Kota Bima, Garda Asakota.-Walikota Bima, H. A. Rahman, S.E., menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Wilayah Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, bersama jajaran di Ruang Rapat Walikota Bima, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung hangat, produktif, dan penuh semangat kolaborasi sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan daerah yang berbasis kepastian hukum.
Turut hadir mendampingi Walikota Bima dalam audiensi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bima, Sekretaris DPRD Kota Bima, perwakilan Inspektorat Kota Bima, Plt. Kabag Hukum Setda Kota Bima, serta Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima.
Audiensi diawali dengan sambutan Walikota Bima yang menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Wilayah NTB beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Walikota menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan, harmonisasi regulasi, serta perluasan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Selanjutnya, Kakanwil Kemenkumham NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus kolaborasi bersama Pemerintah Kota Bima, di antaranya penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan yang selama ini telah berjalan, sinergi analisa dan evaluasi Peraturan Daerah, baik yang telah berlaku maupun regulasi yang akan dibentuk.
Optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penguatan ekonomi kreatif melalui peningkatan kesadaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), pendaftaran merek usaha, serta kemudahan pembentukan Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha
Walikota Bima menyambut baik berbagai agenda tersebut dengan penuh antusias. Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan fondasi hukum yang kuat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kata dia, kolaborasi strategis dengan Kanwil Kemenkumham NTB dinilai sangat penting untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas, pelayanan hukum yang mudah diakses, serta iklim investasi dan usaha yang aman secara hukum.
“Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, dan hal itu harus ditopang oleh kepastian hukum yang kuat.
Sinergi ini menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta membuka ruang tumbuh yang lebih luas bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang dengan aman, legal, dan berdaya saing,” ungkap Walikota.
Audiensi ini menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bima dan Kanwil Kemenkumham NTB untuk terus membangun kolaborasi yang progresif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan penguatan aspek hukum sebagai landasan pembangunan, diharapkan berbagai program strategis daerah dapat berjalan semakin efektif, memberikan kepastian, sekaligus menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Kota Bima. (GA. 212*)
