Jakarta, Garda Asakota.-Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan apresiasi sekaligus catatan strategis terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden (Banpres) berupa hewan kurban sapi yang disalurkan oleh Presiden RI ke seluruh provinsi di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha berjumlah 1098 ekor sapi. PP KAMMI menilai pembelian ribuan sapi tersebut tidak perlu dipermasalahkan, justru momentum ini tidak boleh dilihat sebagai ritual ibadah tahunan semata, melainkan harus dijadikan stimulus nyata bagi pergerakan ekonomi rakyat, khususnya di sektor peternakan lokal.
Wakil Ketua Umum PP KAMMI Agung Munandar menyatakan bahwa kebijakan memprioritaskan pembelian sapi kurban dari peternak lokal di setiap daerah merupakan langkah tepat yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.
“Kami melihat bantuan hewan kurban dari Presiden ini memiliki multiplier effect (efek berganda) yang besar. Ketika sapi-sapi tersebut dibeli langsung dari peternak rakyat di daerah, uang berputar di sana. Ini adalah bentuk nyata dari gerakan ekonomi rakyat yang mandiri,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (30/05).
Lebih lanjut, PP KAMMI menekankan beberapa poin penting agar esensi dari gerakan ekonomi rakyat ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
PP KAMMI mendorong pemerintah daerah dan panitia penyalur untuk memastikan bahwa sapi yang dipilih benar-benar bersumber dari peternak mandiri atau kelompok tani lokal, bukan sekadar dari korporasi peternakan besar. Hal ini penting agar asas keadilan ekonomi terpenuhi.
Selain itu Ketua Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan PP KAMMI Arif Rahman mengatakan momentum ini harus menjadi cetak biru (blueprint) bagi pemerintah untuk serius membangun swasembada daging nasional secara merata, sehingga setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan impor.
<span;>Selain dampak ekonomi bagi peternak, PP KAMMI juga menyoroti pentingnya aspek distribusi daging kurban. Distribusi harus difokuskan pada wilayah-wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi serta kawasan masyarakat prasejahtera hal ini penting untuk sekaligus menunjang program unggulan MBG.
“Idul Adha adalah momentum kedaulatan pangan. Sapi dari peternak lokal, dibeli dengan harga yang adil, dan dagingnya dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan. Jika ekosistem ini dijaga, bantuan Presiden bukan lagi sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen penggerak ekonomi nasional yang digerakkan dari desa-desa,” tutup Arif.
PP KAMMI berkomitmen untuk terus mengawal jalannya penyaluran bantuan ini di berbagai daerah melalui jaringan pengurus wilayah dan daerah di seluruh Indonesia, guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. (GA. 212*)
