Kota Bima, Garda Asakota.-Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, S.E, M.Comm, meninjau langsung lokasi Pusat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pembuangan Akhir (PPST/TPA) Oi Mbo, Kelurahan Oi Mbo, Kota Bima, Rabu pagi (29/4/2026).
Peninjauan dilakukan bersama Pemerintah Kota Bima untuk memantau kondisi pengelolaan sampah di TPA tersebut secara lebih dekat. Dalam kunjungan itu, Mori Hanafi didampingi Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, S.H., dan juga Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan ( BPPK ) Nusa Tenggara Barat. Turut hadir Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bima, Yogi Prima Ramadhan, S.E, Asisten II Setda Kota Bima, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis BPBD, Camat Rasana’e Timur, dan Lurah Oi Mbo.
Mori Hanafi terlihat berdialog dengan jajaran Pemkot Bima terkait operasional, kapasitas tampung, serta kendala pengelolaan sampah di lokasi. Dari hasil dialog itu, terungkap bahwa TPA Oi Mbo Kota Bima dalam kondisi kritis. Over kapasitas bahkan sudah diwarning untuk dihentikan 2027 mendatang.
“Di tengah situasi itu, kehadiran Bang Mori Hanafi diharapkan membawa “oleh-oleh” program yang selaras dengan keinginan Pemkot Bima membangun sistem pengolahan sampah,” ungkap Wawali.
Pada kesempatan itu, Wakil Walikota menyebut kehadiran Mori Hanafi sebagai kebanggaan bagi Pemkot dan masyarakat. ‘Kita patut berbangga dan bersyukur, moga dengan hadirnya beliau membawa keberkahan bagi Kota Bima,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP, M.M, memaparkan persoalan urgen Kota Bima adalah sampah. “80 ton sampah per hari yang diangkut. Baru 12 persen yang terkelola, sisanya belum terkelola dengan baik. Karena kota Bima hanya ada TPA belum memiliki TPST,” ungkap Syahrial.
Ia menegaskan selain sarana persampahan, TPST juga sangat diharapkan untuk pengolahan sampah. “Tugas berat kami memilah sampah. Semoga dengan kehadiran Bang Mori menjawab permasalahan yang kami hadapi.” harapnya.
Melihat kondisi TPA Oi Mbo, Mori Hanafi menyebut situasinya sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu dibantu. “Dalam perencanaan kami, 2027 dibantu melalui program inisiasi DPR RI,” tegas Mori.
Namun ia memberi catatan penting, meminta dibantu secara teknis seperti kesiapan lahan. Jangan sampai terkendala pada kebijakan anggarannya supaya tidak merugikan kita semua. Jadi kita harus pastikan itu,” ucapnya. (GA. 212*)
