Dua Proyek SPAM di Kabupaten Bima Tembus Rp1 Miliar, Kadis PUPR Bungkam

Papan informasi proyek Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan nilai kontrak Rp766.449.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026. Proyek dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender ini dilaksanakan oleh CV. Serikandi dengan konsultan pengawas CV. Tawali Estetika Consultant. Kegiatan ini dalam pendampingan Kejaksaan Negeri Bima. Foto: Ist

Bima, Garda Asakota.-Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bima tahun 2026 ini banyak meluncurkan paket fisik di sejumlah wilayah, salah satunya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Garda Asakota, setidaknya ada dua proyek SPAM yang anggarannya tembus Rp1 miliar, yakni Pembangunan SPAM Pela Parado senilai Rp1.797.447.907 dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rabakodo Kecamatan Woha senilai Rp1.599.999.999.

Selain itu, terdapat juga kegiatan Perluasan SPAM di Desa Samili Kecamatan Woha dengan nilai Rp766,4 juta.

Proyek SPAM tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan layanan air minum.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik, S.T., M.T., yang berusaha dikonfirmasi media ini terkait dengan pekerjaan paket proyek tersebut belum merespon hingga berita ini naik tayang.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos, membenarkan adanya alokasi anggaran SPAM untuk ketiga paket proyek tersebut. “Ya, benar yang di Samili sama Rabakodo lagi dalam tahap pekerjaan dan yang di Pela Parado belum tayang,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu siang (7/10/2026).

Nukrah memastikan khusus SPAM Pela Parado anggarannya tetap ada di APBD Perubahan 2026 dan sedang tender.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bima, Rafidin, S.Sos meminta kepada Bupati Bima agar menegur pimpinan OPD yang kurang proaktif dalam merespon aduan maupun keluhan dan polemik terkait pembangunan yang terjadi di lapangan.

Ia menegaskan bahwa kejujuran dan transparansi dari setiap kebijakan harus menjadi tujuan utama dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima.

“Jadi saya meminta kepada bupati agar memberikan teguran kepada pimpinan OPD yang dingin dalam menyikapi setiap aduan atau polemik terkait dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan,” tegas Rafidin. (GA. 212*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page