Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat tata kelola pengiriman hewan kurban ke wilayah Jabodetabek pada 2026. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan langkah ini diambil untuk menghindari kekacauan logistik seperti penumpukan di pelabuhan yang sempat terjadi pada tahun sebelumnya.
Riadi menjelaskan, pembentukan Satuan Tugas Lalu Lintas Ternak menjadi kunci koordinasi lintas sektor—mulai dari dinas provinsi, kabupaten, karantina, hingga otoritas pelabuhan dan perhubungan. “Kita tidak ingin ada penumpukan di pelabuhan. Semua harus bergerak sesuai jadwal dan kapasitas yang tersedia,” ujarnya dalam wawancara di kantor Disnakeswan NTB, Selasa, 14 April 2026.
Sejak dua bulan sebelum Ramadan, pemerintah daerah telah menggelar serangkaian rapat dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Hasilnya, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk menyesuaikan volume pengiriman dengan keterbatasan armada. Permintaan tambahan kapal dari pelaku usaha, kata Riadi, tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan nasional, termasuk kompetisi armada dengan wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur.
Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan skema distribusi berbasis simulasi kapasitas. Kapal tol laut yang semula berlayar ke Jakarta dialihkan sebagian ke Surabaya untuk memperpendek waktu tempuh, sehingga frekuensi pengangkutan meningkat hingga dua kali lipat. Di sisi lain, peternak diminta disiplin mengikuti jadwal keberangkatan, dengan batas maksimal 20 truk per hari dari Bima.
Namun di lapangan, persoalan justru muncul dari perilaku pelaku usaha. Riadi mengungkapkan banyak izin pengiriman tidak direalisasikan sesuai jumlah. “Yang minta izin 200 ekor, yang berangkat hanya 25. Ini dicicil, tidak sekaligus. Ini yang mengganggu perencanaan,” katanya.
Kondisi itu memaksa pemerintah memperketat sistem perizinan berbasis data real-time dari pelabuhan. Setiap rekomendasi kini disesuaikan dengan kapasitas aktual, guna menghindari antrean panjang dan potensi konflik di lapangan.
Hingga pertengahan April, tercatat sekitar 13.200 ekor sapi telah keluar dari Pelabuhan Poto Tano menuju jalur distribusi. Sementara total pengajuan pengiriman mencapai lebih dari 18 ribu ekor. Angka ini jauh dari rencana awal pelaku usaha yang menargetkan 30 ribu ekor.
“Realistisnya tidak akan tercapai 30 ribu. Estimasi kami di kisaran 22 sampai 23 ribu ekor sampai Idul Adha,” ujar Riadi.
Penurunan target ini dipengaruhi beberapa faktor, terutama minimnya realisasi dari wilayah Sumbawa yang hanya mampu mengirim ratusan ekor dari target ribuan. Selain itu, kesepakatan pasar di Jabodetabek yang pasti terserap baru sekitar 9 ribu ekor, sementara sisanya bergantung pada penjualan di lapak.
Riadi juga menegaskan bahwa puncak pengiriman terjadi pada 10 dan 14 April, dengan potensi lonjakan pergerakan ternak. Ia sempat mengantisipasi risiko pengiriman serentak yang dapat memicu kemacetan logistik. “Kalau bergerak bersamaan, pasti kacau. Karena itu kita dorong berangkat lebih awal dan bertahap,” katanya.
Di tengah tingginya mobilitas ternak, isu kematian hewan sempat mencuat. Namun Riadi membantah keras kabar tersebut. Ia memastikan tidak ada kematian sapi, hanya satu kasus patah kaki akibat terinjak sesama ternak. Pengawasan kesehatan dilakukan ketat oleh dokter hewan, termasuk penyediaan air dan pakan selama perjalanan.
Secara ekonomi, Riadi menilai distribusi ternak ini memiliki nilai strategis besar. Dengan harga rata-rata sapi mencapai Rp16–17 juta per ekor, potensi perputaran uang dari pengiriman bisa menembus Rp100 miliar.
“Jangan pandang sebelah mata sektor peternakan. Ini ekonomi besar yang harus dikelola serius,” ujarnya.
Meski berbagai kendala masih muncul, pemerintah optimistis pola distribusi tahun ini lebih terkendali. Evaluasi terhadap disiplin pelaku usaha dan kesiapan infrastruktur akan menjadi dasar perbaikan untuk musim kurban berikutnya. (GA. Im*)
