Mataram, Garda Asakota.-Wacana pergantian kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memantik dinamika internal. Meski jadwal Musyawarah Daerah (Musda) belum dipastikan oleh DPP Partai Demokrat, sejumlah kader sudah terang-terangan menyatakan kesiapan maju sebagai Bakal calon (Balon) ketua.
Kursi Ketua DPD Demokrat NTB saat ini praktis berada dalam situasi “lowong kekuasaan”, membuka ruang kontestasi di antara para kader potensial. Salah satu yang paling awal menyatakan sikap adalah Syamsul Fikri, anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Mantan Ketua Partai Demokrat Sumbawa dua periode ini menilai, kemunculan banyak kandidat merupakan hal yang wajar dalam dinamika partai. “Semua kader punya peluang, dengan catatan memenuhi syarat dukungan minimal 20 persen suara,” ujar dia kepada sejumlah wartawan, Senin 30 Maret 2026.
Menurut Fikri, mekanisme pemilihan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat memberi peran besar kepada ketua umum. Dukungan struktural di tingkat DPC memang penting, namun rekomendasi dari pucuk pimpinan partai tetap menjadi penentu akhir.
“Siapapun yang mendapat rekomendasi ketua umum, itu yang akan jadi. Sistemnya sekarang berbeda dengan sebelumnya,” katanya.
Ia mengaku telah mulai membangun komunikasi politik dengan sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC), meski proses masih pada tahap awal. Fikri juga menyebut sejumlah nama lain yang berpotensi maju, termasuk kepala daerah dari Pulau Sumbawa.
“Semua punya peluang. Tinggal nanti bagaimana penilaian terhadap kapasitas, elektabilitas, termasuk isi tas,” ujar dia.
Selain Fikri, nama lain yang mencuat adalah Raden Rahadian Suedjono, legislator dari daerah pemilihan Lombok Timur Selatan. Namun, Raden memilih lebih berhati-hati dan menegaskan akan mengikuti arahan partai.
“Saya pribadi menunggu petunjuk dari DPP. Sampai sekarang belum ada juklak maupun jadwal resmi Musda,” kata dia.
Meski demikian, ia memastikan siap jika mendapat penugasan. “Kalau diperintahkan partai, tentu siap,” ujarnya singkat.
Keduanya juga membuka kemungkinan membangun paket kepemimpinan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan pemilik suara dan restu pusat. Di sisi lain, muncul pula spekulasi mengenai peluang kembalinya ketua lama apabila persoalan hukum yang membelitnya telah tuntas.
Situasi ini menempatkan Musda Demokrat NTB sebagai arena yang belum sepenuhnya terang. Di satu sisi, kader mulai menggalang dukungan. Di sisi lain, seluruh proses masih menunggu aba-aba dari pusat.
Di tengah ketidakpastian itu, satu hal mulai jelas: perebutan kursi Ketua DPD Demokrat NTB telah dimulai, bahkan sebelum panggung Musda benar-benar dibuka. (GA. Im*)
