Gardaasakota.com.-Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB akan mengawal ketat Pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) ke VIII yang akan dihelat di NTB pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025.
“Pemerintah akan menerapkan empat (4) lapis APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, red.) dalam pelaksanaan Fornas ini. Dimulai dari reviuw pencairan, kemudian pendampingan di pengawasan, post audit, kemudian ditambah dengan tim evaluasi yang terdiri dari BPKAD, Inspektorat, Bappeda, dan Biro Hukum,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB, Wirawan Ahmad, saat menerima audiens dari NTB Transparancy And Policy Watch (NTPW) diruang kerjanya, Rabu 02 Juli 2025.
Dispora sendiri sudah menerima hasil reviuw dari Inspektorat terhadap proses persiapan pencairan anggaran pelaksanaan Fornas. Hanya saja, ia mengatakan sampai sekarang anggaran pelaksanaan Fornas belum bisa dicairkan dikarenakan masih adanya beberapa item adminsitrasi yang masih harus diperbaiki.
“Sehingga sampai sekarang anggaran pelaksanaan Fornas belum bisa dicairkan. Kalau sudah beres dan sesuai dengan hasil reviuw, maka akan dicairkan,” ujarnya didampingi Sekretaris Dispora NTB.
Kegiatan Fornas sendiri akan memakan biaya sebesar Rp28 Milyar terdiri dari anggaran pelaksanaan dialokasikan sebesar Rp25 Milyar, Rp2,4 Milyar untuk biaya kontingen NTB, dan Rp600 Juta untuk Sekretariat Kormi.
“Anggaran tersebut bersumber dari dana hibah APBD NTB. Dan nanti akan diserahkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dispora ke penerima hibah yakni Kormida NTB,” jelasnya.
Dari total anggaran tersebut, masyarakat Pulau Sumbawa tidak kebagian event pelaksanaan Festival Olahraga ini. Hanya satu event kegiatan saja yang diintegrasikan kedalam kegiatan Fornas ini yakni Festival Sangiang di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
“Festival Sangiang ini tidak ada kontingennya dalam Fornas ini. Hanya saja acaranya diintegrasikan dengan kegiatan Fornas karena itu bukan cabang olahraga,” ujarnya.
Fornas Gawe Pusat Yang Diadakan Didaerah
Menjawab kritikan NTPW terkait dengan besarnya anggaran yang dialokasikan dari APBD NTB untuk kegiatan Fornas ini ditengah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi NTB minus 1,47% dan minimnya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana didaerah.
“Bahkan ada masyarakat yang memperbaiki jalan dengan mengeluarkan anggaran sendiri. Padahal ada peluang untuk melakukan evaluasi terhadap besaran anggaran tersebut, kenapa pemerintah tidak melakukan evlauasi dan efisiensi terhadap alokasi anggaran Fornas ini?,” kritik Juru Bicara NTPW, Baharudin Umar.
Wirawan mengatakan hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan Fornas ini sudah di SK-kan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sejak April lalu. “Jadi ini adalah gawe pusat yang diadakan di daerah,” tandasnya. (GA. Im*).
