Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat realisasi program prioritas dengan menajamkan sinkronisasi agenda pembangunan antara pusat dan daerah. Langkah ini mengemuka dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa (28/4/2026).
Rapat tersebut menitikberatkan pada strategi penyelarasan kebijakan di tengah keterbatasan fiskal daerah, dengan memastikan setiap investasi pemerintah pusat yang masuk mampu memberi dampak optimal bagi pembangunan NTB. Faozal menegaskan, arah kebijakan daerah harus sejalan dengan program nasional agar tidak terjadi kesenjangan implementasi.
“Pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Strateginya adalah memastikan investasi pusat yang besar tetap tepat sasaran di daerah,” ujar Faozal.
Ia menjelaskan, seluruh program yang dibahas mengerucut pada tiga agenda utama pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkualitas.
Di sektor konektivitas, Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi udara dan laut yang selama ini masih terkendala biaya tinggi. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menekan ongkos logistik sekaligus memperlancar mobilitas orang dan barang, baik domestik maupun internasional.
Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi menjadi fokus strategis. Pemerintah daerah berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas penunjang seperti alih fungsi Pasar Seni untuk mendukung aktivitas dermaga. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat hunian lebih dari 3.500 kamar hotel yang tersedia di kawasan tersebut.
Di bidang ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian. Pemprov NTB mendorong keterlibatan peternak lokal agar produk seperti telur dan daging ayam dapat terserap dalam program nasional, dengan koperasi berperan sebagai agregator distribusi.
“Produk lokal harus masuk dalam rantai pasok MBG. Koperasi kita dorong menjadi konsolidator agar distribusi stabil dan tidak kalah bersaing,” katanya.
Sementara itu, sektor lingkungan diarahkan pada penguatan pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau. Keberlanjutan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok serta penanganan sampah di jalur utama dari bandara menuju Kota Mataram menjadi perhatian utama untuk menjaga citra daerah.
Pada sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dengan pekerjaan umum juga diprioritaskan, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, sektor energi dan sumber daya mineral difokuskan pada percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) guna menekan praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Faozal menekankan, peran gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di daerah menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.
“Gubernur harus mampu memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras, sehingga tidak ada gap dalam implementasinya,” ujarnya.
Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Ekonomi, serta OPD teknis diminta segera memetakan potensi dan kebutuhan daerah agar seluruh program strategis dapat berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran. (*)
