Kota Bima, Garda Asakota.-Pemkot Bima perketat pengawasan LPG 3 Kg bersubsidi. Wali Kota H. A. Rahman H. Abidin, S.E, melarang keras penjualan lewat pengecer/kios. Setidaknya, 349 pangkalan wajib jual langsung ke warga sesuai HET Rp18 ribu/tabung. Pelanggar kena sanksi, kurangi kuota sampai cabut izin.
Penegasan itu keluar saat Wali Kota memimpin Rakor Stabilitas Distribusi LPG 3 Kg di Aula Maja Labo Dahu, Senin (15/6/2026). Hadir Forkopimda, camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, OPD terkait. Rakor ini menjawab keluhan warga di medsos dan tuntutan mahasiswa soal langka dan mahal.
“Rapat ini bukan cuma menjawab keluhan warga yang susah dapat gas, tapi juga tindaklanjuti aspirasi mahasiswa soal kelangkaan dan harga LPG di lapangan,” kata Rahman.
Wali Kota perintahkan pengawasan lintas sektor sampai kelurahan. Babinsa dan Bhabinkamtibmas wajib awasi peredaran. Camat, lurah, RT/RW dimintanya untuk menguatkan pengawasan ke pangkalan nakal.
“Tidak boleh ada LPG 3 Kg di pengecer atau kios-kios. Distribusi harus agen, pangkalan, langsung ke masyarakat berhak,” tegasnya.
Data Pemkot menunjukan, terdapat 349 pangkalan se-Kota Bima. Stok aman, meski kuota Pertamina tahun ini dikurangi.
Sementara, Kadiskoperindag Ruslan, S.E, M.M, mengakui masih ada gejolak. Beberapa waktu lalu, Sidak pihaknya memukan pangkalan kekurangan stok, bikin harga melambung. HET NTB Rp18 ribu, tapi di pengecer tembus Rp25 ribu – Rp45 ribu.
Diakuinya, Pemkot sudah menegur pangkalan pelanggar. Sanksinya, pengurangan kuota, usulan pembekuan, sampai pencabutan izin via agen.
Bagian Ekonomi menyebut beberapa penyebab utama kelangkaan stok diantaranya rantai distribusi kepanjangan karena pengecer ikut main. Ditambah LPG subsidi masih dipakai usaha, petani, nelayan yang bukan sasaran.
Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, memastikan Satreskrim terus pantau lapangan. Stok aman, warga jangan panic buying. “4 Pilar kelurahan yakni lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan masyarakat dilibatkan awasi distribusi,” ujarnya.
Kasdim 1608/Bima Mayor Asep Okinawa Muas mengusulkan sistem kupon agar distribusi terkontrol dan razia pelaku usaha non-sasaran yang pakai LPG subsidi. Pemkot ke depan perketat pengawasan pangkalan. Target: hilangkan pengecer, harga balik ke HET Rp18 ribu. (GA. 212*)
