Mataram, Garda Asakota.–Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan agar program strategis nasional yang dibiayai dari anggaran negara tidak diwarnai praktik yang menguntungkan kelompok maupun oknum tertentu karena kedekatan politik.
Sikap tersebut disampaikan menyusul munculnya sorotan terkait dugaan keterlibatan kader partai politik, khususnya kader Partai Gerindra, dalam pengelolaan sejumlah Dapur MBG. Menurut Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Hakim Bima Persada, persoalan utama bukan pada latar belakang politik seseorang, melainkan pada proses penunjukan yang harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram menegaskan, apabila terdapat praktik yang mengarah pada dominasi kelompok politik tertentu dalam pengelolaan Dapur MBG, maka pemerintah bersama lembaga pengawas perlu memberikan perhatian serius.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang dibiayai oleh uang rakyat. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh memberikan kesan sebagai alat konsolidasi kekuatan politik maupun sarana distribusi kepentingan partai tertentu,” tegas Hakim Bima Persada melalui siaran persnya yang diterima redaksi Rabu 01 Juli 2026.
Ia menekankan, HMI MPO tidak mempersoalkan afiliasi politik seseorang selama proses penunjukan dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak mempersoalkan latar belakang politik seseorang selama proses penunjukannya dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan. Namun apabila terdapat praktik yang memberikan keistimewaan kepada kelompok atau oknum tertentu karena kedekatan politik, maka hal itu mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh proses penunjukan pengelola Dapur MBG harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tidak boleh ada praktik monopoli, penunjukan secara tertutup, ataupun penguasaan program negara oleh kelompok politik tertentu.
HMI MPO juga berpandangan bahwa Program MBG semestinya menjadi ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan pelaku UMKM, koperasi, yayasan, maupun kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan latar belakang politik.
“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur MBG harus memiliki kedekatan dengan partai tertentu. Persepsi seperti ini sangat berbahaya karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan, HMI MPO Cabang Mataram mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas untuk membuka seluruh proses seleksi dan penunjukan pengelola Dapur MBG kepada publik.
Selain itu, mereka juga meminta dilakukan audit secara menyeluruh apabila ditemukan dugaan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“HMI MPO berharap Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan menjadi ruang bagi kepentingan politik praktis. Dengan tata kelola yang terbuka dan profesional, kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah akan tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
