Mataram, Garda Asakota.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD NTB menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 antara Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal dengan pimpinan DPRD NTB dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (4/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, didampingi Wakil Ketua DPRD NTB HL Wirajaya, H Yek Agil dan H Muzihir. Hadir pula Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri, anggota DPRD NTB, perwakilan Forkopimda serta kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Iqbal mengatakan perubahan KUA-PPAS disusun dengan mempertimbangkan perubahan RKPD 2026 serta dinamika pembangunan dan kondisi fiskal daerah.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja agar setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan struktur perubahan KUA-PPAS yang disampaikan Gubernur, pendapatan daerah tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp5,68 triliun lebih, meningkat sekitar 1,08 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang sebesar Rp5,62 triliun lebih.
Sementara itu, belanja daerah meningkat cukup signifikan menjadi Rp6,052 triliun lebih, bertambah sekitar Rp319 miliar dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,733 triliun lebih. Dengan demikian, belanja daerah mengalami kenaikan sekitar 5,56 persen.
Kenaikan belanja tersebut membuat struktur APBD Perubahan 2026 masih berada dalam posisi defisit sekitar Rp399 miliar lebih.
Gubernur menjelaskan, defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp431 miliar lebih, sementara pada sisi pengeluaran pembiayaan terdapat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sekitar Rp91 miliar lebih.
Namun, di balik perubahan postur anggaran tersebut, Gubernur Iqbal juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang harus segera ditangani pemerintah daerah. Salah satunya adalah penanganan pascakebakaran Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang menurutnya tidak cukup hanya dilakukan dengan membangun kembali rumah-rumah warga.
Iqbal memaparkan tiga langkah utama yang sedang disiapkan pemerintah bersama Pemkab Lombok Tengah, masyarakat Sade dan sejumlah pihak lainnya.
Langkah pertama adalah menyiapkan hunian pengganti bagi warga Sade.
Menurut Iqbal, pemerintah akan memanfaatkan 40 unit rumah yang sebelumnya telah dibangun Kementerian Pariwisata namun belum digunakan. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun sekitar 35 rumah tambahan melalui sumber pendanaan non-APBD.
“Langkah pertama menyiapkan housing, rumah diganti,” kata Iqbal.
Kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat tidak lagi tinggal di kawasan Sade lama selama proses pemulihan dan rekonstruksi berlangsung.
Langkah kedua adalah mempercepat pembangunan Museum Seni Pertunjukan. Iqbal menyebut pembangunan museum tersebut sudah dimulai dengan pemancangan tiang pertama.
Museum itu nantinya tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan sejarah Sade, termasuk dokumentasi kondisi Sade sebelum dan sesudah kebakaran, tetapi juga menjadi pusat aktivitas budaya.
Sejumlah artefak yang masih tersisa akan dipamerkan, sekaligus dilengkapi sentra tenun dan ruang pertunjukan untuk menampilkan kesenian tradisional seperti gendang beleq, gamelan dan perisean.
Pemerintah menargetkan museum tersebut dapat selesai sebelum pelaksanaan MotoGP sehingga aktivitas pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar Sade dapat kembali bergerak.
“Dengan museum ini, ekonomi sudah bisa berjalan. Jadi rekonstruksi tidak perlu menunggu semuanya selesai,” ujarnya.
Adapun langkah ketiga adalah melakukan rekonstruksi Dusun Sade secara komprehensif.
Iqbal menegaskan, rekonstruksi tidak boleh dilakukan seperti membangun permukiman biasa. Sade merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya sehingga bentuk serta karakter aslinya harus tetap dipertahankan.
Karena itu, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan arsitek dan akademisi dalam merancang konsep rekonstruksi.
“Kita akan menjadikan ini sebagai laboratorium rekonstruksi bangunan adat,” katanya.
Konsep tersebut, kata Iqbal, diarahkan untuk menghasilkan kawasan yang tetap mempertahankan bentuk asli Sade, tetapi memiliki tingkat keselamatan yang jauh lebih baik.
Aspek keselamatan seperti sistem aerasi, sprinkler, sanitasi dan berbagai standar keamanan lainnya akan diperhatikan dalam pembangunan kembali.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap Sade nantinya bukan sekadar kembali seperti sebelum kebakaran, tetapi menjadi kawasan adat yang lebih aman tanpa kehilangan identitas budaya dan arsitekturnya.
Iqbal menegaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Masyarakat Sade ditempatkan sebagai bagian utama dalam proses tersebut, sementara pemerintah berperan memberikan dukungan, fasilitasi dan membuka komunikasi dengan berbagai pihak yang ingin membantu.
Besarnya dukungan dari masyarakat, dunia usaha maupun para dermawan juga akan diikuti dengan pengelolaan bantuan secara transparan dan akuntabel.
Di luar persoalan Sade, Gubernur juga menyinggung sejumlah agenda pembangunan NTB, mulai dari ketahanan pangan hingga perluasan jejaring kerja sama internasional.
Ia menyebut kawasan Sembalun mendapat kepercayaan sebagai pusat pengembangan dan suplai bibit bawang putih nasional. Menurutnya, posisi tersebut memperkuat peran NTB dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Artinya Sembalun feeding Indonesia,” tegasnya.
Iqbal juga menyampaikan bahwa NTB terus membuka ruang kerja sama lebih luas untuk mendorong pariwisata, investasi, perdagangan dan pengembangan ekonomi daerah.
Ia bahkan menyebut rencana kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia ke NTB sebagai momentum penting untuk memperkenalkan potensi daerah tersebut kepada masyarakat internasional.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan strategis untuk mempromosikan NTB, khususnya Pulau Lombok, ke masyarakat Swedia.
Gubernur berharap seluruh dinamika tersebut dapat menjadi energi bagi pemerintah dan DPRD untuk menjaga kesinambungan pembangunan NTB di tengah keterbatasan fiskal.
“Semoga kesepakatan ini membawa keberhasilan untuk pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh elemen dan masyarakat,” pungkasnya. (GA. Im*)
