Mataram, Garda Asakota.-Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XIII KONI Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar di Hotel Lombok Raya Mataram, Minggu (30/8/2026), berakhir tanpa menghasilkan Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030.
Forum tertinggi organisasi olahraga prestasi NTB yang sejak pagi dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, hingga ditutup perwakilan KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi S, justru melahirkan babak baru dalam perjalanan organisasi.
KONI NTB kini memasuki masa transisi. Kendali organisasi akan diambil alih KONI Pusat dan mekanisme caretaker disiapkan untuk menggelar musyawarah lanjutan guna memilih Ketua Umum definitif.
Kegagalan memilih ketua baru bukan disebabkan deadlock dalam persidangan, melainkan karena persoalan persyaratan administrasi. Dua bakal calon yang mengikuti proses penjaringan dan penyaringan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Kondisi tersebut membuat agenda pemilihan Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030 tidak dapat dilaksanakan.
Dibuka dengan Seruan Persatuan
Musorprov XIII dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri.
Dalam sambutannya, Indah mengingatkan bahwa tantangan olahraga NTB ke depan tidak mudah, terutama karena NTB bersama NTT akan menjadi tuan rumah PON XXII 2028.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen olahraga menjaga kekompakan dan tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai sumber perpecahan.
“Soliditas KONI NTB adalah kunci utama keberhasilan kita di tahun 2028,” tegas Indah.
Ia meminta seluruh pihak saling memperbaiki kekurangan, bukan saling menjatuhkan.
“Kita harus saling memperbaiki kekurangan masing-masing, bukan saling menjatuhkan,” ujarnya.
Menurut Indah, PON 2028 bukan sekadar kompetisi olahraga. Ajang tersebut harus menjadi momentum mengembangkan sport tourism, menggerakkan ekonomi dan memperkenalkan NTB ke tingkat nasional maupun internasional.
Namun, sukses menjadi tuan rumah harus berjalan seimbang dengan prestasi atlet.
“Pilihan boleh berbeda, tetapi tujuan kita sama,” pesan sosok yang akrab disapa Dae Dinda ini.
Ia berharap siapa pun yang nantinya memimpin KONI NTB dapat didukung bersama untuk membawa nama NTB semakin harum.
Mori: Jangan Ada Kubu-Kubuan
Pesan persatuan juga menjadi penekanan Ketua Umum KONI NTB periode 2022-2026, H Mori Hanafi.
Mori menyebut Musorprov XIII memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi forum evaluasi pertanggungjawaban organisasi, tetapi juga menentukan arah kebijakan, program kerja dan kepemimpinan KONI NTB ke depan.
Di tengah dinamika kontestasi, Mori meminta seluruh insan olahraga tidak terjebak dalam kubu-kubuan.
“Kita boleh berbeda, tapi kita harus bersatu. Kita semua bermain untuk NTB dan kita semua bermain untuk olahraga,” tegasnya.
Ia meminta siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin KONI NTB segera merangkul seluruh elemen olahraga.
“Tidak ada lagi kubu-kubuan, tidak ada lagi kelompok yang menang. Yang ada satu keluarga besar olahraga,” ujarnya.
Menurut Mori, persatuan sangat penting karena NTB sedang menghadapi momentum langka sebagai tuan rumah PON 2028.
Ia bahkan menyebut kesempatan tersebut sebagai legacy atau warisan bagi generasi olahraga NTB.
KONI Pusat: NTB Gudangnya Atlet
Perwakilan Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi S, juga mengingatkan besarnya potensi olahraga NTB.
Eko menyebut NTB sebagai daerah yang memiliki banyak talenta atlet. Ia mencontohkan keberhasilan sprinter NTB Lalu Muhammad Zohri yang menjadi juara dunia lari 100 meter U-20 pada 2018.
“Saya berharap ini bisa terulang,” katanya.
Namun, potensi tersebut harus dikelola dengan serius.
“Di NTB ini gudangnya atlet. Saya lihat bibitnya ada di sini, jadi memang harus dikelola dengan baik,” ujar Eko.
Ia menegaskan pembinaan tidak bisa hanya dibebankan kepada KONI maupun pemerintah. Diperlukan sinergi dengan DPRD, dunia usaha, swasta dan seluruh pemangku kepentingan.
Pemilihan Ketum Gagal
Harapan agar Musorprov menghasilkan kepemimpinan baru akhirnya tidak terwujud.
Ketua Panitia Musorprov XIII KONI NTB, I Gusti Lanang Bratasuta, dalam laporan pembukaan menyampaikan bahwa agenda pemilihan atau penetapan Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030 tidak dapat dilaksanakan.
Penyebabnya, tidak ada bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan hasil verifikasi TPP.
Perwakilan KONI Pusat Eko Budi S kemudian menegaskan bahwa seluruh tahapan Musorprov tetap berjalan sesuai mekanisme.
“Saya bangga dengan TPP. Demokrasinya jalan, semua tahapan dilakukan, mulai dari Pleno I, Pleno II sampai dengan Pleno III,” katanya.
Menurut Eko, meskipun dua bakal calon yang maju dinyatakan TMS, proses Musorprov tidak mengalami cacat prosedural.
“Semua tahap-tahap tidak ada yang cacat,” tegasnya.
KONI NTB Diambil Alih Pusat
Karena tidak ada Ketua Umum baru, KONI Pusat kemudian menyiapkan mekanisme transisi.
Eko menegaskan bahwa KONI NTB untuk sementara akan berada di bawah kendali KONI Pusat.
“Mulai sekarang untuk KONI NTB diambil alih. Tentunya nanti KONI Pusat yang akan melakukan keputusan,” ujarnya.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menunjuk caretaker sesuai AD/ART KONI.
Caretaker nantinya ditetapkan oleh KONI Pusat dan bertugas terutama untuk menyelenggarakan Musorprov lanjutan guna memilih Ketua Umum KONI NTB secara definitif.
“Caretaker menyelenggarakan musyawarah olahraga. Tidak lama, tidak lebih dari satu bulan selesai,” kata Eko.
Ia menegaskan, tugas caretaker bukan menjalankan kepengurusan definitif dalam jangka panjang, melainkan memastikan proses pemilihan dapat kembali dilaksanakan.
Dengan mekanisme caretaker, proses penjaringan calon Ketua Umum KONI NTB akan kembali dilakukan.
Eko membenarkan bahwa TPP akan dibentuk kembali dengan waktu penjaringan yang dipersingkat.
“Waktunya akan dipepet,” ujarnya.
PON 2028: Pusat Efisiensi, Pemda Menanggung
Di tengah persoalan kepemimpinan, tantangan lain yang tidak kalah besar menanti NTB: penyelenggaraan PON 2028.
Eko mengungkapkan bahwa penyelenggaraan PON 2028 tidak mendapatkan anggaran penyelenggaraan dari pemerintah pusat. Pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tuan rumah, yakni NTB, NTT dan wilayah terkait.
Kondisi tersebut terjadi dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Karena itu, Eko meminta para pemimpin olahraga memiliki kreativitas dalam mencari dukungan pembiayaan.
“Makanya kreativitas seorang pemimpin dibutuhkan,” ujarnya.
Ia mencontohkan penyelenggaraan PON Bela Diri di Kudus yang menurutnya dapat terlaksana melalui kreativitas dan kerja sama KONI dengan pihak swasta.
Menurut Eko, KONI dan cabang olahraga tidak bisa selamanya hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
PON 2028, Pertaruhan NTB
PON 2028 sekaligus menjadi alasan mengapa persoalan kepemimpinan KONI NTB harus segera dituntaskan.
NTB tidak hanya dituntut menjadi tuan rumah yang sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga harus mampu menunjukkan prestasi atlet.
Bagi pemerintah daerah, PON juga dipandang sebagai momentum pengembangan sport tourism dan penggerak ekonomi daerah.
Eko menilai penyelenggaraan PON memiliki efek domino yang besar.
“Pariwisatanya jalan, UMKM-nya jalan, dan daerah itu bisa dijual ke tingkat nasional ataupun regional,” katanya.
Karena itu, persoalan transisi kepemimpinan KONI NTB diharapkan tidak menghambat persiapan menuju PON.
Babak Baru KONI NTB
Musorprov XIII akhirnya ditutup dengan satu kesimpulan besar: Musorprov selesai, tetapi suksesi Ketua KONI NTB belum selesai.
KONI Pusat kini memegang kendali untuk menentukan langkah selanjutnya. Laporan hasil Musorprov akan menjadi dasar penerbitan keputusan, termasuk penunjukan caretaker dan penyelenggaraan Musorprov lanjutan.
Eko meminta seluruh jajaran KONI NTB tetap menjaga aktivitas organisasi dan kesekretariatan agar tidak berhenti selama masa transisi.
Sementara itu, pesan yang mengemuka sejak pembukaan hingga penutupan Musorprov tetap sama: jangan biarkan kontestasi kepemimpinan memecah olahraga NTB.
Sebab, waktu terus berjalan. PON 2028 semakin dekat. NTB membutuhkan organisasi yang solid, kepemimpinan yang kuat, pembiayaan yang kreatif dan pembinaan atlet yang konsisten.
Musorprov XIII mungkin gagal melahirkan Ketua Umum baru, tetapi dari forum tersebut kini lahir pekerjaan yang jauh lebih mendesak: menyatukan kembali seluruh kekuatan olahraga NTB dan memastikan persiapan menuju PON 2028 tidak kehilangan arah. (GA. Im*)
