Mataram, Garda Asakota.-Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok maupun dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa menegaskan komitmennya mengawal percepatan sejumlah proyek strategis nasional di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mulai dari pengembangan jalur Port to Port Lembar–Kayangan, rehabilitasi GOR Turide sebagai persiapan PON 2028, pembangunan Sekolah Rakyat, pembangunan Kantor DPRD NTB, hingga optimalisasi pemanfaatan Bendungan Meninting.
Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Ust H Abdul Hadi usai mengikuti pertemuan bersama Pemerintah Provinsi NTB, pimpinan DPRD NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB di ruang rapat utama BPPW NTB, Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut juga dihadiri langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil NTB I Pulau Sumbawa, H Mori Hanafi.
Abdul Hadi mengatakan, pertemuan lintas pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, hingga DPRD NTB menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur prioritas di NTB.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa duduk bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR RI, DPRD Provinsi dan seluruh pihak terkait membahas hampir seluruh kebutuhan strategis daerah. Yang paling penting sekarang adalah menyamakan langkah agar semua program bisa segera dijalankan,” ujar politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi NTB ini kepada sejumlah wartawan usai pertemuan.
Port to Port Lembar–Kayangan Dikerjakan Bertahap
Salah satu pembahasan utama adalah pengembangan konektivitas Port to Port Lembar–Kayangan yang diharapkan menjadi jalur alternatif logistik dan transportasi Pulau Lombok.
Menurut Abdul Hadi, proyek tersebut akan dikerjakan secara bertahap dengan memanfaatkan jalan provinsi yang telah ada, sehingga tidak memerlukan pembangunan jalan baru secara keseluruhan.
Ia menjelaskan, tahap awal difokuskan pada peningkatan jalan dan pembangunan jembatan pada sejumlah titik prioritas. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB melalui skema pendanaan bersama.
“Yang penting sekarang seluruh persyaratan administrasi seperti DED, AMDAL, pembebasan lahan dan dokumen pendukung lainnya segera dituntaskan. Kalau itu selesai, balai langsung bisa menyiapkan anggarannya,” tegasnya.
Abdul Hadi juga mengingatkan agar pemerintah daerah bergerak cepat memenuhi seluruh persyaratan teknis sehingga peluang dukungan anggaran dari Komisi V DPR RI tidak terlewatkan.
Rehab GOR Turide Demi Sukseskan PON 2028
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kesiapan NTB sebagai tuan rumah bersama PON 2028.
Abdul Hadi mengungkapkan bahwa opsi yang paling realistis saat ini adalah melakukan rehabilitasi GOR Turide dibanding membangun stadion baru yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp700 miliar.
“Kalau membangun baru tentu membutuhkan biaya sangat besar. Karena itu sementara ini kita dorong pola rehabilitasi agar lebih cepat dan sesuai kemampuan anggaran. Yang penting fasilitasnya layak untuk mendukung PON 2028,” katanya.
Ia meminta seluruh usulan kebutuhan rehabilitasi segera dihitung dan disampaikan kepada Kementerian PUPR agar dapat segera diproses.
Sekolah Rakyat Prioritaskan Daerah yang Siap
Terkait program Sekolah Rakyat, Abdul Hadi menjelaskan NTB mengusulkan enam lokasi pembangunan. Namun, hanya daerah yang telah memenuhi persyaratan lahan dan administrasi yang berpeluang direalisasikan lebih dahulu.
Menurutnya, Kabupaten Sumbawa menjadi daerah yang paling siap karena telah menyediakan lahan sekitar 15–20 hektare di lokasi strategis, dekat bandara, pelabuhan dan jalan nasional.
Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah juga dinilai siap dengan lahan sekitar 9,9 hektare di Kecamatan Batukliang, meski masih terdapat beberapa persyaratan teknis yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Sementara usulan di Kabupaten Bima belum dapat diprioritaskan tahun ini karena membutuhkan pembangunan pengendali banjir sepanjang sekitar 11 kilometer dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp300 miliar.
“Bukan dibatalkan, tetapi kita siapkan untuk tahap berikutnya. Kita berharap tahun 2027 daerah-daerah lain seperti Bima, Lombok Barat dan Lombok Timur juga bisa direalisasikan,” jelasnya.
Setiap Sekolah Rakyat nantinya ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa.
Kantor DPRD NTB Diusulkan Lebih Representatif
Pertemuan itu juga membahas rencana pembangunan Kantor DPRD NTB yang lebih representatif.
Menurut Abdul Hadi, desain gedung baru akan mengusung konsep arsitektur Sasambo sebagai identitas budaya NTB, dilengkapi fasilitas ramah disabilitas, ruang aspirasi masyarakat, ruang paripurna yang lebih luas, serta rehabilitasi rumah dinas di kawasan belakang kompleks DPRD.
“Kita ingin gedung DPRD NTB menjadi lebih representatif, modern dan mencerminkan identitas budaya NTB,” ujarnya.
Bendungan Meninting Harus Segera Dirasakan Manfaatnya
Selain pembangunan fisik, Abdul Hadi menekankan pentingnya optimalisasi manfaat Bendungan Meninting yang baru diresmikan Presiden.
Menurutnya, masyarakat kini menunggu manfaat nyata bendungan tersebut, tidak hanya sebagai pengendali banjir tetapi juga untuk penyediaan air bersih dan penguatan ketahanan pangan.
Ia mengungkapkan Komisi V DPR RI mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi wilayah Gunungsari dan Batulayar di Lombok Barat yang diperkirakan melayani sekitar 70 ribu kepala keluarga.
Di sisi lain, bendungan juga diharapkan mampu mengairi lahan pertanian di Lombok Tengah melalui pembangunan jaringan sepanjang sekitar 19 kilometer yang saat ini masih dikaji, apakah menggunakan saluran terbuka atau sistem perpipaan.
“Kami ingin manfaat Bendungan Meninting benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau belum bisa seluruhnya sekaligus, paling tidak dilakukan secara bertahap,” katanya.
Selain itu, Abdul Hadi juga mendorong normalisasi Bendungan Batujai yang dinilai telah mengalami sedimentasi cukup tinggi sehingga perlu segera dikaji penanganannya demi menjaga fungsi irigasi di masa mendatang.
Menutup keterangannya, Abdul Hadi menegaskan seluruh agenda pembangunan tersebut merupakan bentuk keseriusan DPR RI bersama pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur NTB.
“Kuncinya sekarang adalah sinergi dan kecepatan. Kesempatan dukungan dari pemerintah pusat sedang terbuka, sehingga seluruh pihak harus bergerak bersama agar berbagai proyek strategis ini benar-benar terwujud demi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (GA. Im*)
