Mataram, Garda Asakota.-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menjadi pengingat keras bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan amanah sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan barang dan jasa.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, kepada wartawan di Kantor DPRD NTB, Rabu (22/7/2026). Menurutnya, peristiwa yang menimpa Bupati Lombok Barat merupakan musibah yang tidak diharapkan siapa pun, namun harus dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah, pimpinan OPD, hingga lembaga legislatif.
“Secara pribadi dan sebagai pimpinan DPRD, saya prihatin. Bupati Lombok Barat sedang giat-giatnya membangun daerah, tetapi terjadi musibah yang tentu tidak kita inginkan. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” ujar Muzihir.
Ketua DPW PPP NTB itu menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan harus bekerja sesuai koridor hukum dan memahami dengan jelas batas antara kewenangan yang diperbolehkan dan yang dilarang.
“Mari kita jalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu yang paling penting,” katanya.
Menurut Muzihir, salah satu titik rawan dalam tata kelola pemerintahan adalah proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, ia mengingatkan agar seluruh proses tender dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi maupun praktik monopoli.
“Tidak boleh ada monopoli. Tender harus dilaksanakan sesuai aturan. Jangan dipaksakan harus dimenangkan oleh si A atau si B. Kalau prosesnya tidak fair, pihak yang merasa dirugikan pasti akan mencari berbagai cara untuk memperjuangkan haknya, termasuk melapor,” tegasnya.
Ia menilai sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kini semakin kuat. Karena itu, tidak ada lagi ruang bagi pejabat untuk bermain-main dengan kewenangannya.
“Sekarang ini tembok saja bisa bicara. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang hebat. Selama melanggar aturan, pasti akan diproses oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Politisi senior PPP itu juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB agar menjadikan kasus yang terjadi di Lombok Barat sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Saya mengingatkan OPD-OPD di Provinsi NTB, mari lihat situasi hari ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar hukum,” katanya.
Selain menekankan kepatuhan terhadap regulasi, Muzihir juga menyampaikan pesan moral bahwa seorang pemimpin tidak boleh menyakiti masyarakat maupun pelaku usaha melalui kebijakan yang tidak adil.
“Intinya jangan menyakiti sesama. Berikan kesempatan yang sama kepada semua. Jangan sampai ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil karena itu akan menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ucapnya.
Muzihir mengaku sangat terkejut mendengar kabar OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat. Bahkan beberapa jam sebelum kabar itu mencuat, keduanya masih sempat berkomunikasi dalam suasana yang akrab.
“Saya sangat kaget. Sebelum kejadian itu kami masih berkomunikasi. Tidak ada firasat apa-apa,” ungkapnya.
Meski demikian, ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK serta tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai ruang untuk saling menjatuhkan.
“Ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Mari bekerja dengan jujur, profesional, transparan, dan sesuai aturan. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” pungkasnya. (GA. Im*)
