Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempuh langkah selektif dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Perbaikan difokuskan pada titik-titik yang dinilai paling rawan dan berisiko bagi pengguna jalan.
Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang aspirasi masyarakat, namun meminta agar setiap tuntutan disampaikan secara fokus agar dapat ditindaklanjuti secara efektif. Hal itu disampaikan saat menerima perwakilan Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Kantor Gubernur, Rabu (29/4/2026).
“Setiap perjuangan harus fokus pada persoalan utamanya, sehingga penanganannya bisa terarah,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pemerintah tetap melakukan intervensi melalui pola penanganan sporadis di titik-titik prioritas.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tetap melakukan langkah-langkah. Salah satunya perbaikan jalan di titik yang sangat rawan bagi pengguna jalan,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menyebutkan sejumlah ruas jalan di wilayah Bima dan sekitarnya telah masuk dalam rencana penanganan tahun ini. Beberapa di antaranya adalah ruas Karumbu–Sape dan Tawali–Sape, yang mengalami kerusakan akibat faktor usia infrastruktur dan bencana longsor.
“Insya Allah mulai Mei ini kita tangani beberapa ruas prioritas tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan jalan, pertemuan itu juga menyoroti ketimpangan akses internet di sejumlah wilayah NTB, terutama di daerah perbukitan dan terpencil di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, mengungkapkan masih terdapat sejumlah wilayah blank spot di beberapa kecamatan seperti Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi, dan Sape.
Menurut dia, kendala geografis dan pertimbangan bisnis operator menjadi faktor utama belum meratanya layanan jaringan. Meski kewenangan pembangunan berada di pemerintah pusat dan penyedia layanan, Pemprov NTB tetap melakukan fasilitasi dan advokasi.
“Kami sudah dua kali mengusulkan melalui program BAKTI agar wilayah blank spot masuk prioritas pembangunan BTS,” kata Ahsanul.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga terus melakukan pemetaan bersama kabupaten/kota terkait kesiapan lahan dan perizinan guna mendorong investasi operator.
Pemprov NTB menegaskan, baik penanganan infrastruktur jalan maupun pemerataan akses digital akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. (*)
