Mataram, Garda Asakota.-Ketua FORKI Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muzihir, mengambil langkah tegas untuk memastikan pertandingan cabang olahraga karate pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 berlangsung jujur, adil, dan bebas dari keberpihakan. Untuk itu, FORKI NTB mendatangkan tiga orang Dewan Hakim dari Pengurus Besar FORKI di Jakarta yang bertugas mengawasi seluruh proses penilaian pertandingan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari polemik penilaian yang belakangan mewarnai sejumlah cabang olahraga di Porprov NTB.
Pada ajang Porprov XII NTB 2026, cabang olahraga karate diikuti 167 atlet yang berasal dari 10 kabupaten/kota di NTB. Selama dua hari pertandingan, para karateka memperebutkan puluhan medali dari berbagai nomor pertandingan sekaligus menjadi ajang seleksi dan pemetaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Muzihir menegaskan bahwa seluruh wasit dan juri harus bekerja secara profesional dan objektif. Ia bahkan tidak akan segan memberikan sanksi tegas apabila menemukan adanya oknum yang sengaja bermain-main dalam memberikan penilaian.
“Penilaian harus terukur, tidak boleh ada yang memihak. Saya tekankan langsung, kalau ada dewan wasit atau juri yang bermain-main dan tidak objektif, hari itu juga saya pecat. Saya tidak ingin karate menjadi cabang olahraga yang dipenuhi protes dan keributan,” tegas Muzihir.
Menurutnya, olahraga seharusnya menjadi ajang mempererat persaudaraan, bukan memicu konflik antardaerah maupun antarkontingen.
“Olahraga itu untuk senang, bukan untuk ribut. Ini juga menjadi ajang uji coba menuju PON. Kalau di Porprov saja sudah ribut, bagaimana nanti saat PON? Yang paling penting memang juara, tetapi persaudaraan dan sportivitas jauh lebih utama,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen menjaga independensi pertandingan, FORKI NTB menghadirkan Ketua Dewan Juri, Sekretaris Dewan Juri, serta seorang asisten dari Jakarta. Seluruh biaya keberangkatan mereka ditanggung langsung oleh Muzihir menggunakan dana pribadinya.
Ia mengaku sengaja mengambil kebijakan tersebut karena anggaran penyelenggaraan tidak memungkinkan membiayai kehadiran perangkat pertandingan dari pusat.
“Saya hadirkan mereka supaya ada penyeimbang. Kita punya banyak juri dari berbagai kabupaten/kota. Jangan sampai muncul anggapan ada keberpihakan kepada daerah tertentu. Kehadiran dewan hakim pusat menjadi penetral sehingga keputusan pertandingan benar-benar objektif,” jelasnya.
Dalam setiap pertandingan, kata Muzihir, komposisi lima orang wasit akan diperkuat dengan unsur dari pusat apabila terjadi perbedaan penilaian sehingga keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan seluruh Ketua FORKI kabupaten/kota agar tidak membawa persoalan ke ruang publik apabila merasa dirugikan oleh keputusan pertandingan.
“Kalau ada yang tidak puas, silakan tempuh jalur resmi. Sampaikan protes ke Pengprov FORKI. Kami akan panggil dewan juri dan membuka seluruh proses penilaian secara transparan. Jangan langsung membuat gaduh di luar arena,” katanya.
Selain menjaga kualitas penyelenggaraan, FORKI NTB juga menjadikan Porprov sebagai ajang pemetaan atlet menuju PON XXII Tahun 2028.
Muzihir optimistis karate NTB mampu meningkatkan prestasi nasional. Jika pada PON sebelumnya NTB hanya mampu meraih satu medali perak, pada PON mendatang ia menargetkan minimal tiga medali emas, disertai tambahan medali perak dan perunggu.
Optimisme itu didukung munculnya sejumlah karateka potensial NTB, termasuk atlet-atlet muda yang baru menorehkan prestasi di tingkat internasional.
“Insya Allah target kita minimal tiga emas. Kita punya atlet-atlet yang berkembang pesat, bahkan ada yang baru menjadi juara dunia di level junior. Mudah-mudahan Porprov ini menjadi awal lahirnya atlet-atlet terbaik NTB menuju PON,” pungkasnya. (GA. Im*)
