Mataram, Garda Asakota.-Perjuangan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan PON XXII tahun 2028 bersama Provinsi NTT dan DKI Jakarta akhirnya terwujud.
Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Selasa (23/6/2026), lalu.
Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal pun menerima secara resmi Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan para pemangku kepentingan terkait.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menyebut penyerahan SK tersebut sebagai kabar menggembirakan sekaligus momentum bersejarah bagi NTB yang kini secara resmi mengemban kepercayaan sebagai salah satu tuan rumah PON XXII Tahun 2028.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menerima secara resmi Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028. Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan persiapan yang matang dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Aka ini, kehadiran Gubernur NTB dalam prosesi tersebut merupakan bentuk penerimaan tanggung jawab secara resmi atas mandat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia. Penetapan ini juga mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap pengalaman dan kapasitas NTB dalam menggelar berbagai ajang olahraga berskala nasional maupun internasional.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 mengusung pola kolaboratif antara NTB dan NTT dengan memanfaatkan keunggulan fasilitas yang dimiliki masing-masing daerah. Pembagian cabang olahraga akan disesuaikan dengan kesiapan venue, sementara DKI Jakarta berperan sebagai daerah penopang untuk cabang-cabang tertentu yang memerlukan fasilitas berstandar khusus.
“Konsep ini memungkinkan penyelenggaraan PON berlangsung lebih efisien karena mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Fokus pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada, bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” jelasnya.
Pasca penyerahan SK, Pemerintah Provinsi NTB akan mempercepat berbagai langkah persiapan, mulai dari penataan dan peningkatan kualitas venue, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana operasional, hingga penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan.
Di saat yang sama, pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar PON 2028 menjadi kebanggaan bersama. Keramahtamahan masyarakat, kesiapan pelayanan, serta dukungan dunia usaha, komunitas olahraga, dan pelaku UMKM diyakini akan menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan sekaligus menghadirkan pengalaman terbaik bagi atlet, ofisial, dan tamu dari seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Aka menyampaikan bahwa Gubernur NTB menyambut penetapan tersebut dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Menurutnya, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya ajang kompetisi olahraga, tetapi juga peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata, menggerakkan UMKM, menarik investasi, dan semakin memperkenalkan NTB secara luas.
Pengalaman NTB menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala besar, termasuk event olahraga nasional dan internasional, menjadi modal penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON. Dengan dukungan infrastruktur yang telah dimiliki dan semangat kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu menghadirkan penyelenggaraan yang profesional, akuntabel, dan berkesan.
Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen menjalankan arahan pemerintah pusat agar PON XXII Tahun 2028 diselenggarakan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional, sembari memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.
“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kami optimistis NTB mampu menjadi tuan rumah yang membanggakan Indonesia,” tutup Dr. Aka.
Paska Terima SK, Gubernur dan Wagub Gelar Rapat Pemantapan
Belum genap sehari setelah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 129 Tahun 2026 tentang Penetapan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal tanpa jeda langsung memimpin rapat strategis bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mematangkan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan PON. Langkah cepat tersebut menjadi penegasan bahwa Pemprov NTB bergerak sejak hari pertama untuk menindaklanjuti amanah pemerintah pusat setelah NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi DKI Jakarta.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga beserta jajaran, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, perwakilan Bappeda NTB, serta perangkat daerah terkait yang akan menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.
Dalam arahannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa waktu persiapan yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja yang cepat, terencana, dan terukur. Seluruh perangkat daerah diminta membangun kolaborasi sejak dini agar setiap tahapan persiapan berjalan efektif dan mampu menghasilkan penyelenggaraan yang berkualitas.
Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran. Menurutnya, setiap dana yang bersumber dari APBD harus digunakan secara selektif, efisien, dan akuntabel dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar berdampak terhadap kesiapan NTB sebagai tuan rumah sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki nilai strategis. Kita tidak hanya mengejar sukses penyelenggaraan, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memperkuat pembinaan olahraga, meningkatkan kualitas fasilitas yang ada, dan melahirkan prestasi yang membanggakan bagi atlet-atlet NTB,” tegas Gubernur.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan penganggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek penyelenggaraan, tetapi mampu meninggalkan manfaat jangka panjang bagi pembinaan olahraga, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, Gubernur menegaskan bahwa persiapan PON di NTB akan mengedepankan optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. Fokus diarahkan pada pembenahan dan peningkatan kualitas venue sesuai kebutuhan sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung secara efisien tanpa pembangunan infrastruktur baru yang tidak mendesak.
Rapat juga membahas kesiapan NTB dalam menyelenggarakan cabang-cabang olahraga yang nantinya ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap menyesuaikan pembagian cabang olahraga sesuai keputusan nasional dengan mengedepankan kesiapan venue, efektivitas penyelenggaraan, dan potensi peningkatan prestasi atlet daerah.
Bagi Gubernur, status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di NTB. Persiapan tidak boleh hanya berfokus pada aspek penyelenggaraan, tetapi juga harus mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan melalui pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“PON XXII Tahun 2028 harus menjadi titik balik kebangkitan olahraga NTB. Kita ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi yang tidak kalah penting adalah sukses melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa penyelenggaraan PON merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah semata. Dibutuhkan sinergi, komitmen, dan semangat kerja bersama dari seluruh unsur pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi olahraga, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan persiapan PON sebagai gerakan bersama dengan mengedepankan disiplin, koordinasi, dan saling mendukung antarsektor. Menurutnya, kolaborasi yang kuat sejak tahap perencanaan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan PON yang sukses dan membanggakan.
Selain membahas kesiapan venue dan pembinaan atlet, rapat juga menyoroti kebutuhan perencanaan pendanaan yang berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh persiapan berjalan tepat waktu dan sesuai target.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya agenda olahraga nasional, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sport tourism, menggerakkan perekonomian daerah, memberdayakan UMKM, menarik investasi, serta memperkenalkan potensi NTB kepada khalayak yang lebih luas.
Melalui gerak cepat yang dimulai sejak hari pertama setelah penerimaan SK, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tekad untuk menjadikan PON XXII Tahun 2028 bukan sekadar sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai momentum lahirnya prestasi atlet, penguatan ekonomi daerah, dan warisan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, NTB optimistis mampu menghadirkan PON yang profesional, efisien, dan membanggakan. (**)
