Bima, Garda Asakota.- Ketua Gapensi Kabupaten Bima Periode 2023-2028, Buyung Nasution, M.M,Inov., mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima agar tidak mengabaikan keberadaan para pengusaha lokal yang tergabung dalam keanggotaan Gapensi Kabupaten Bima.
“Kami berharap Pemda Kabupaten Bima tidak mengabaikan para pengusaha lokal dan bisa lebih memperhatikan keberadaan para pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Bima. Karena kami perhatikan, perusahaan yang masuk di Kabupaten Bima, khususnya yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bima kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Bima,” ungkap Buyung kepada wartawan media ini, Minggu 07 Juli 2024.
Jumlah perusahaan yang terdata menjadi anggota Gapensi Kabupaten Bima, menurutnya, berjumlah sekitar 30 perusahaan.
“Sementara jumlah proyek yang ada di Kabupaten Bima mencapai ratusan paket proyek,” kata pria yang dikenal cukup kritis ini.
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 tahun 2021, maka satu perusahaan hanya bisa mengerjakan maksimal 5 paket pekerjaan.
“Sementara faktanya, anggota Gapensi Kabupaten Bima mayoritas belum ada yang mendapatkan paket pekerjaan dari Pemkab Bima sejak beberapa tahun terakhir,” tegas Buyung.
Pihaknya mensinyalir ada perusahaan yang berasal dari luar Kabupaten Bima yang mengerjakan lebih dari 5 paket pekerjaan di Pemkab Bima.
“Dan ini terang menyalahi aturan. Karena ada perusahaan dari luar Kabupaten Bima yang mengerjakan lebih dari 5 paket pekerjaan,” sorot Buyung yang mengaku mengantongi data terkait itu.
Minimnya perusahaan lokal yang mengerjakan paket pekerjaan di Pemkab Bima, dinilainya akibat dari tidak adanya keberpihakan Pemkab Bima dalam melakukan pemberdayaan terhadap para pengusaha yang ada di Kabupaten Bima.
“Harusnya Pemkab Bima bisa lebih memprioritaskan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan lokal ketimbang memberikan pekerjaan kepada para pengusaha luar daerah supaya ada multiplier efek dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Bima. Perputaran uang juga akan lebih banyak beredar di Kabupaten Bima,” kata Buyung.
Ia mengaku banyak menerima keluhan dari para pengusaha yang selama menjadia anggota Gapensi Kabupaten Bima. Apalagi menurutnya, cost yang dikeluarkan oleh para pengusaha lokal ini untuk mengidupkan berbagai izin perusahaannya cukup besar.
“Sementara para pengusaha ini belum sama sekali mendapatkan pekerjaan dari Pemkab Bima, malah justru yang lebih banyak mendapatkan paket pekerjaan berasal dari luar Kabupaten Bima padahal dari aspek kualifikasi dan kompetensi para pengusaha lokal dalam mengerjakan paket pekerjaan ini sudah terkualifikasi secara baik,” ujar Buyung.
Pihaknya mengaku sudah melakukan beberapa hal untuk mengingatkan Pemkab Bima terkait dengan persoalan ini baik melalui cara bersurat secara resmi maupun melakukan dialog dengan pelaksana tugas Sekda Kabupaten Bima.
“Akan tetapi masih belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya,” imbuhnya.
Pelaksana tugas Sekda Kabupaten Bima, Suwandi, ST., yang coba dikonfirmasi terkait dengan adanya keluhan dan permintaan DPD Gapensi Kabupaten Bima ini melalui Whatsappnya, Minggu 07 Juli 2024 belum memberikan responnya. (GA. Im*)
