Kota Bima, Garda Asakota.-Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Bima resmi mendesak KSOP Pelabuhan Bima membuka trayek Ferry Roro rute Bima – Makassar – Surabaya. Dalam surat No. 005/KKSS-KSOP/06/2026 ke Kepala KSOP Junaidi, S.E., M.M., Selasa (24/6/2026), KKSS menyebut jalur ini kunci pangkas ongkos angkut 40 persen, jaga kualitas jagung-bawang-sapi Bima, dan layani ribuan warga se-Pulau Sumbawa.
Ketua KKSS Bima H. Zasari H. Jainuddin, S.E., menegaskan usulan ini untuk seluruh warga Sumbawa, bukan hanya Bugis-Makassar.
“Sepanjang pantai Pulau Sumbawa banyak warga keturunan Bugis-Makassar. Tapi pengguna Roro nanti bukan cuma mereka. Semua petani, pedagang, dan truk dari Dompu, Sumbawa, Bima akan diuntungkan,” ujar Zasari kepada Garda Asakota, Rabu (24/6/2026).
Dalam suratnya, KKSS membeberkan 6 poin strategis kenapa KSOP harus segera tindak lanjuti usulan Ferry Roro. Pertama, Pangkas Biaya Logistik 40 persen, jalur Roro langsung Bima-Makassar-Surabaya memotong rantai distribusi. Akibatnya daya saing jagung, bawang, sapi Bima di pasar nasional langsung naik. Ongkos angkut truk bisa turun signifikan.
Kedua, menyelamatkan Hasil Tani Bima yang merupakan sentra jagung, bawang merah, sapi potong, rumput laut, ikan segar. Dengan Roro, truk pengangkut bisa langsung masuk kapal. “Nggak bongkar-muat berulang. Ini mengurangi kerusakan produksi dan percepat distribusi ke konsumen,” tegas KKSS.
Ketiga, penuhi kebutuhan 2 Pulau. Terjadi simbiosis, Sulawesi suplai beras, kelapa, durian, langsat, jeruk, bumbu, semen, terigu, ayam, telur ke Bima. Sebaliknya, Bima kirim komoditas unggulannya ke timur. Roro jadi jembatan pangan.
Keempat, melayani Warga Sumbawa Secara Luas. Kapal Roro angkut orang dan kendaraan, berarti akan ada ribuan warga Sumbawa yang punya ikatan darah ke Makassar akan pakai jasa ini. Dampaknya ke pariwisata dan mobilitas sosial juga besar.
Kemudian dukung Komoditas Olahan. Selain bahan mentah, Roro angkut semen, terigu, ayam potong, telur dari Surabaya-Makassar ke Bima, kondisi ini stabilkan pasokan bahan pokok di Bima.
Terakhir, sejalan Program Pemerintah Pusat sebab dengan adanya pembukaan jalur Roro sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat soal penguatan konektivitas antar pulau dan pemerataan pembangunan Kawasan Timur Indonesia KTI. Artinya ini program nasional, bukan permintaan lokal.
KKSS berharap Pemkab Bima, Pemkot Bima, dan Pemprov NTB menyetujui dan mensupport penuh usulan ini ke Kementerian Perhubungan. “Kalau Pemda kompak, KSOP lebih cepat gerak,” tutup Zasari.
Menanggapi surat KKSS, Kepala KSOP Kelas IV Bima M. Junaidi, S.E., M.M., menyatakan KSOP siap mengakomodir aspirasi masyarakat.
“Pada prinsipnya KSOP selalu siap akomodir setiap harapan masyarakat, termasuk dari KKSS. Tapi kami tidak punya kapal. Sudah bersurat ke ASDP dan DLU, belum realisasi,” jelas Junaidi.
Diakuinya, dua kendala utama yang dihadapi pihaknya adalah belum ada perusahaan pelayaran yang mau buka jalur Bima-Makassar serta Dermaga Pelabuhan Bima standar kecil, hanya cukup sandar kapal ukuran standar. “Sebaliknya kalau ada perusahaan dan sandaran kapal memenuhi syarat, tentu kami akomodir,” tegas Junaidi. (GA. 003*)
