Nota Pengantar LKPJ Bupati Bima Tahun Anggaran 2022

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, saat membacakan nota pengantar LKPJ Bupati Bima tahun anggaran 2022

BUPATI BIMA

NOTA PENGANTAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI BIMA TAHUN ANGGARAN 2022

Disampaikan pada
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima
Maret 2023

–  Pimpinan
dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bima;

–  Wakil
Bupati Bima;

– Anggota
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima dan Ketua Pengadilan  Negeri  Raba-Bima;

–   Sekretaris
Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Para Kepala Bagian, Para Camat, Pejabat


     Eselon III, dan IV serta
pejabat fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Bima;

–   Ketua
TP PKK Kabupaten Bima

–   Pimpinan
Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD;

–  Pimpinan
Perguruan Tinggi, Pimpinan Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan,

   Organisasi Pemuda dan Wanita;

–  Ketua
Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Keagamaan;

–  Rekan-rekan
Insan Pers;

–  Singkatnya
Hadirin Sidang Dewan Yang terhormat.

Bismillaahirrahmaanirrahiim

 Assalamu‘Alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

                 Pada
kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya, kita
masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Bima dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022, dalam keadaan sehat
walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

                 Pada
kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah Saya bersama Wakil Bupati
menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang
terhormat, yang senantiasa memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam
bingkai kemitraan yang harmonis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dalam suasana yang kondusif. Demikian pula, Kami sampaikan
terima kasih kepada segenap jajaran aparatur pemerintah, BUMN, BUMD, Pengusaha,
Swasta serta segenap masyarakat Kabupaten Bima.

Ketua DPRD, M Putra Ferryandi, S.IP, memimpin jalannya paripurna penyampaian LKPJ Bupati Bima tahun 2022

Hadirin yang terhormat,

             
Laporan pertanggungjawaban Akhir tahun anggaran pada dasarnya merupakan
penyampaian  atas capaian dan progres
serta kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan
permasalahan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera sebagaimana tertuang pada
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah secara optimal sesuai dengan kemampuan daerah.

Berikut Kami sampaikan pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 berdasarkan realisasi per tanggal 31 Desember 2022 sebelum
diaudit oleh BPK RI :

 Pendapatan Daerah, pada APBD Perubahan Tahun 2022
ditargetkan sebesar Rp.1.804.124.798.351.00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.775.593.701.273,54 atau 98,42%, rincian pendapatan daerah tersebut
dijelaskan sebagai berikut :

 •   Pendapatan
Asli Daerah, ditargetkan sebesar Rp.160.302.563.946,00 dan terealisasi sebesar
Rp.139.735.558.572,54 atau 87,17 %.

•   Pendapatan
Transfer, ditargetkan sebesar Rp. 1.623.852.773.835,00 dan terealisasi    sebesar 
Rp.1.617.563.205.623,00 atau 99,61%.

•   Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar 
Rp. 19.969.460.570.00     dan
terealisasi sebesar Rp. 18.294.937.078,00 atau 91,61%.

Belanja Daerah, pada APBD Perubahan Tahun 2022,
dialokasikan sebesar Rp.1.858.624.691.773,00
dan terealisasi sebesar Rp.1.800.082.580.161,08 atau 96,85%, rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

 •   Belanja
Operasi, dialokasikan sebesar Rp.1.306.101.139.943,00 dan terealisasi sebesar          Rp.1.256.157.916.096,08 atau 96,18%.

 •   Belanja
Modal, dialokasikan sebesar Rp. 252.990.748.734,00 dan terealisasi sebesar Rp.
246.632.071.218,00  atau 97,49 %.

 •   Belanja
Tidak Terduga, dialokasikan sebesar Rp.12.933.969.700,00 dan terealisasi        sebesar Rp.11.946.886.392,00 atau 92,37
%.

 •   Belanja
Transfer, dialokasikan sebesar Rp.286.598.833.396,00 dan terealisasi sebesar
Rp.285.345.706.255,00 atau 99,56 %.

 Kebijakan pembiayaan daerah, diarahkan pada
Penerimaan Pembiayaan daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp.59.099.893.422,00 dan
terealisasi Rp.58.394.893.416,52 atau 98,81% dan Pengeluaraan Pembiayaan sebesar
Rp.4.600.000.000,00 dan terealisasi Rp.4.200.000.000,00 atau 91,30%.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin Yang
Berbahagia,

Dalam upaya mewujudkan Visi yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah
(Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal)”. Berikut kami sampaikan capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2022 berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah :

 1.    Urusan Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

                Dalam rangka penyelenggaraan urusan
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dialokasikan anggaran
Rp.159.214.109.349,00 dan terealisasi sebesar Rp.150.974.200.900,00 atau
94,82%.

                Capaian indikator kinerja daerah pada
Tahun 2022 untuk Harapan Lama Sekolah adalah 13,58 tahun. Jumlah ini mengalami
peningkatan dari tahun 2021 yaitu 13,39 tahun atau 101,34 % dari target .

                 Capaian indikator kinerja daerah pada
Tahun 2022 untuk Rata – rata lama sekolah adalah 7,91 tahun. Jumlah ini
mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 8,17 tahun atau 103,42 % dari
target .

                Jumlah SD terakreditasi minimal B pada
Tahun 2022 sebanyak 318 sekolah Sedangkan jumlah SMP yang terakreditasi minimal
B sebanyak 79 sekolah.

 2.    Urusan Kesehatan

                Penyelenggaraan urusan kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran
sebesar Rp.93.408.016.697,00 dan terealisasi sebesar Rp.78.651.264.033,00 atau
84,20%, diarahkan pada perumusan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian
penyakit serta pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat-obatan, alat
Kesehatan dan tenaga Kesehatan  yang
memadai bagi pelayanan masyarakat. Dengan capaian kinerja antara lain :

                Capaian indikator kinerja daerah pada
Tahun 2022 untuk Angka Harapan Hidup adalah 66,87 tahun. Angka ini mengalami
peningkatan dari Tahun 2021 yaitu 66,5 Tahun.

        Capaian
indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Prevalensi Balita Stunting
adalah 13,90 %. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu 18,2 %
atau melampaui 154,68 % dari target RPJMD.

        Urusan
Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Bima pada Tahun Anggaran 2022 mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp.83.299.634.142,00 dan terealisasi sebesar
Rp.82.644.225.263,00 atau 99,21%.

                Capaian kinerja RSUD pada Tahun 2022
juga diukur dari peningkatan pendapatan dari target sebesar
Rp.62.498.354.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.268.997.689,86 atau 118,83%.

 3.    Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

                Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah
Daerah mengalokasikan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebesar Rp.126.436.009.926,00 dan terealisasi sebesar Rp.123.344.856.648,00
atau 97,56%, yang di arahkan pada terwujudnya infrastruktur yang berkualitas
dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan capaian kinerja antara lain:

                Capaian indikator kinerja daerah pada
Tahun 2022 untuk Persentase Kemantapan jalan adalah 57,23 % atau 475.906 km
dari total panjang jalan 831,611 km. Jumlah ini mengalami peningkatan dari
Tahun 2021 yaitu 55,6% atau 462.346 km dari total panjang jalan 831,611km

                Capaian indikator kinerja daerah pada
Tahun 2022 untuk Persentase jaringan Irigasi berfungsi baik adalah 57,83 % atau
6.074 Ha dari luas daerah irigasi kewenangan kabupaten 17.370 Ha. Jumlah ini
mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 45,5%.

 4.    Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

                Pemerintah
Daerah mengalokasikan anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp.30.156.732.769,00 dan
terealisasi sebesar Rp.30.053.950.354,00 atau 99,66%, yang diarahkan tersedianya
lahan,kawasan pemukiman dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Kabupaten
Bima dengan capaian kinerja antara lain:

                                Jumlah
unit rumah korban bencana yang ditangani pada Tahun 2022 sebanyak 219 rumah.
Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni sebanyak 35.986 rumah dari jumlah
keseluruhan rumah yang ada di Kabupaten Bima sebanyak 116.298 rumah atau
30,94%.

Suasana rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Bima tahun 2022 yang dihadiri oleh segenap anggota DPRD Kabupaten Bima

5.    Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

                Dalam rangka penyelenggaraan urusan
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi
Pamong Praja dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.368.000.000,00 dan terealisasi
sebesarRp.8.349.900.000,00 atau 99,78%, yang diarahkan pada penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban, ketentraman
umum serta perlindungan kepada masyarakat. Capaian indicator kinerja daerah
pada 2022 untuk Persentase Penanganan konflik social adalah 100 %. dari target.

                Urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat juga dilaksanakan oleh BPBD dengan alokasi anggaran
Rp.2.759.121.309,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.692.587.725,00 atau
97,59%.  Capaian indicator kinerja daerah
dalam rangka peningkatan kapasitas penanggulangan bencana pada Tahun 2022
sebesar 56%,mengalami peningkatan dibanding capaian 2021 sebesar 48%.

                Urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat juga dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelematan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.495.488.480,00 dan
terealisasi Rp.2.318.199.092,00 atau 92,90%. yang diarahkan untuk pencegahan
dan pengendalian kebakaran, penyelamatan serta mengevakuasi korban bencana, hal
ini dapat terlihat dari kesiapan relawan yang memenuhi  standar kualifikasi.      

 6.    Urusan Sosial

                Penyelenggaraan
urusan sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.178.700.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.3.945.235.211,00 atau 94,41%,Capaian indikator kinerja
daerah pada Tahun 2022 untuk Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang Dibantu dan ditangani adalah 67,28 % atau tertangani sebanyak 7.707
orang dari Jumlah PMKS sebanyak 14.460 orang, Angka ini mengalami peningkatan
dari tahun 2021 yaitu 60,81 %.

                Capaian indikator kinerja daerah
pada Tahun 2022 untuk Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan
bencana sosial adalah 100%. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana daerah
sebanyak 895 orang.

                Capaian
indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Jumlah Desa yang melaksanakan
verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah 134
desa. Angka ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu 40 desa.

 7.    Urusan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

                Dalam rangka penyelenggaraan urusan
ketenagakerjaan dan transmigrasi, dialokasikan anggaran sebesar
Rp.2.715.055.956,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.487.881.477,00 atau 91,63%,
yang diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan kepada masyarakat untuk
mendapatkan keahlian serta memberikan informasi terkait bursa lapangan
pekerjaan, dengan capaian kinerja antara lain :

                Jumlah tenaga kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi sebanyank 128 Orang, dan jumlah pencari kerja yang
ditempatkan sebanyak 1.733 Orang dari total pencari kerja yang terdaftar
sebanyak 1.944 orang atau 89,14%.

8.    Urusan Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

                Pemerintah daerah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp.12.474.007.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.10.862.920.587,00 atau 87,08%.

                Capaian indikator kinerja daerah pada
Tahun 2022 untuk Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan
adalah 34%. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 32%.

                Capaian indikator kinerja daerah pada
Tahun 2022 untuk Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang
ditangani/ditindaklanjuti adalah 100%. Jumlah ini mengalami peningkatan dari
tahun 2021 yaitu 81%.

 9.    Urusan Pangan

                Untuk penyelenggaraan urusan Ketahanan
Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.910.100.100,00 dan terealisasi
sebesar Rp.5.783.638.955,00 atau 97,86%.

                Capaian
Kinerja Ketersediaan Pangan sebanyak 208.738 Ton dari jumlah kebutuhan konsumsi
masyarakat Kabupaten Bima sebanyak 62.118 ton atau 336,04%.

                Capaian
indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Ketersediaan Energi PerKapita
adalah 7.915 Kkal/kapita/hari. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021
yaitu 7.356 Kkal/kapita/hari.

                Capaian
indikator kinerja daerah pada Tahun 2022 untuk Ketersediaan Protein PerKapita
adalah 235  Gram/kapita/hari. Jumlah ini
mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu 189,94 Gram/kapita/hari.

 10.
Urusan Pertanahan

                Dalam rangka penyelenggaraan urusan
pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman dialokasikan anggaran
sebesar Rp.5.005.354.260,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.236.415.012,00 atau
78,31% dengan capaian kinerja antara lain: pembebasan 6 (enam) lokasi tanah
untuk pembangunan kepentingan umum.

 11.
Urusan Lingkungan Hidup

                Dalam rangka penyelenggaraan urusan
Lingkungan Hidup, dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.697.210.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.4.658.885.467,00 atau 99,18%.

                Pengolahan
persampahan baik pengurangan maupun penanganan pada Tahun 2022 sebanyak 26.308
Ton dari volume timbunan sampah Kabupaten sebanyak 141,127 atau 18,64%

 12.  Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

                Pemerintah
Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.612.858.550,00 dan terealisasi
sebesar Rp.2.510.913.210,00 atau 96,10%.

                Jumlah
kepemilikan Akta Kelahiran penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak               156.661 jiwa dari jumlah penduduk
usia 0-18 sebanyak 159.786 jiwa atau 97,14%.

                Persentase perekaman dan dan terealisasi
memiliki KTP elektronik pada Tahun 2021 
sebanyak 310.117 perekaman, mengalami peningkatan pelayanan pada Tahun
2022 sebanyak 347.973 perekaman dari total 388.206 penduduk berumur 17 Tahun
keatas yang wajib memiliki KTP elektronik atau 89,64%.

 13.  Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

                Dalam rangka Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran
sebesar  Rp.4.635.998.973,00 dan terealisasi
sebesar Rp.4.446.346.189,00 atau 95,91%, yang diarahkan pada terwujudnya
kemandirian masyarakat dan desa melalui pemberdayaan dan tata kelola pemerintah
yang baik serta pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa, dengan  capaian kinerja  antara lain :

                Berdasarkan
indeks desa membangun, terdapat 49 desa tertinggal, 106 Desa yang berkembang,
34 desa maju dan 2 desa mandiri..

 14.  Urusan Perhubungan

                Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan
Urusan Perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.947.509.724,00 dan
terealisasi sebesar Rp.4.346.074.599,00 
atau 87,84%, yang diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan transportasi
daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas dan barang.

 15.  Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

                Pada Tahun Anggaran 2022, Urusan
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp.1.811.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.794.269.025,00 atau
99,07%. Pada tahun 2022 dinas KOMINFO sudah meluncurkan Aplikasi Santabe (Sign
Authentication Electronic Based) 
Aplikasi Santabe ini merupakan aplikasi Tanda Tangan Digital yang sudah
digunakan oleh 6 OPD dalam mempercepat penyelenggaran urusan pemerintahan.

 16.  Urusan Koperasi dan UKM

                Dalam upaya memajukan sektor
perkoperasian dan UKM, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp.2.609.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.588.687.650,00 atau 99,22%,
yang diarahkan terwujudnya koperasi dan usaha kecil menengah yang berkualitas,
maju dan berdaya saing dengan capaian kinerja antara lain :

                Meningkatnya koperasi yang berkualitas
dan Kesehatan KSP/USP 113 koperasi Tahun 2021 menjadi 139 koperasi pada Tahun
2022.

 17.  Urusan Penanaman Modal

                Penyelanggaraan urusan Penanaman
Modal  dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan PTSP dengan alokasi anggaran Rp.3.133.235.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp.2.439.366.705,00 atau 77,85%. Yang diarahkan mewujudkan pelayanan
prima dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal
dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Bima. Hal
ini dapat terlihat dari jumlah investasi pada Tahun 2021 sebesar
Rp.240.361.924.848,00 mengalami peningkatan pada Tahun 2022 sebesar
Rp.272.060.776.717,00 atau 13,18%.

 18.  Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

                Untuk penyelenggaraan urusan
perpustakaan dan kearsipan dialokasikan anggaran sebesar Rp.994.400.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.972.920.965,00 atau 97,84% yang diarahkan pada
peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan pengelolaan kearsipan
sesuai standar baku oleh semua perangkat daerah.

 Hadirin
Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya pada penyelenggaraan Urusan Pilihan,
dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

 1.    Urusan Kelautan dan Perikanan

        Untuk
mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2022,
dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.143.925.400,00 dan terealisasi sebesar
Rp.13.987.226.816,00 atau 98,89%. yang diarahkan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang
unggul. Dengan capaian  kinerja antara
lain : Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) pada tahun 2022 sebanyak
260.801,60 Ton.

 2.    Urusan Pertanian

                Dalam
upaya mendukung penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan
Perkebunan, pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.49.512.340.866,00
dan terealisasi sebesar Rp.48.260.657.127,00 atau 97,47%. Capaian produksi padi
sebanyak 243.679 ton, jagung sebanyak 608.912 ton, kedelai sebanyak 3.817 ton
dan bawang merah sebanyak 143.051 ton.

                 Sementara
itu, Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan, dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.085.294.315,00 dan terealisasi
sebesar Rp.9.839.126.975,00 atau 97,56%, yang diarahkan dalam peningkatan hasil
produksi peternakan dan pencegahan penyakit menular ternak, dengan capaian
kinerja antara lain :

                Jumlah
populasi dari seluruh ternak sebanyak 477.632 ekor pada Tahun 2022  juga telah dilaksanakan vaksinasi ternak baik
ternak besar, ternak kecil dan unggas 
sebanyak 226.465 ekor atau 47,41%.

 3.    Urusan Pariwisata

                Pada
Tahun Anggaran 2022 penyelenggaraan Urusan Pariwisata, mendapat alokasi
anggaran Rp.2.650.249.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.341.351.420,00 atau
88,34% yang diarahkan pada program pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif serta adanya kunjungan 12.565 orang
wisatawan domestik.

 4.    Urusan Perindustrian dan Perdagangan

                Pemerintah
Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.4.882.285.120,00 dan terealisasi
sebesar Rp.4.747.672.125,00 atau 97,24%, yang diarahkan pada terwujudnya sector
Industri dan perdagangan sebagai roda penggerak 
perekonomian. Dengan capaian kinerja antara lain : 

                Jumlah
pelaku usaha pada Tahun 2021 memiliki 
izin sesuai ketentuan sebanyak 9.850 izin mengalami peningkatan pada
Tahun 2022 sebanyak 12.025 izin dari jumlah keseluruhan pelaku usaha diwilayah
kabupaten sebanyak 26.689.

 Hadirin
Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya kami sampaikan pelaksanaan urusan
penunjang Pemerintah Daerah sebagai berikut :

 1.    Penyelenggaraan Urusan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.5.756.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.402.453.592,00 atau 93,85%,
yang diarahkan pada koordinasi, perencanaan, pelaporan dan mengevaluasi serta
penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD dengan capaian Kinerja antara lain :

        Tingkat
Kesesuaian dokumen RKPD Tahun 2022 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah
sebesar 100 %, dengan rincian 174 Program dan 509 kegiatan dengan sub kegiatan
1.886.

        Jumlah
usulan masyarakat melalui musrenbang partisipatif tingkat kecamatan yang
terakomodir dalam dokumen RKPD Kabupaten Bima Tahun 2022 sebanyak 512 usulan
kegiatan dari 1.111 total kegiatan keseluruhan atau 46%.

2.    Penyelenggaraan Urusan Keuangan
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2022
dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.533.237.798,00 dan terealisasi sebesar Rp.
8.124.057.887,00 atau 95,20% yang diarahkan pada peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
serta penataan asset.

3.    Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan, dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.550.599.926,00 dan terealisasi
sebesar Rp.3.258.109.090,00 atau 91,76% yang diarahkan pada peningkatan
profesioanl sumber daya aparatur pemerintah daerah melalui proses rekrutmen
yang bermutu dan transparan serta Pendidikan dan pelatihan dalam mengasah
kemampuan ASN.

4.    Penyelenggaraan
fungsi penunjang lainnya/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, pada
Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.604.020.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 5.515.021.136,00 atau 98,41%. Capaian indikator kinerja daerah pada
upaya tindak lanjut pengawasan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar
88% dibandingkan Tahun 2021 mencapai 85%.

5.    Penyelenggaraan
fungsi penunjang lainnya Bappenda, Tahun 2022 dialokasikan anggaran
sebesar   Rp.3.300.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 3.217.777.547,00 atau 97,51% yang diarahkan antara lain
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat
atas kewajiban mambayar pajak, retribusi 
dan pendapatan lain-lain. Pada Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bima sebesar Rp.139.735.558.572,54 dari target Rp.160.302.563.946,00
atau 87,17%.

 Hadirin
Sidang Dewan Yang Terhormat,

                Penyelenggaraan
fungsi penunjang lainnya, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, pada Tahun
2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.41.315.634.482,00 dan terealisasi sebesar
Rp.39.705.749.784,00 atau 96,10%. Pencapaian indikator kinerja daerah dalam
rangka inovasi daerah

pada Tahun 2022 pada bidang inovasi daerah mencapai
39,87 poin menjadi daerah yang inovatif.

                Penyelenggaraan
fungsi penunjang lainnya pada Sekretariat Dewan dialokasikan anggaran sebesar
Rp.19.374.125.000,00 dan terealisasi sebesar 
Rp.19.084.242.400,00 atau 98,50%, Yang diarahkan antara lain untuk
memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi DPRD.

                Penyelenggaraan
fungsi penunjang lainnya pada 18 Kecamatan dialokasi anggaran sebesar Rp.7.527.189.360,00
dan terealisasi sebesar Rp.7.333.208.570,00 atau 97,42%, yang diarahkan sebagai
pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah antara lain peningkatan koordinasi pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Urusan pemerintahan umum Kesatuan
Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.477.852.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.4.126.774.050,00 atau 92,16% yang diarahkan pada program
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
yang sehat dan kehidupan berdemokrasi serta pembinaan kerukunan antar suku dan
umat beragama dalam penanganan konflik yang akan terjadi.. 

 Hadirin
Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya kami sampaikan pelaksanaan Tugas
Pembantuan sebagai berikut :

 1.    Pada
Tahun anggaran 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mendapatkan
alokasi anggaran APBN dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.3.222.550.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.3.222.029.600,00 atau 99,98%. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran
bagi usaha mikro) dengan kegiatan pembangunan gudang Garam rakyat, pembangunan
saluran produksi tambak, pembangunan jalan produksi tambak dan pengadaan sarana
produksi garam.

2.    Penyelenggaraan
tugas pembantuan Kementerian Perdagangan di Kabupaten Bima, pada tahun 2022
mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp.2.769.378.800,00 atau 92,31% yang diarahkan untuk Pembangunan
Konstruksi Fisik sebanyak 12  (dua belas)
Unit Kios dan 1 (satu) unit Los Pasar Bolo.

 Pimpinan dan
Anggota Dewan serta Hadirin Yang Berbahagia,

Sepanjang Tahun 2022, Kabupaten Bima mencatat
prestasi yang cukup membanggakan antara lain:

1.    Dibidang
Kesehatan, terverifikasi sebagai kabupaten yang sudah mencapai 3 pilar STBM
yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan
air minum dan makanan yang aman.

2.    Dibidang
Olahraga,  Kabupaten Bima meraih juara 3
pencak silat tingkat nasional, juara 4 nasioanal liga sepakbola PSSI

3.    Dibidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, berhasil mendapatkan Kabupaten Layak Anak tingkat pertama dari
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

4.    Dibidang
Keuangan mendapatkan penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
nilai tertinggi untuk kota dan kabupaten se-NTB dengan nilai 82,488.
Berdasarkan indikator penilaian antara lain : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan
dan penganggaran 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3. Transparansi
pengelolaan keuangan daerah 4.penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah 6.
Opini BPK.

 Pimpinan dan
Anggota Dewan serta Hadirin Yang Berbahagia,

Sebagai penutup, perlu disampaikan
bahwa dalam penyampaian LKPJ ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu
perkenankanlah kami memohon maaf atas berbagai keterbatasan yang ada dan tak
lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat dan
seluruh pihak yang telah dengan penuh dedikasi dan ketulusan memberikan
sumbangsihnya bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan semoga uraian singkat yang ada pada nota pengantar
LKPJ ini, dapat dijadikan bahan masukan inovasi guna memberikan rekomendasi untuk
penyempurnaan di masa mendatang.

                Semoga
Allah SWT senantiasa meridhoi dan membimbing langkah-langkah kita baik yang
telah, sedang dan akan kita lakukan. Amin yaa Robbal aalamiin.

 Wabillahi
Taufik Wal Hidayah.

 Wassalamu
‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.