fraksi Partai Gerindra. Bagi Gerindra, angka tersebut bukanlah sebuah prestasi efisiensi, melainkan sinyal masih lemahnya penyerapan program dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
Menurut Fraksi Gerindra, lonjakan SiLPA hingga Rp431,016 miliar menunjukkan bahwa masih terdapat anggaran yang belum mampu dikonversi menjadi program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dana yang tersimpan di kas daerah tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“SiLPA lebih dari Rp431 miliar ini bukanlah prestasi efisiensi, melainkan indikasi lemahnya serapan program. Dana ratusan miliar yang tidak bergerak di rekening kas daerah sejatinya sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Fraksi Gerindra.
Gerindra menilai tingginya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Pasalnya, semakin besar dana yang mengendap di akhir tahun anggaran, semakin besar pula potensi program pembangunan yang tertunda atau tidak terlaksana secara optimal.
Fraksi Gerindra juga mengaitkan tingginya SiLPA dengan rendahnya serapan belanja daerah. Dari total pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp6,49 triliun, realisasi belanja dan transfer hanya mencapai Rp6,05 triliun atau menyisakan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp445,36 miliar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gerindra mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah, memperkuat manajemen risiko pengadaan barang dan jasa, serta memastikan pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta agar SiLPA yang tersedia segera diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dana tersebut, menurut mereka, dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat sektor UMKM, membantu petani, nelayan, peternak, hingga meningkatkan kesejahteraan tenaga PPPK paruh waktu yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Gerindra menegaskan bahwa ke depan perencanaan APBD harus lebih presisi dan berorientasi pada hasil. Setiap rupiah yang tersedia dalam APBD harus mampu segera diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat NTB.
“Anggaran yang tersedia harus lebih cepat dikonversi menjadi program pembangunan yang berdampak nyata. Jangan sampai uang rakyat hanya mengendap di kas daerah sementara kebutuhan masyarakat masih sangat besar,” tegas Fraksi Gerindra.
Bagi Fraksi Gerindra, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari laporan keuangan yang baik atau raihan opini WTP, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat NTB.
Selain Fraksi Partai Gerindra, sorotan yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar.
Dalam pandangan umum yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Efan Limantika, Rabu (24/6/2026), Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap besarnya SiLPA yang mencapai Rp431,016 miliar, atau meningkat 157,05 persen dibandingkan SiLPA tahun 2024 yang sebesar Rp167,675 miliar.
Menurut Golkar, besarnya SiLPA tidak boleh hanya dipandang sebagai sisa anggaran yang akan menjadi penerimaan pembiayaan pada tahun berikutnya. Lebih dari itu, angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Besaran SiLPA mengindikasikan adanya efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara berkualitas,” tegas Efan saat menyampaikan pandangan fraksinya.
Fraksi Golkar menilai urgensi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tidak hanya sebatas melegitimasi SiLPA tahun sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam APBD tahun berjalan. DPRD juga harus memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai catatan, temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus memberikan arah kebijakan yang lebih tepat pada tahun-tahun mendatang.
Dalam dokumen pertanggungjawaban APBD 2025, peningkatan SiLPA juga beriringan dengan kenaikan saldo kas pemerintah daerah yang mencapai Rp431,841 miliar per 31 Desember 2025 atau naik 153,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, saldo anggaran lebih (SAL) akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp431,016 miliar, meningkat Rp263,340 miliar dibandingkan tahun 2024.
Meski demikian, Fraksi Golkar tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas capaian realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,476 triliun, PAD Rp2,764 triliun, pendapatan transfer Rp3,532 triliun, serta realisasi belanja daerah Rp6,051 triliun sepanjang tahun 2025.
Golkar menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan anggaran atau raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemprov NTB untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut. Yang lebih penting, APBD harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah menjadikan besarnya SiLPA tahun 2025 sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program prioritas, dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Bagi Golkar, APBD yang baik bukan hanya APBD yang tertib administrasi, tetapi APBD yang mampu mengubah angka-angka dalam laporan keuangan menjadi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat NTB. (GA Ese*)
