Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat lompatan signifikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik, meningkat tajam dibanding capaian sebelumnya yang berada pada angka 53,44 dengan kategori Cukup.
Peningkatan tersebut menjadi modal penting bagi Pemprov NTB untuk terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi pembangunan yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ke depan, NTB menargetkan peningkatan Indeks Satu Data Indonesia (SDI) hingga mencapai kategori Sangat Baik, sekaligus mendukung berbagai program prioritas daerah seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, peningkatan pelayanan publik, hingga transformasi digital pemerintahan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data dan penanggung jawab data geospasial daerah di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kamis (11/6).
Kepala Dinas Kominfotik NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, Bappeda, BPS, Walidata, Walidata Pendukung, dan para produsen data yang terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah.
“Yang perlu dipahami, penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar menilai banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data itu dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Ahsanul Halik yang akrab disapa Aka.
Menurut Aka, penguatan tata kelola data merupakan salah satu perhatian utama Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan melalui data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat transformasi digital yang menjadi agenda nasional.
Meski sebagian besar indikator penyelenggaraan Satu Data di NTB telah menunjukkan hasil positif, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Di antaranya perencanaan data dan pemeriksaan data, termasuk penyempurnaan standar data geospasial dan metadata yang menjadi komponen penting dalam penilaian nasional.
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Dr. Suryani Eka Wijaya, optimistis NTB mampu meraih nilai di atas 90 dan memperoleh kategori Sangat Baik pada evaluasi mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov NTB tengah menyiapkan berbagai langkah penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta penyusunan regulasi pendukung tata kelola data.
Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, ST., M.Si., mengungkapkan bahwa Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung pembangunan daerah. Sebagian di antaranya telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.
“Penguatan data geospasial sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga kebencanaan,” ujarnya.
Dari sisi transformasi digital, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga akan memberikan kontribusi positif terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi), sehingga berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Dengan sinergi yang terus diperkuat antara Dinas Kominfotik, Bappeda, perangkat daerah, serta seluruh produsen data, Pemprov NTB optimistis mampu mencapai target kategori Sangat Baik pada penilaian tahun 2026.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas Aka. (*)
