Tangani Banjir Bima, Anggota DPR RI, Mori Hanafi Bawa Anggaran Rp37 Miliar untuk Revitalisasi Sungai

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa, H Mori Hanafi, saat berada bersama masyarakat meninjau lokasi pembangunan revitalisasi sungai di Bima, Selasa 28 April 2026.

Mataram, Garda Asakota.- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa, H Mori Hanafi, memperlihatkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Hal ini terlihat dari konsistensinya dalam memperjuangkan alokasi anggaran puluhan miliar rupiah untuk penanganan banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Anggota Komisi V DPR RI, H Mori Hanafi, saat meninjau sungai Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Melalui program revitalisasi sungai, kawasan rawan banjir seperti Parado, Pela, hingga Simpasai mulai ditangani secara bertahap.

Pria yang juga Ketua Partai Nasdem Provinsi NTB ini memastikan, penanganan Sungai Sie menjadi prioritas dengan alokasi anggaran tahap pertama sebesar Rp22 miliar. Proyek tersebut difokuskan pada normalisasi dan revitalisasi alur sungai yang selama ini menjadi titik langganan banjir.

“Ini murni perjuangan kita. Sungai Sie ini memang sering meluap, terutama di wilayah Pela dan Simpasai. Dengan penanganan ini, dampak banjir akan berkurang signifikan, bahkan mendekati hilang,” kata pria yang dikenal ramah ini kepada wartawan media ini, Selasa 28 April 2026.

Selain Sungai Sie, ia juga mengungkapkan melalui Balai BWS NT1 akan menggarap penanganan Sungai Mpuri di wilayah Madapangga dengan anggaran sekitar Rp15 miliar. Kedua proyek ini dijadwalkan mulai dikerjakan dalam waktu dekat.

“Pekerjaan fisiknya mulai minggu depan. Ini bagian dari upaya serius untuk menjawab persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujar anggota Komisi V Bidang Infrastruktur DPR RI ini.

Menurut Mori, intervensi anggaran tersebut tidak hanya berorientasi pada pengendalian banjir, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menjaga lahan pertanian dan permukiman warga dari ancaman genangan tahunan.

Ia menegaskan, langkah ini menjadi bukti bahwa aspirasi daerah bisa diperjuangkan secara konkret di tingkat pusat, terutama untuk kebutuhan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Yang terpenting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Ini bukan sekadar proyek, tapi solusi nyata untuk persoalan yang sudah lama terjadi,” kata Mori. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page